Mengurai Benang Kusut Batubara dan Memperjuangkan Hak Petani: Misi Strategis Senator DPD RI Jambi

Provinsi Jambi, yang dikenal dengan semboyan "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah", berada pada persimpangan sejarah yang krusial. Di satu sisi, Jambi dianugerahi kekayaan alam melimpah, mulai dari perkebunan sawit dan karet yang membentang luas hingga cadangan batubara yang besar di perut bumi. Di sisi lain, kekayaan ini membawa serta tantangan kompleks: kerusakan jalan, konflik agraria, dan fluktuasi harga komoditas yang mencekik petani.

Di tengah dinamika ini, peran empat orang senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Jambi menjadi sangat strategis. Mereka bukan hanya wakil daerah; mereka adalah penyambung lidah yang harus berani berteriak di Senayan demi keadilan bagi Jambi. Artikel ini akan mengupas secara mendalam agenda prioritas, tantangan legislasi, dan langkah konkret para senator Jambi dalam mengawal isu-isu krusial daerah.

1. Polemik Angkutan Batubara: Mencari Solusi Permanen

Tidak ada isu yang lebih menyita perhatian masyarakat Jambi dalam beberapa tahun terakhir selain masalah angkutan batubara. Ribuan truk yang memadati jalan nasional telah menyebabkan kemacetan parah, kerusakan infrastruktur, dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Ini adalah krisis yang menuntut intervensi pusat.

Senator DPD RI Jambi melalui Komite II memiliki tugas berat untuk mendesak Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. Tuntutan utamanya jelas: percepatan pembangunan jalan khusus batubara. DPD harus memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi kewajiban mereka dan tidak membebankan biaya eksternalitas (kemacetan dan kerusakan jalan) kepada masyarakat umum. Senator Jambi secara rutin menyuarakan agar izin tambang dievaluasi bagi perusahaan yang tidak berkomitmen pada pembangunan jalur khusus ini.

2. Memperjuangkan Harga Komoditas Perkebunan

Ekonomi Jambi sangat bergantung pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Namun, petani seringkali menjadi korban permainan harga di tingkat tengkulak dan pabrik. Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan anjloknya harga karet membuat kesejahteraan petani terancam.

Di Komite II dan Komite IV, senator Jambi memperjuangkan tata niaga yang lebih adil. Fokus utamanya adalah pengawasan terhadap implementasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sesuai PP Nomor 38 Tahun 2023. Jambi, sebagai salah satu penghasil sawit terbesar, harus mendapatkan porsi DBH yang signifikan untuk memperbaiki jalan-jalan sentra produksi yang rusak parah. Senator juga mendorong hilirisasi produk karet di dalam daerah untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Candi Muaro Jambi: Mendorong Pariwisata Sejarah

Jambi memiliki situs sejarah yang luar biasa, yakni Kompleks Candi Muaro Jambi, universitas Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Revitalisasi situs ini adalah proyek strategis yang tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga ekonomi. Senator DPD RI di Komite III terus mendorong Kementerian Pariwisata dan Kemendikbudristek untuk memprioritaskan pemugaran dan promosi situs ini.

Tujuannya adalah menjadikan Muaro Jambi sebagai destinasi wisata religi dan sejarah kelas dunia, yang akan memberikan multiplier effect bagi UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar. DPD juga mengawal agar pembangunan fasilitas pariwisata tidak merusak ekosistem lingkungan dan situs cagar budaya itu sendiri.

4. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat

Sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan (HGU) dan kawasan hutan (HTI) masih marak terjadi di Jambi. Kasus Suku Anak Dalam (SAD) yang kehilangan ruang hidup adalah cermin dari ketimpangan penguasaan lahan. Senator Jambi memposisikan diri sebagai mediator yang berpihak pada rakyat kecil.

Melalui fungsi pengawasan, DPD mendesak Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK untuk mempercepat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial di Jambi. Senator Jambi berkomitmen memastikan bahwa masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan legal atas tanah ulayat mereka, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai penyerobot di tanah leluhur sendiri.

5. Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Terpencil

Kondisi geografis Jambi yang memiliki wilayah perairan (Tanjung Jabung) dan pegunungan (Kerinci) menciptakan tantangan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Senator DPD RI Jambi terus menyuarakan nasib guru honorer dan tenaga kesehatan di daerah terpencil agar mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Beasiswa pendidikan bagi putra-putri daerah juga menjadi prioritas. DPD mendorong agar kuota beasiswa dari pemerintah pusat (seperti KIP-Kuliah) disalurkan secara transparan dan tepat sasaran kepada anak-anak Jambi yang berprestasi namun kurang mampu, guna mempersiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.

6. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD

Kunci keberhasilan perjuangan di Jakarta adalah kekompakan di daerah. Senator DPD RI Jambi secara aktif menjalin komunikasi dengan Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi. Forum koordinasi rutin diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai isu-isu strategis yang akan dibawa ke Musrenbangnas.

Sinergi ini penting agar suara Jambi di pusat terdengar bulat dan kuat. Ketika eksekutif daerah dan legislator (DPR RI dan DPD RI dapil Jambi) bersatu, posisi tawar (bargaining position) Jambi dalam menuntut kue pembangunan dari APBN akan semakin tinggi.

7. Transparansi dan Akuntabilitas Digital

Situs dpdjambi.com ini adalah wujud komitmen para senator untuk bekerja secara transparan. Di era digital, masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan wakilnya. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses dokumen kinerja, jadwal reses, hingga menyampaikan aspirasi secara langsung.

Kami menyadari bahwa kepercayaan publik adalah modal utama. Oleh karena itu, fitur "Lapor Senator" dirancang untuk memudahkan warga melaporkan masalah pelayanan publik atau infrastruktur di desa mereka, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh senator terkait ke kementerian berwenang.

Kesimpulan

Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi maju di Sumatera. Namun, potensi itu hanya akan menjadi cerita jika tidak dikelola dan diperjuangkan dengan benar. Keempat senator DPD RI Jambi memikul tanggung jawab besar untuk memastikan Jambi tidak tertinggal.

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Jambi—tokoh adat, ulama, mahasiswa, dan pemuda—untuk bahu-membahu. Mari jadikan DPD RI sebagai rumah perjuangan bersama. Dengan semangat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, kita kawal pembangunan daerah demi kesejahteraan yang merata.

Elok negeri karno mufakat, elok air karno pembuluh. (Negeri menjadi baik karena musyawarah, air menjadi baik karena alirannya).