“Semua partai politik di Indonesia, haus akan kekuasaan dan tidak akan kuat berlama-lama di luar pemerintahan”

-Boy Hidayat, S.Sos.-

Indonesia sudah kehilangan arah demokrasi, semua instrument politik cenderung mendukung pemerintahan Bapak Prabowo, sebenarnya ini baik bagi jalannya pemerintahan selama semua kebijakan pemerintah cenderung kepada rakyat kecil, sayangnya kepentingan partai politik tidaklah demikian.

Seharusnya partai politik adalah alat untuk mengontrol jalannya kekuasaan juga, sebagai penyeimbang pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Rencana masuknya PDIP kedalam pemerintahan bapak Prabowo, bukanlah berita baik untuk jalannya demokrasi yang demokratis. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto adalah mimpi buruk bagi politik Indonesia. Akan ada kartel politik besar dan baru yang lahir. Rencana koalisi itu membuktikan kepentingan juragan politik di atas kepentingan orang ramai.

Sempat redup kabar akan bergabungnya PDIP kedalam jajaran koalisi pemerintahan Prabowo sebagai pendukung pemerintahan, namun belakangan Kembali mencuat beberapa pekan ini. Prabowo dan ketua umum PDIP Megawati, diam-diam ketemuan dan sudah berlangsung dua kali. Para petinggi kedua partai juga intens membahas pertemuan tersebut, “Prabowo berkepentingan menarik PDIP untuk memperkuat posisi politiknya”.

Gerindra sendiri telah menawarkan posisi strategis bagi kader PDIP, dan juga tidak mengutakatik jabatan Megawati yang dipegang saat ini, serta berbagai macam kompensasi lainnya, perlu diketahui, saat ini Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun PDIP punya syarat sendiri untuk Gerindra dan Prabowo, yakni meminta Prabowo melepaskan diri dari pengaruh individu Mantan Presiden Joko Widodo. Selain itu PDIP meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diganti karena dikhawatirkan Polisi menjadi alat untuk mengganggu Kongres PDIP ke-6 dan menggagalkan Megawati Kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDIP Kembali yang semula di gelar tahun lalu namun diundur menjadi agustus tahun ini.

Lagipula, sepertinya PDIP kurang baik dalam regenerasi kader Partainya tersebut. Seharusnya tampuk kepemimpinan partai sudah diserahkan kepada kader lainnya, agar kaderisasi berjalan dengan baik. Namun apa dikata, Megawati belum mau turun dari takhta, atau mungkin memang belum ada kader yang mumpuni? Entahlah.

Belakangan syarat dari PDIP bertambah,: vonis ringan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Saat ini Hasto menjadi terdakwa suap kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, dan perintangan penyidikan kasus itu. Belum lagi politisi PDIP lainnya yaitu Harun Masiku yang kini jadi Buron. Jaksa KPK telah menuntut  Hasto Tujuh Tahun penjara.

Kedepannya, jika semua urusan ini beres, mengenai “syarat dan ketentuan” tinggal menunggu waktu saja, PDIP duduk satu barisan dengan Partai pendukung Prabowo. Setelah kandidat Calon Presidennya kalah pada pemilihan Presiden 2024, PDIP sempat ingin menjadi oposisi, namun, sepuluhh tahun berpengalaman menjadi partai penguasa membuat PDIP gerah berada diluar pemerintahan.

Beberapa Analisa mengatakan tanpa masuk pemerintahan PDIP akan kehilangan kesempatan mengumpulkan logistik untuk pemilu 2029. Pragmatism politics di Indonesia memang parah, hal ini bisa membuyarkan peta politik dan angan-angan public tentang pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak.

Masuknya PDIP kedalam koalisi pemerintahan akan menciptakan konsolidasi kekuasaan Tunggal di tangan Prabowo. Dalam cengkraman kartel, ideologi partai akan lumer dan membuka ruang berbagai penyimpangan politik yang akan dilakukan. Seperti yang sudah-sudah partai politik akan saling berkomplot dalam mengekspolitasi sumber daya negara di pelbagai bidang.

Seharusnya Megawati juga tidak lupa, bahwa Keputusan PDIP dan Jokowi menarik Prabowo dan Gerindra masuk koalisi telah mematikan oposisi dengan sistimatis dan menimbulkan kerusakan berdemokrasi secara struktural di Inidonesia pasca reformasi. Narasi koalisi besar adalah untuk membangun persatuan bangsa malah menjadi gejala otoritarianisme Jokowi kala itu.

Saat itu, dengan dukungan hampir semua partai politik termasuk Gerindra membuat kekuasaan Jokowi hampir mutlak tanpa kontrol sama sekali. Semua Lembaga pengontrol jalannya pemerintahan saat itu dilemahkan termasuk KPK. Sehingga Jokowi leluasa membuat kebijakan seenaknya tanpa mengabaikan kepentingan rakyat. Ada catatan penting pemerintahan Jokowi kala itu yang juga didukung oleh Gerindra dan DPR, diantaranya, pelemahan fungsi KPK, memaksa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mendengarkan suara publik Jokowi juga membuka keran membangun proyek mercusuar demi ambisi pribadi, yang meninggalkan kepentingan rakyat seperti persoalan ekonomi, stabilitas keamanan, dan stabilitas politik yang harus ditanggung oleh rakyat kecil.

Rakyat Indonesia harusnya tidak terjebak pada romantisme sempit: masuknya PDIP ke koalisi Prabowo akan mengusir Jokowi dan keluarganya dari panggung politik seperti yang PDIP inginkan, PDIP telah menyimpan kemarahan kepada Jokowi sejak di era pemerintahan Jokowi ke dua. Selain itu kemarahan PDIP juga disebabkan akrobat hukum yang dilakukan keluarga Jokowi yang menjadikan Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo Subianto-hendaknya tak membuat orang banyak menerima terbentuknya Kartel Politik Prabowo-Megawati.

Lagipula tidak ada jaminan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo susut setelah PDIP bergabung. Bagi Prabowo, ketimbang memaksa Kawan keluar dari gerbong, lebih baik memperbanyak jumlah gerbong agar semua Kawan terangkut, adalah karakter dari Prabowo Subianto, semua orang tahu Prabowo sangat cinta persatuan dan kesatuan demi Negara Indonesia.

Sampai disini, politik jadi sekedar permainan elit partai, para elit politik, sementara politik dalam pengertian ideologi dan gagasan sudah lama ditinggalkan, dilupakan dan dianggap usang, politik hanya sekedar membagi kekuasaan agar semua diam, Adapun publik dan rakyat kecil: semua masuk comberan.

Dalam hidup ini, selalu saja ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita perkirakan, dalam asumsi kita akan seperti ini, ternyata kenyataannya ngga. Harapan kita mau nya gitu, jadinya gini. tapi percaya aja bahwa yang sedang kita jalani adalah yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Diantara berjuta cita-cita, mungkin kita pernah bercita-cita untuk bersama-sama selamanya, menjalani kehidupan bersama dan membayangkan bahwa “bakal indah jika kita bisa berjalan bersama”, namun kenyataannya ngga, hanya karena satu hal akhirnya kita tidak pernah bisa bersama, padahal mungkin yang membuat kita ngga bisa sama-sama cuma kerikil kecil saja, namun kerikil itu terlalu masuk kedalam luka yang dalam, akhirnya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan.

Inilah hidup, penuh dengan misteri.

Ada cinta yang diperjuangkan mati-matian, namun ternyata ngga pernah bisa sehidup semati. Padahal menurut kita keyakinan bisa bersama saat itu cukup kuat.

Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan jika itu bukan yang terbaik, maka tidak akan pernah menjadi miliki kita seutuhnya. ingat, seutuhnya…!

Beberapa kejadian dalam hidup mempertemukan kita dengan sangat banyak orang-orang berarti dalam hidup kita, namun ;

“beberapa orang mungkin ditakdirkan berjalan bersama-sama dengan kita, namun bukan untuk sampai tujuan”.

Boy Hidayat.

Kita hanya pernah beriringan namun tak pernah sampai tujuan.