Program Makan Gratis Bisa Ciptakan 1,8 Juta Lapangan Kerja

JAKARTA, investor.id – Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sejatinya bukan suatu yang baru digagas. Namun demikian, program ini perlu dikembangkan mengingat segala potensi dan manfaat turunan yang bisa dihasilkan, termasuk penciptaan lapangan kerja baru.

Kajian yang dibuat Indonesia Food Security Review (IFSR) disebutkan bahwa Program Makan Gratis Nasional di Sekolah sesungguhnya sudah dilaksanakan di Indonesia yakni pada 1997 silam. Saat itu, program yang dimaksud bernama Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dan berlanjut pada tahun 2010 bernama Revitalisasi PMTAS.

Kemudian pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari WFP Indonesia dan beberapa program Local Food-Based School Meals, ini adalah program pemberian makanan siswa berbasis pangan lokal. Selanjutnya pada 2016 ada pula program Perbaikan Gizi untuk Anak Sekolah (Progas).

Co-Founder Indonesia Food Security Review I Dewa Made Agung Kertha Nugraha menyampaikan, dari berbagai program tersebut, terbukti memberikan dampak positif dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. “Namun sampai saat ini masih terkendala oleh payung hukum berupa undang-undang untuk menjaga kelangsungan program ini lintas pemerintah,” kata Dewa kepada Investor Daily, Selasa (26/12/2023).

Mengutip Badan Pangan PBB (UN WFP), bahwa jika dilakukan dengan baik, maka Program Makan Siang di Sekolah bisa meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, kesejahteraan komunitas dalam meningkatkan kesetaraan gender dan mendukung ekonomi nasional serta stabilitas sosial.

Di masa mendatang, menurut IFSR program ini perlu diaktifkan kembali kembali dan diperluas cakupannya. Untuk menjalankan dengan sukses, diperlukan peningkatan di berbagai aspek, pertama prioritas penerima manfaat, dimana penerima manfaat program adalah masyarakat yang membutuhkan baik secara individu maupun kelompok. Prioritas dapat diberikan berdasarkan faktor seperti tingkat pendapatan, status gizi, dan kondisi kesehatan.

Kedua, kembangkan kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif, sehingga memberikan arah dan panduan bagi pelaksanaan program. Kerangka kebijakan ini harus mencakup tujuan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, modalitas implementasi, dan mekanisme koordinasi program.

Ketiga, amankan pendanaan jangka panjang, mengingat hal ini diperlukan untuk memastikan kontinuitas dan skalabilitas program. Pemerintah dan sumber lain seperti dana desa atau sektor swasta perlu didorong untuk memberikan dukungan pendanaan. Keempat, perkuat kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan yang relevan di tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

Kelima, libatkan masyarakat dalam desain dan implementasi program. Hal ini untuk memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan preferensi mereka. Dan Terakhir tingkatkan partisipasi masyarakat, dengan cara mendorong penggunaan produk lokal, kontribusi sumber daya, umpan balik,dan kesadaran gizi.

Potensi Ekonomi dan Lapangan Kerja

Editor: Prisma Ardianto