Mengembalikan Kejayaan Negeri Rempah: Peran Strategis DPD RI dalam Percepatan Pembangunan Maluku sebagai Poros Maritim Timur

Maluku, negeri yang masyhur dalam catatan sejarah dunia sebagai The Spice Islands, adalah surga kepulauan yang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Pala dari Banda dan cengkeh dari Ambon pernah menjadi komoditas yang lebih berharga daripada emas, memicu penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Hari ini, Maluku berdiri dengan tantangan dan harapan baru. Sebagai provinsi kepulauan dengan 92,4% wilayahnya berupa lautan, Maluku memegang kunci strategis sebagai poros maritim di Indonesia Timur.

Namun, ironi masih membayangi. Di tengah kekayaan laut yang mampu memberi makan dunia, Maluku masih berjuang melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan disparitas harga logistik. Konektivitas antar-pulau, infrastruktur dasar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta perjuangan legislasi yang belum tuntas menjadi agenda mendesak. Di sinilah peran empat orang Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Maluku menjadi sangat vital. Mereka adalah suara dari Bumi Raja-Raja yang bertugas "menggedor" pintu kebijakan di Senayan. Artikel ini akan mengupas secara mendalam misi strategis dan langkah konkret para senator Maluku dalam mewujudkan keadilan pembangunan.

1. Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port

Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) bukan tanpa alasan. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718 yang mengepung Maluku adalah "gudang ikan" terbesar di Indonesia. Senator DPD RI Maluku memiliki tugas berat untuk mengawal realisasi LIN agar tidak sekadar janji manis. Isu utama yang disuarakan adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan terintegrasi, yaitu Ambon New Port.

DPD RI mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pelabuhan ekspor ini agar hasil tangkapan nelayan Maluku bisa langsung diekspor ke pasar global (Jepang, China, AS) tanpa harus melalui Surabaya atau Jakarta. Hal ini akan memangkas biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan nilai tukar nelayan. Senator juga memastikan bahwa LIN memberikan ruang bagi nelayan tradisional, bukan hanya korporasi besar.

2. RUU Daerah Kepulauan: Perjuangan Harga Mati

Ketidakadilan fiskal adalah isu klasik bagi provinsi kepulauan. Formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini lebih menitikberatkan pada luas daratan sangat merugikan Maluku yang mayoritas wilayahnya adalah laut. Senator DPD RI Maluku, bersama senator dari tujuh provinsi kepulauan lainnya, menjadikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai prioritas mutlak.

Senator berjuang agar luas lautan dihitung secara proporsional dalam transfer dana pusat ke daerah. Jika RUU ini disahkan, Maluku akan memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih besar untuk membangun jembatan, dermaga, dan kapal perintis yang sangat dibutuhkan untuk menghubungkan ribuan pulau yang tersebar.

3. Revitalisasi Jalur Rempah dan Pertanian

Meskipun sektor perikanan menjadi primadona, sektor perkebunan (pala dan cengkeh) tetap menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di pedesaan. Senator DPD RI di Komite II mendorong program revitalisasi tanaman rempah yang sudah tua dan rentan hama. Selain itu, hilirisasi produk rempah juga didorong.

Kita tidak boleh lagi hanya mengekspor biji pala mentah. Senator mendorong investasi industri penyulingan minyak atsiri dan kosmetik berbasis rempah di Maluku. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) untuk Pala Banda juga terus dikawal agar tidak diklaim oleh daerah atau negara lain, menjaga keaslian dan nilai jual produk warisan leluhur ini.

4. Konektivitas: Tol Laut dan Jembatan Udara

Tingginya harga barang (inflasi) di daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru disebabkan oleh mahalnya biaya transportasi. Program Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi harus dikawal efektivitasnya. Senator DPD RI rutin melakukan pengawasan terhadap jadwal dan rute kapal perintis serta kapal Tol Laut agar benar-benar melayani pulau-pulau yang membutuhkan.

Selain itu, senator juga memperjuangkan subsidi penerbangan perintis (Jembatan Udara) untuk menjangkau daerah pegunungan dan pulau yang sulit diakses kapal saat musim ombak besar. Konektivitas adalah urat nadi ekonomi Maluku.

5. Blok Masela: Kedaulatan Energi dan SDM Lokal

Proyek Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah proyek gas raksasa yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru. Setelah diputuskan dibangun di darat (onshore), tantangan berikutnya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Senator DPD RI mendesak kontraktor (Inpex/Pertamina) untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal Maluku.

DPD RI mendorong pembangunan politeknik migas dan pusat pelatihan di Saumlaki dan Ambon. Tujuannya agar pemuda Maluku tidak hanya menjadi penonton atau satpam di proyek triliunan rupiah tersebut, tetapi mampu mengisi posisi teknis dan manajerial. Selain itu, Participating Interest (PI) 10% bagi daerah juga dikawal ketat agar masuk ke kas daerah untuk pembangunan.

6. Merawat Pela Gandong dan Perdamaian

Maluku pernah terluka oleh konflik sosial, namun kini telah bangkit menjadi laboratorium kerukunan umat beragama. Budaya Pela Gandong (ikatan persaudaraan antar-negeri Islam dan Kristen) adalah modal sosial yang tak ternilai. Senator DPD RI aktif merawat nilai-nilai ini melalui dialog kebangsaan dan dukungan terhadap peran lembaga adat (Latupati).

Senator juga responsif terhadap potensi konflik baru, seperti sengketa batas wilayah antar-negeri (desa adat), dengan memfasilitasi mediasi yang mengedepankan hukum adat dan hukum positif. Stabilitas keamanan adalah syarat mutlak bagi masuknya investasi.

7. Sinergi dan Transparansi: Kawal Senator

Situs dpdmaluku.com ini hadir untuk menjawab tantangan geografis. Di era digital, jarak pulau bukan lagi halangan untuk berkomunikasi. Melalui portal ini, masyarakat Maluku di Seram, Buru, hingga Kei dapat memantau kinerja senator dan menyampaikan aspirasi.

Fitur "E-Aspirasi" membuka ruang bagi pelaporan masalah layanan publik, infrastruktur rusak, atau kelangkaan BBM secara real-time. Setiap laporan akan diverifikasi dan menjadi amunisi bagi senator untuk bertarung di rapat-rapat komite dan paripurna di Jakarta.

Kesimpulan

Maluku sedang bergerak menuju era keemasan baru sebagai pusat maritim dan energi. Keempat senator DPD RI Perwakilan Maluku, dengan latar belakang yang beragam (politisi senior, tokoh perempuan, tokoh muda), siap mewakafkan diri untuk mengawal transisi ini.

Mari kita jaga semangat "Sagu Salempeng Dipatah Dua" (Berbagi rasa senasib sepenanggungan). Bersama DPD RI, kita wujudkan Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera.

Mena Muria! (Maju Terus, Pantang Mundur!)