Mengawal Marwah Bumi Lancang Kuning: Peran Strategis DPRD Riau dalam Pembangunan Berkelanjutan

Riau, negeri yang dijuluki "Bumi Lancang Kuning", berdiri di atas kekayaan alam yang melimpah. Dari perut buminya mengalir minyak hitam yang menjadi urat nadi energi nasional, dan di atas tanahnya terhampar jutaan hektar kelapa sawit yang menjadikannya produsen CPO terbesar di Indonesia. Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri mengalir membelah daratan, menjadi saksi bisu sejarah kejayaan Kerajaan Melayu masa lampau.

Namun, kekayaan alam ini membawa tanggung jawab dan tantangan besar. Isu Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang adil, infrastruktur jalan yang sering rusak akibat kendaraan berat, konflik agraria, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) adalah realitas yang harus dihadapi. Di sinilah peran vital Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Sebagai representasi suara dari 12 Kabupaten/Kota, DPRD Riau memiliki mandat untuk memastikan bahwa kekayaan alam Riau benar-benar menyejahterakan rakyatnya, bukan hanya dinikmati segelintir pihak. Artikel ini akan mengupas secara mendalam fokus kerja DPRD Riau dalam mewujudkan visi Riau yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera.

1. Kedaulatan Energi: Mengawal Blok Rokan dan DBH Migas

Pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) adalah momentum sejarah. DPRD Riau melalui Komisi yang membidangi energi terus mengawal agar alih kelola ini memberikan dampak positif bagi daerah. Salah satu perjuangan utama adalah memastikan Participating Interest (PI) 10% benar-benar terealisasi dan dikelola secara profesional oleh BUMD Riau.

Selain itu, DPRD Riau juga konsisten menyuarakan transparansi perhitungan lifting migas agar Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Riau sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Legislatif mendesak pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat operasional migas dan memperhatikan dampak lingkungan di sekitar wilayah kerja pertambangan.

2. Revolusi Sawit: Peremajaan dan Harga Tandan Buah Segar

Sawit adalah tulang punggung ekonomi rakyat Riau. Namun, fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) seringkali merugikan petani swadaya. DPRD Riau aktif mengawasi penetapan harga TBS yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan setiap pekannya, memastikan perusahaan mematuhi regulasi dan tidak mempermainkan petani.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga menjadi fokus pengawasan. DPRD mendorong percepatan verifikasi lahan agar dana PSR dari BPDPKS dapat segera terserap. Masalah legalitas lahan yang masuk dalam kawasan hutan (keterlanjuran) menjadi isu krusial yang terus diperjuangkan solusinya di tingkat pusat melalui revisi RTRW.

3. Infrastruktur Jalan: Urat Nadi Ekonomi

Kondisi jalan di Riau sering menjadi sorotan. Lalu lintas kendaraan berat pengangkut CPO, kayu, dan batubara mempercepat kerusakan jalan provinsi dan nasional. DPRD Riau mendesak penerapan aturan tonase yang ketat dan pembangunan jembatan timbang yang efektif.

Legislatif juga memperjuangkan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional agar beban anggaran perbaikan dapat dibagi dengan APBN. Konektivitas antar-kabupaten, seperti jalan lintas pesisir Dumai-Rohil dan akses ke daerah kepulauan di Meranti, menjadi prioritas anggaran untuk membuka isolasi daerah dan menekan inflasi.

4. Melestarikan Budaya Melayu di Era Modern

Visi Riau 2025 sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara bukan sekadar slogan. DPRD Riau mendukung penuh penguatan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan integrasi muatan lokal budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan. Nilai-nilai Tunjuk Ajar Melayu harus menjadi benteng moral generasi muda di tengah gempuran budaya asing.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya, seperti Istana Siak, Candi Muara Takus, dan Pacu Jalur di Kuantan Singingi, terus didorong. DPRD menyetujui anggaran untuk pemugaran situs sejarah dan promosi wisata, karena sektor ini diyakini mampu menjadi sumber ekonomi baru pasca-migas.

5. Pendidikan dan Kesehatan: Investasi SDM

DPRD Riau berkomitmen mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan. Isu pemerataan guru di daerah terpencil dan perbaikan fasilitas sekolah menjadi sorotan utama. DPRD juga mengawal program beasiswa bagi putra-putri Riau berprestasi dan kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

Di bidang kesehatan, target Universal Health Coverage (UHC) terus dikejar. DPRD memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan akses layanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibiayai APBD. Pembangunan RSUD rujukan di daerah strategis juga didorong untuk mengurangi penumpukan pasien di Pekanbaru.

6. Mitigasi Bencana Karhutla dan Banjir

Riau memiliki dua wajah bencana: asap saat kemarau dan banjir saat hujan. DPRD Riau mendukung pembentukan regulasi yang mewajibkan perusahaan dan pemilik lahan menjaga areanya dari api. Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menyediakan sarana pemadam kebakaran terus dilakukan.

Untuk masalah banjir, terutama di Pekanbaru dan daerah aliran sungai, DPRD mendesak normalisasi sungai dan perbaikan drainase secara menyeluruh (masterplan banjir). Sinergi antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tahunan ini.

7. Rumah Aspirasi Digital: Menjangkau Rakyat

Situs dprriau.com ini didirikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Di era digital, masyarakat berhak mengetahui kinerja wakilnya dengan mudah. Melalui portal ini, publik dapat mengakses agenda dewan, produk hukum (Perda), dan risalah rapat.

Fitur "E-Aspirasi" disediakan untuk menampung keluhan masyarakat dari Rokan Hulu hingga Indragiri Hilir. Baik itu masalah jalan berlubang, sengketa lahan, atau pelayanan publik yang buruk, semua dapat dilaporkan. Setiap laporan akan diverifikasi dan diteruskan ke komisi terkait untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Kesimpulan

Riau sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan. Transformasi ini membutuhkan pengawalan kebijakan yang ketat dan pro-rakyat.

Dengan semangat "Takkan Melayu Hilang di Bumi" dan filosofi "Raja Alim Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah", DPRD Riau berkomitmen untuk terus bekerja keras, menjadi mitra kritis pemerintah, dan pelayan setia bagi seluruh masyarakat Riau.

Tuah Sakato, Riau Bersatu!