Memperjuangkan Keadilan Fiskal dan Martabat Melayu: Peran Strategis DPD RI dalam Pembangunan Provinsi Riau

Riau, negeri yang dikenal sebagai "Bumi Lancang Kuning", adalah salah satu provinsi paling strategis di Indonesia. Di balik tanahnya yang subur terkandung kekayaan minyak bumi yang telah menghidupi republik ini selama berdekade-dekade. Di atas tanahnya, hamparan perkebunan kelapa sawit membentang menjadikannya salah satu penghasil CPO terbesar di dunia. Namun, ironi seringkali menyertai kekayaan ini: infrastruktur yang rusak, kemiskinan di kantong-kantong pedesaan, dan asap yang kerap menyelimuti langit.

Dalam konteks inilah peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Riau menjadi sangat vital. Keempat senator yang dipilih langsung oleh rakyat Riau mengemban amanah suci untuk memastikan bahwa kekayaan alam Riau memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Riau sendiri. Artikel ini akan mengupas secara mendalam agenda strategis, tantangan, dan visi para senator Riau dalam memperjuangkan hak-hak daerah di Senayan.

1. Dana Bagi Hasil (DBH): Perjuangan yang Tak Pernah Usai

Topik paling krusial bagi Riau adalah keadilan fiskal. Selama bertahun-tahun, Riau merasa menjadi "sapi perah" tanpa mendapatkan timbal balik pembangunan yang setimpal dari pusat. Meskipun UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) telah direvisi, implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawalan ketat.

Senator DPD RI asal Riau di Komite IV (Bidang Anggaran) memiliki tugas berat untuk memastikan transparansi perhitungan lifting minyak dan gas. Seringkali terdapat diskrepansi data antara pusat dan daerah yang merugikan pendapatan Riau. Selain itu, perjuangan menuntut DBH Kelapa Sawit akhirnya mulai membuahkan hasil dengan terbitnya PP Nomor 38 Tahun 2023. Namun, tugas senator belum selesai; mereka harus mengawasi agar dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak akibat lalu lintas truk sawit, bukan habis untuk birokrasi.

2. Infrastruktur: Antara Jalan Rusak dan Proyek Strategis

Keluhan utama masyarakat Riau adalah kondisi infrastruktur jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Mobilitas truk-truk bertonase besar pengangkut CPO dan kayu akasia seringkali melebihi kapasitas jalan, menyebabkan kerusakan parah yang membahayakan nyawa pengendara.

Melalui Komite II, senator Riau terus mendesak Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan perhatian khusus. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (ruas Pekanbaru-Dumai yang sudah beroperasi dan Pekanbaru-Bangkinang) adalah buah dari sinergi perjuangan daerah dan pusat. DPD RI terus mendorong penyelesaian ruas-ruas tol lainnya untuk konektivitas Riau dengan provinsi tetangga, guna menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

3. Isu Lingkungan: Asap, Restorasi Gambut, dan Konflik Lahan

Riau memiliki lahan gambut yang sangat luas, yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Isu asap bukan hanya masalah lokal, tetapi regional. Senator DPD RI berperan aktif dalam mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi pembakar hutan serta memperjuangkan anggaran restorasi gambut yang memadai.

Selain itu, konflik lahan antara masyarakat adat/tempatan dengan perusahaan perkebunan masih marak terjadi. Banyak tanah ulayat yang tergerus oleh HGU perusahaan. DPD RI memposisikan diri sebagai mediator dan pembela hak-hak masyarakat. Senator Riau mendesak percepatan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial di Riau agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan akses ekonomi terhadap hutan mereka.

4. Pendidikan dan SDM: Mempersiapkan Generasi Emas Riau

Meskipun kaya SDA, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau harus terus didorong. Melalui Komite III, senator Riau fokus pada isu pendidikan dan kesehatan. Salah satu tantangan adalah belum meratanya fasilitas pendidikan di daerah pesisir dan kepulauan seperti di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti.

Senator juga memperjuangkan beasiswa bagi putra-putri Riau, khususnya untuk studi di bidang perminyakan dan pertanian, agar kelak merekalah yang mengelola Blok Rokan dan industri sawit di Riau. Alih kelola Blok Rokan ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) harus menjadi momentum kebangkitan tenaga kerja lokal Riau, dan DPD RI terus mengawasi komitmen penyerapan tenaga kerja lokal tersebut.

5. Merawat Identitas Budaya Melayu

Riau adalah pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Visi "Riau The Homeland of Melayu" harus didukung oleh kebijakan nyata. Senator DPD RI turut memperjuangkan pelestarian bahasa dan sastra daerah, situs-situs sejarah (seperti Istana Siak), dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Budaya bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga modal ekonomi kreatif. Pariwisata berbasis budaya (seperti Pacu Jalur di Kuantan Singingi dan Bakar Tongkang di Rokan Hilir) memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa. DPD RI mendorong Kementerian Pariwisata untuk memasukkan event-event Riau ke dalam kalender pariwisata nasional dan internasional.

6. Sinergi Tiga Pilar: DPD, Pemprov, dan DPRD

Keberhasilan perjuangan di Jakarta tidak bisa dicapai jika suara dari Riau terpecah. DPD RI senantiasa berupaya menjalin komunikasi intensif dengan Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau. Forum-forum koordinasi rutin digelar untuk menyamakan persepsi dan menentukan skala prioritas usulan pembangunan yang akan dibawa ke Musrenbangnas.

Soliditas antara eksekutif daerah dan legislator (DPR RI dan DPD RI dapil Riau) adalah kunci untuk meningkatkan posisi tawar Riau di hadapan pemerintah pusat.

7. Transformasi Digital dan Keterbukaan

Situs dpdriau.com ini adalah manifestasi dari semangat keterbukaan. Di era digital, senator tidak boleh berjarak dengan rakyat. Melalui platform ini, masyarakat Riau dapat memantau kinerja senator, mengunduh dokumen legislasi, dan yang terpenting, menyampaikan aspirasi secara langsung.

Fitur "Rumah Aspirasi Online" memungkinkan warga dari pelosok desa sekalipun untuk melaporkan masalah tanpa harus datang ke Jakarta. Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat komite. Ini adalah bentuk akuntabilitas publik yang nyata.

Kesimpulan

Perjuangan untuk Riau yang berdaulat, adil, dan makmur adalah lari maraton, bukan lari sprint. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari optimalisasi DBH, penyelesaian konflik lahan, hingga peningkatan kualitas SDM.

DPD RI Perwakilan Riau berkomitmen untuk terus menjadi "Lancang Kuning" yang tangguh, menerjang gelombang tantangan di pusat demi membawa pulang kesejahteraan bagi rakyat Riau. Dukungan, doa, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Riau adalah bahan bakar utama bagi kami.

Takkan Melayu Hilang di Bumi, Bumi Bertuah Negeri Beradat.