Oleh Mr. D

Tanggal 23 Desember 1972 merupakan tanggal yang tidak akan bisa dilupakan oleh warga kota Managua, Nikaragua. Saat itu, ketika tengah malam, kota tersebut diguncang gempa berkekuatan 6,3 Skala Richter. Kota tersebut langsung luluh lantak.

Kota itu memang merupakan langganan gempa sejak lama. Menurut Donald Theodore Sanders (2005: 222–223), gempa di Nikaragua diakibatkan oleh letak negara tersebut yang berada di atas lempengan Cocos di bagian barat Amerika Tengah yang bergerak ke arah timur laut menuju lempengan Karibia dengan jarak 8 cm/tahun. Ini yang membuat sebelumnya kota ini pernah diguncang gempa beberapa kali misalnya di tahun 1931 dan 1885.

Namun, gempa saat itu memiliki kedahsyatan yang sangat besar. Ini bisa terlihat dari jumlah korban jiwanya. Diperkirakan sekitar 10,000 (González-Rivera, Victoria, 2011: 8, Diederich, Bernard, 1981: 93, Morris, Kenneth Earl, 2010: 65) atau 20,000 (Black, George, 1981: 59, Holloway, Thomas. E, 410) orang meninggal dunia. Lalu, sekitar 3/4 penduduknya jadi tunawisma menurut Donald Theodore Sanders (2005: 225) dan George Black (1981: 93). Kerugian juga sangat besar yaitu hanya sekitar 75-80% bangunan di sana yang rusak parah (Black, George, 1981: 59, Debayle, Anastasio Somoza, 1980: 4–5, Diederich, Bernard, 1981: 93).

Kerusakan ini juga diperparah dengan terjadinya kebakaran di kota tersebut yang menurut Bernard Diederich diakibatkan oleh kebocoran pipa gas. Menurutnya, kondisi kota tersebut mirip dengan Hiroshima pasca dijatuhkannya bom atom di tahun 1945 (1981: 93). Untuk mengatasi hal ini, Somoza, selaku kepala Garda Nasional yang mengambil alih otoritas dari Junta Tiga Orang (“penguasa” Nikaragua) memutuskan untuk meledakan bangunan yang terbakar dengan dinamit (1980: 5). Api juga sulit dipadamkan karena ketiadaan listrik dan saluran air utama rusak akibat gempa (Sanders, Donald Theodore, 2005: 225).

Akibat gentingnya situasi di sana, berbagai bantuan mulai berdatangan khususnya dari Amerika Serikat. Bahkan pasukan Amerika Serikat didatangkan dari Zona Kanal Panama untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan. Ini diakibatkan oleh tercerai-berainya Garda Nasional karena anggotanya pada meninggalkan pos mereka untuk mencari keluarga mereka masing-masing. Tidak hanya itu, anggota Garda Nasional juga ada yang melakukan penjarahan sehingga semakin memperburuk situasi di sana (Black, George, 1981: 59, Anastasio Somoza, 1980: 8, Morris, Kenneth Earl, 2010: 66, Diederich, Bernard, 1981: 94).

Bantuan yang datang tersebut berupa makanan, keperluan medis, pakaian dan juga air minum. Misalnya Amerika memberikan bantuan tersebut melalui airlift menggunakan pesawat C-141 dan C-5A yang mengangkut bantuan alat medis dan bulldozer. Dokter dari Kuba juga berdatangan untuk membantu mengobati korban gempa. Bahkan performa mereka jauh lebih efektif daripada Amerika. (Diederich, Bernard, 1981: 104). Selain itu, Somoza di dalam bukunya berjudul Nicaragua Betrayed (1980: 14–15) juga menyebut Meksiko (selain Amerika yang dia sangat puji) turut membantu meski tidak banyak. Namun, bantuan Meksiko sangat penting yaitu memberitahu mengenai ilmu mengatasi gempa. Menteri Pekerjaan Umum yaitu Luis Enrique Bracamontes mereka juga ikut membantu proses pemulihan di sana.

Meski demikian, bantuan yang sangat deras tersebut memicu kontroversi.

Pertama, menurut Bernard Diederich (1981: 100), terdapat ketidakcocokan dari jumlah uang yang dikirim dengan yang diterima. Pemertintah hanya mencatat bantuan yang masuk sebesar 16,22 juta USD dalam 6 bulan pertama padahal yang dikirim adalah 32 juta USD dari pemerintah Amerika Serikat ditambah uang sebesar 112,000 USD.

Masalah raibnya dana juga diakui secara langsung oleh Kit Herrings di dalam artikelnya di laman We Said Go Travels. Dia mengatakan bahwa di tempat tinggalnya terdapat sebuah sekolah dasar swasta Ecole St. François, mengumpulkan donasi berupa uang sebesar ribuan dollar untuk korban gempa. Namun, saat mereka bertanya kepada kedutaan besar Nikaragua beberapa bulan setelahnya, mereka mendapatkan jawaban bahwa uang tersebut telah hilang dan tidak pernah sampai ke Managua.

Kedua, keluarga Somoza diduga menggunakan uang bantuan untuk memperkaya diri dan kroninya. Salah satunya dengan melakukan monopoli terhadap proyek pembangunan ulang kota Managua (Morley, Morris, 1994: 70–71, Rueda, Claudia, 2019: 185, Skidmore, Thomas, 1984: 375, Morris, Kenneth Earl, 2010: 65). Contohnya adalah perusahaan milik Somoza yaitu Mayco yang menyuplai blok semen dan Cementera Nacional yang menyuplai semennya. Politisi dari Partai Konservatif juga tidak mengetahui dana bantuan itu dipakai untuk apa aja menurut laporan The New York Times.

Spekulasi harga tanah juga dianggap jadi media lainnya untuk memperkaya diri Somoza dan kroninya. Caranya adalah dengan membeli lahan di beberapa titik dengan harga rendah lalu menjualnya ke pemerintah dengan harga yang jauh lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah ketika Cornelio Hueck, Kepala Parlemen Nikaragua membeli lahan seharga 17,000 USD yang kemudian dia jual ke pemerintah melalui Bank Perumahan Nasional dengan harga 1,2 juta USD menggunakan uang bantuan gempa dari Agency for International Development atau AID (Black, George, 1981: 60).

Ketiga, beberapa bantuan yang bertujuan ke organisasi non-pemerintah beberapa kali diambil oleh pemerintah. Salah satunya adalah saat organisasi sosial Kristen CEPAD mendapatkan hibah sebuah mobil untuk membantu upaya mereka dalam menolong korban gempa. Mobil tersebut malah diambil oleh anaknya Somoza, yaitu Anastasio Somoza Portocarrero. Namun, setelah dilakukan upaya keras, mobil itu bisa direbut kembali oleh mereka (Smith, Calvin. L, 2007: 58).

Tuduhan terkait dengan penyalahgunaan dana bantuan juga sudah dibalas oleh Somoza di dalam bukunya. Di dalamnya dia membantah hal tersebut dengan menjelaskan bahwa berdasarkan pernyataan Terence Todman di tahun 1978, mengatakan tidak menemukan adanya penyalahgunaan dana setelah dilakukan 28 audit besar, dua kali survei staf kongres dan laporan dari Kantor Akuntansi Umum (1980: 6).

Namun, hal tersebut dipandang oleh Thomas Walker, Profesor Ilmu Politik dan Kepala Studi Amerika Latin di Universitas Ohio di dalam bukunya, Nicaragua: Emerging From the Shadow of the Eagle:

“Merupakan bentuk upaya dari Amerika untuk tidak mempermalukan sekutu terdekatnya tersebut”, (2016: 50).

Proses pembangunan ulang juga berjalan lambat. Bahkan setelah beberapa tahun pasca gempa terjadi, kota Managua masih belum pulih. Kondisi penyintas juga buruk. Bernard Diederich yang mengunjungi kota tersebut menjelaskan kondisi di sana di dalam bukunya yang berjudul Somoza and the Legacy of U.S. Involvement in Central America:

“Ketika saya mengunjungi wilayah perumahan tersebut (yang dibangun dari dana AID) di awal bulan setelah terjadinya gempa, tidak ada drainase dan jalanan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.”, (1981: 99).

Kondisi buruk tersebut yang membuat banyak rakyat Nikaragua marah dengan pemerintah.

“Mereka (rakyat) tidak menyalahkan pemerintah sebagai penyebab terjadinya gempa. Mereka menyalahkan pemerintah karena tidak becus mengurus dampak dari bencana tersebut”, lanjutnya (1981: 99).

Ketidakpercayaan beberapa orang Nikaragua ini kepada pemerintah membuat berbagai organisasi sipil melakukan aksi mandiri. Misalnya organisasi CEPAD yang disinggung sebelumnya. Organisasi ini didirikan oleh Gustavo Parajón, seorang dokter dan pendeta lokal di Nikaragua di hari terjadinya gempa. Namun, badan ini beberapa kali mengalami kesulitan karena adanya gangguan dari pemerintah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (Smith, Calvin. L, 2007: 58).

Lalu ada aksi dari Uskup Obando y Bravo yang melakukan aksi memberikan bantuan sendiri melalui gerejanya (Diederich, Bernard, 1981: 100). Hal ini memicu ketidaksenangan Somoza. Dalam bukunya (1980: 9–10), dia menjelaskan bahwa aksi mandiri tersebut tidak bagus karena kegiatan pemberian bantuan harus dipusatkan melalui dirinya sebagai Ketua Komite Darurat Nasional. Intinya dia menegaskan aspek kerja sama dan koordinasi dalam upaya penanganan tersebut. Dia juga sempat menawarkan posisi sebagai wakil ketua dari komite tersebut kepada Obando yang ditolak olehnya.

Terkait penolakan tersebut dijelaskan dari sudut pandang lain oleh Calvin L. Smith. Dalam bukunya yang berjudul Revolution, Revival, and Religious Conflict in Sandinista Nicaragua (2007: 78), dia menjelaskan bahwa Uskup tersebut menolak karena tidak percaya dengan Somoza yang dikenal korup. Relasi keduanya memang cukup buruk karena sebelumnya dia sempat menjual mobil mahal pemberian Somoza yang uangnya disumbangkan kepada orang miskin.

Somoza juga kemudian mendapatkan perlawanan dari kelas bisnis dan borjuis besar. Dua diantara dari mereka yang sangat penting adalah BANIC atau Banco Nicaragüense dan BANAMERICA atau Banco de América. Kedua kelompok ekonomi raksasa tersebut merupakan perwakilan dari dua kekuatan politik Nikaragua yaitu Liberal (BANIC) dan Konservatif (BANAMERICA). Keduanya bergerak di berbagai sektor seperti kapas dan kopi (Walker, Thomas, 2016: 51).

Pasca gempa, keduanya mempermasalahkan mengenai competencia desleal atau “persaingan tidak adil”. Ini diakibatkan oleh masuknya kekuatan ekonomi Somoza di dalam ranah mereka (Morley, Morris, 1994: 64, Black George, 1981: 63, Morris, Kenneth Earl, 2010: 66). Selain itu, relasi bisnis Somoza dengan Howard Hughes juga mengancam mereka (Diederich, Bernard: 1981: 99).. Meski demikian, keduanya masih sangat kaya walau prospek pertumbuhan keuntungan mereka menjadi terancam. Kondisi ini yang membuat beberapa kelompok borjuis mendukung oposisi seperti mendukung kelompok aliansi bernama Unión Democrática de Liberación yang berisikan kekuatan politik lintas ideologi atau bahkan mendukung kelompok gerilyawan berorientasi Marxisme yaitu Frente Sandinista de Liberación Nacional atau FSLN.

Militansi kelas pekerja juga mulai meningkat akibat terjadinya “proletarisasi” di wilayah pedesaan karena lahan petani direbut untuk dijadikan perkebunan kapas (Black, George, 1981: 69–71, Diederich, Bernard, 1981: 102, Rueda, Claudia, 2019: 186, Holloway, Thomas. H, 2010: 375) . Meledaknya industri konstruksi pasca gempa juga mendorong terjadinya hal tersebut. Aliansi antara kelas pekerja dan pelajar-mahasiswa juga mulai terbentuk. Pelan tapi pasti, masyarakat Nikaragua baik dari ideologi kiri atau kanan atau baik dari kelas bawah, menengah, atau atas mulai merapatkan barisan untuk mencapai satu tujuan. Menggulingkan kediktatoran dinasti keluarga Somoza.

Tujuan tersebut kemudian tercapai di tahun 1979, tepatnya akibat pembunuhan tokoh oposisi sekaligus jurnalis terpandang yaitu Pedro Joaquín Chamorro Cardenal setahun sebelumnya. Kematiannya meski tidak pasti apakah atas perintah langsung dari Somoza memicu kemarahan rakyat banyak yang berhasil membuat Somoza melarikan diri ke Miami dan memulai era baru di Nikaragua di bawah pemerintahan Junta Pembangunan Nasional.

Tentunya terdapat peran besar dari peristiwa gempa bumi di tahun 1972 yang mempercepat proses kejatuhan diktator tersebut.

Referensi:

Buku:

Black, George. (1981). “Triumph Of The People: The Sandinista Revolution In Nicaragua”. London: Zed Press.
Debayle, Anastasio Somoza. (1980). “Nicaragua Betrayed”. Boston: Western Islands Publishing.
Diederich, Bernard. (1981). “Somoza and the Legacy of U.S. Involvement in Central America”. London: Junction Books.
Holloway, Thomas. H. (2011). “A Companion to Latin American History”. Inggris: Blackwell Publishing Ltd.
Morley, Morris. H. (1994). “Washington, Somoza and the Sandinistas State and Regime in US Policy Toward Nicaragua 1969–1981”. Cambridge: Cambridge University Press.
Morris, Kenneth Earl. (2010). “Unfinished Revolution: Daniel Ortega and Nicaragua’s Struggle for Liberation”. Chicago: Lawrence Hill Books.
Sanders, Donald Theodore. (2005). “Earthquakes in Human History: The Far-Reaching Effects of Seismic Disruptions”. New Jersey: Princeton University Press.
Skidmore, Thomas. E. (2005). “Modern Latin America”. New York: Oxford University Press.
Smith, Calvin. L. (2007). “Revolution, Revival, and Religious Conflict in Sandinista Nicaragua”. Leiden: Koninklijke Brill NV.
Walker, Thomas. W, dkk. (2017). “Nicaragua: Emerging From the Shadow of the Eagle”. New York: Routledge.

Surat Kabar:

Surat kabar New York Times edisi 12 Januari 1976 berjudul “RUINED MANAGUA SLOW TO RECOVER”.
 — — — — — — — — — — — — — — — — edisi 30 Juli 1978 berjudul “NATIONAL MUTINY IN NICARAGUA”.
 — — — — — — — — — — — — — — — — edisi 23 Maret 1977 berjudul “Nicaraguans Accused of Profiteering on Help the U. S. Sent After Quake”.

Artikel Daring:

Artikel We Said Go Travel tulisan Kit Herring terbitan 16 Agustus 2016 berjudul “The 1972 Managua Earthquake: A City Destroyed”.
Artikel BBC berjudul “1972: Earthquake wreaks devastation in Nicaragua”.
Artikel Office of the Historian Department of the State berjudul “Central America, 1977–1980”.

Oleh Mr. D

Pada tanggal 21 Februari 1966, terjadi sebuah kudeta internal di Suriah yang dilakukan oleh kelompok Neo-Baath terhadap kelompok old guard. Kudeta militer ini dipimpin oleh kelompok regionalis (quitruyun) yang berisikan beberapa tokoh militer dari kalangan minoritas seperti Salah Jadid dan Hafez al-Assad dari aliran kepercayaan Alawi (salah satu cabang aliran Syiah) lalu Salim Hatum dan Hamad Ubayd dari aliran kepercayaan Druze (salah satu aliran kepercayaan Islam Heterodoks).

Sebagai informasi tambahan, kelompok Neo-Baath adalah kelompok generasi baru di dalam partai Baath yang mulai menguasai partai setelah kegagalan Uni Republik Arab di tahun 1961. Kelompok ini juga memiliki ideologi yang lebih radikal yang dipengaruhi oleh sosok Yassin al-Hafiz dan Hammad al-Shufi. Hal tersebut dijelaskan di dalam jurnal berjudul The Neo-Ba’th Party of Syria (1968):

“Mereka menyediakan bingkai dan “resep” sosialisme-ilmiah, dan juga militansi terhadap ideologi tersebut yang bertujuan menyajikan doktrin partai semacam jenis revolusioner yang berbanding terbalik dengan ideologi musuhnya yaitu komunisme dan Nasserisme.”

Namun, pemerintahan yang baru tersebut kemudian mendapatkan tantangan dari dalam. Salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam kudeta tersebut yaitu Salim Hatum mencoba melakukan kudeta.

Alasan dari berbaliknya sikap Hatum dijelaskan oleh Nikolaus van Dam di dalam bukunya yaitu The Struggle for Power in Syria (1979). Salim Hatum mengkritik perlakuan pemerintahan yang baru terhadap sosok strongman Suriah sebelumnya yaitu Amin al-Hafiz yang telah menjadi tahanan. Dia juga merasa tidak puas dengan posisinya saat itu.

“Mayor Hatum, yang mengomandoi batalion elit komando angkatan darat, menginginkan untuk menjadi komandan brigade lapis baja yang tanggung jawabnya juga bercampur dengan urusan keamanan angkatan darat. Hal tersebut yang membuatnya menjadi seorang konspirator untuk melawan rezim yang dia baru saja dia bantu untuk berkuasa”.

Untuk melancarkan aksinya tersebut Hatum kemudian melakukan kontak dengan beberapa individu. Salah satunya adalah seorang perwira independen bernama Fahd al-Sha’ir yang bersimpati dengan Komando Nasional yang telah digulingkan. Dia juga mengumpulkan dukungan dari kalangan Druze di dalam militer, misalnya dari Talal Abu Asali.

Namun, rencana kudeta tersebut sayangnya harus terbongkar padahal perkiraan tanggal eksekusinya sudah ditetapkan oleh Sha’ir yaitu antara tanggal 25 Agustus - 2 September 1966. Masih dalam buku The Struggle for Power in Syria (1979), alasan dari terbongkarnya rencana kudeta ini hanya dijelaskan dengan sebuah kalimat, “entah kebetulan atau tidak, komando regional menemukan sebuah plot untuk melancarkan kudeta”.

Dalam buku lain, misalnya Authoritarian Power and State Formation in Ba`thist Syria: Army, Party, and Peasant (1990), hal tersebut juga tidak dijelaskan lebih rinci karena hanya menyinggung “Hatoum yang gagal melakukan kudeta di bulan September 1966”. Ini juga termasuk di dalam buku Fragile Nation, Shattered Land: The Modern History of Syria (2018). Bahkan hal tersebut luput dari pembahasan di dalam buku Syria: A History of the Last Hundred Years (2006).

Tapi, terdapat buku yang menjelaskan hal ini lebih rinci. Buku tersebut berjudul Assad: The Struggle of Middle East (1988) yang ditulis oleh Patrick Seale. Di dalamnya, dijelaskan bahwa konspirasi ini dapat terbuka karena sebuah hal yang “sepele” yaitu mabuk.

Lah kok bisa?

Jadi, di dalam buku tersebut dijelaskan jika kelompok konspirator Hatum yaitu Talal Abu Asali diundang ke dalam sebuah pesta pada sore hari di bulan Agustus 1966.

Pada pesta tersebut, mereka kemudian “minum-minum” sehingga membuat mereka “keceplosan” ketika berbicara. Puncaknya ketika terjadi pertiakain secara verbal antara kelompok konspirator yang menyerang Jadid dan kelompok lainnya yang membelanya.

Kejadian ini kemudian berubah menjadi perkelahian fisik yang dilaporkan oleh kelompok pendukung Jadid kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat itu yaitu Ahmad Suwaydani. Dia kemudian melancarkan penyelidikan terhadap hal tersebut.

Salah Jadid kemudian membentuk tim pencari fakta yang baru dengan memasukan kepala Dinas Keamanan, Abdul Karim Jundi (Lavrenty Beria-nya Suriah) yang terkenal dengan kekejamannya. Hal ini kemudian mampu membuat beberapa orang yang ditahan akhirnya mengekspos plot tersebut.

“Para perwira muda dipukuli dengan hebat. Salah satunya adalah Muhammad al-Nu‘aymi, seorang perwira berusia 20 tahun dari suku Baduy yang akhirnya membeberkan rencana tersebut pada tanggal 20 Agustus 1966. Dia memberikan setengah nama tokoh yang terlibat dalam konspirasi Sha’ir”.

Meski telah terbongkar, rencana Hatum untuk melakukan kudeta tidak berakhir. Posisinya yang saat itu masih aman karena namanya tidak terekspos sebagai salah satu komplotan membuat asanya masih terjaga.

Kondisi ini yang membuatnya melancarkan upaya kudeta ketika Jadid datang ke wilayah Jabal Druze untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah diadakannya pembersihan besar-besaran terhadap orang Druze di dalam tubuh militer.

Sayangnya, upaya kudeta tersebut mengalami kegagalan yang membuat dirinya harus menyelamatkan diri ke Yordania. Dari sana dia melancarkan serangan kepada rezim Jadid. Pada tahun 1967 dia memutuskan untuk pulang ke Suriah karena ingin terlibat dalam Perang 6 Hari meski kemudian dia dieksekusi mati.

Referensi:

Ben-Tzur, Avraham, (Juli, 1968). The Neo-Ba’th Party of Syria. Journal of Contemporary History Vol. 3, No. 3, The Middle East (Jul., 1968), pp. 161–181. California: Sage Publications.

Hinnebusch, Raymond. (1990). Authoritarian Power And State Formation In Ba`thist Syria: Army, Party, And Peasant. Oxford: Routledge.

McHugo, John. (2006). Syria: A History of the Last Hundred Years. New York: Saqi Books

Reilly, James. A. (2018). Fragile Nation, Shattered Land: The Modern History of Syria. London: Bloomsbury Publishing.

Seale, Patrick. (1988). Asad: The Struggle for the Middle East. California: University of California Press.

van Dam, Nikolas. (2011). The Struggle for Power in Syria. London: Bloomsbury Publishing.

Oleh Mr. D

Tahun 1963 merupakan tahun yang penting bagi sejarah Suriah karena sebuah kudeta militer terjadi. Memang, kudeta militer sudah menjadi semacam “tradisi” di negara bekas jajahan Perancis ini sejak tahun 1949. Namun, kudeta ini cukup berbeda karena membawa perubahan radikal di dalam negara tersebut. Ya, kudeta ini membawa partai Baath naik ke tampuk kekuasaan.

Kondisi Suriah menjelang terjadinya kudeta relatif stabil. Negara ini baru saja mendapatkan kembali “kedaulatannya” setelah melepaskan diri dari Uni Republik setelah Kolonel Nahlawi melakukan kudeta militer di tahun 1961 (Kerr, Malcolm, 1967).

Pemerintahan saat itu dipimpin oleh Partai Rakyat yang merupakan salah satu partai “terkuat” di Suriah. Partai ini memiliki basis di kota Aleppo yang mewakili kepentingan elit tradisional seperti tuan tanah dan pebisnis (Hinnebusch, Raymond, 2000). Semenjak bubarnya Uni Republik Arab, elit-elit lama mampu comeback setelah mendapatkan “pukulan” dari Nasser dalam bentuk kebijakan radikal seperti nasionalisasi dan reformasi agraria (Reilly, James. A, 2018).

Sayangnya, kembalinya kekuasaan elit lama ini hanya berlangsung selama 2 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada tahun 1963 terjadi sebuah kudeta militer oleh berbagai macam faksi. Faksi-faksi tersebut adalah Baathis, Nasseris dan independen (Seale, Patrick, 1989).

Meski demikian, otak utama dibalik dari kudeta ini adalah perwira militer radikal yang berada di dalam “Komite Militer” (Ben-Tzur, Avraham, 1968). Komite ini sudah terbentuk sejak tahun 1958 di Kairo, Mesir saat Nasser memindahkan beberapa perwira Suriah ke sana. Beberapa anggotanya adalah Salah Jadid, Muhammad Umran, Hafez al-Assad dan Ahmad al-Mir (Batatu. Hanna, 1999).

Mereka kemudian mengubungi perwira-perwira militer lainnya. Beberapa tokoh militer yang dihubungi adalah Rashid al-Qutayni, Muhammad al-Sufi dan Ziyad al-Harari. Nama terakhir cukup penting karena dia merupakan kepala angkatan bersenjata. Dia setuju bergabung ke dalam plot ini karena karirnya terancam karena ingin dijadikan atase militer di Irak oleh Perdana Menteri Khalid al-Azm. Mereka kemudian membentuk junta berisikan 6 orang yaitu Umran, Jadid, Qutayni, Sufi dan Harari (Seale, Patrick, 1989).

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari pembersihan yang dilakukan di dalam tubuh militer di tahun 1962. Hal ini terjadi akibat upaya kudeta gagal Nahlawi yang kecewa karena merasa dipinggirkan. Posisi perwira militer yang radikal menjadi semakin kuat setelah hal tersebut dilakukan (van Dam, Nikolaos, 2011).

Tapi, masalah kemudian muncul setelah kudeta terjadi. Aliansi berbagai faksi ini mulai menunjukan keretakan. Mereka kemudian saling berseteru satu sama lain.

Pertiakaian pertama terjadi antara kelompok Baath melawan kelompok Nasseris. Ini bermula dari kegagalan negosiasi terkait rencana penyatuan tiga negara yaitu Mesir, Suriah dan Irak di tahun yang sama pada bulan April (Central Intellegence Agency, 1963). Akibatnya, kelompok Nasseris kemudian melancarkan upaya kudeta yang dilakukan oleh Jassem Alwan pada bulan Juli 1989 (Seale, Patrick, 1989).

Kudeta ini kemudian direspon dengan sikap represif oleh pemerintahan Baath. Mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap 28 orang termasuk Alwan. Tindakan tersebut memicu kemarahan di Kairo. Nasser kemudian mengecam aksi tersebut dengan menyebut rezim Baath di Damaskus sebagai “fasis pembunuh”. Represi tersebut juga mengakhiri prospek dari wacana penyatuan tiga negara yang telah disinggung di atas (Reilly, James. A, 2018).

Lalu, pertikaian lainnya terjadi dengan sosok Harari. Pemicu dari hal ini adalah penolakannya terhadap proses “Baathisasi” di dalam militer dan juga kebijakan reformasi agraria Baath yang radikal (Hinnebusch, Raymond, 1990). Harari dan pengikutnya kemudian dibersihkan dari militer. Dia kemudian dijadikan tahanan rumah dan dicopot dari jabatannya sebagai panglima angkatan bersenjata (Devlin, John. F, 1976). Dia kemudian ditawari posisi sebagai atase militer di Washington namun menolak dan memilih untuk pensiun dari militer dan hidup di Paris (Seale, Patrick, 1989).

Setelah itu, Baath kemudian mampu melakukan konsolidasi kekuasaan di Suriah. Namun, keretakan kemudian terjadi lagi. Kali ini keretakan tersebut terjadi di dalam tubuh internal partai antara kelompok “old guard” dan “Neo-Baath” (Pipes, Daniel, 1990). Kelompok terakhir tersebut yang kemudian menjadi pemenang setelah mampu melancarkan kudeta militer di tahun 1966.

Referensi:

Batatu, Hanna. (1999). Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics. New Jersey: Princeton University Press.

Ben-Tzur, Avraham, (Juli, 1968). The Neo-Ba’th Party of Syria. Journal of Contemporary History Vol. 3, №3, The Middle East (Jul., 1968), pp. 161–181. California: Sage Publications.

Devlin, John. F. (1976). The Baʻth Party-A History From Its Origins to 1966. Stanford: Hoover Inst. Press, Stanford University.

Hinnebusch, Raymond. (1990). Authoritarian Power And State Formation In Ba`thist Syria: Army, Party, And Peasant. Oxford: Routledge.

Kerr, Malcom. H. (1967). The Arab Cold War 1958–1967: A Study in Ideology in Politics. London: Oxford University Press.

McHugo, John. (2006). Syria: A History of the Last Hundred Years. New York: Saqi Books

Reilly, James. A. (2018). Fragile Nation, Shattered Land: The Modern History of Syria. London: Bloomsbury Publishing.

Seale, Patrick. (1988). Asad: The Struggle for the Middle East. California: University of California Press.

van Dam, Nikolas. (2011). The Struggle for Power in Syria. London: Bloomsbury Publishing.

Oleh Mr. D

Perpolitikan di Suriah sebelum berkuasanya partai Baath didominasi oleh elit-elit tradisional seperti tuan tanah dan pebisnis. Hal ini dapat terlihat dari dua partai politik yang menguasai negara tersebut yaitu Partai Nasional dan Partai Rakyat yang menguasai Suriah dari tahun 1946 hingga awal 1960-an. Secara ideologis, kedua partai ini tidak berbeda secara signifikan (Seale, Patrick, 1988). Salah satu perbedaannya terletak dalam kebijakan luar negeri terkait hubungan dengan dua negara Dinasti Hashimiyyah yaitu Irak dan Yordania (Hinnebusch, Raymond, 2000).

Meski demikian, kondisi tersebut mulai mengalami perubahan. Beberapa tokoh dan partai radikal mulai bermunculan di tahun 1950-an. Contohnya adalah Akram al-Hawrani, seorang politisi yang memperjuangkan nasib petani di tahun 1940 dan 1950-an (Reilly, James. A, 2018). Lalu ada partai Baath yang didirikan oleh dua orang pengajar asal Damaskus yaitu Michel Aflaq dan Salah ad-Din Bitar. Partai ini membawa ideologi Pan-Arabisme dan Sosialisme Arab (Torrey, G.H., 1969).

Namun, terdapat seorang tokoh yang cukup unik di dalam dunia politik Suriah. Tokoh ini merupakan bagian dari elit tradisional karena dia adalah seorang tuan tanah. Namun, yang membedakannya dengan politisi tradisional lainnya adalah kemauannya untuk bekerja sama dengan Partai Komunis. Tokoh ini bernama Khalid al-Azm yang dijuluki “tuan tanah merah” atau “miliyuner merah”.

Keunikan dari tokoh ini tidak hanya terletak dalam keputusannya untuk bekerja sama dengan kaum komunis, namun juga dari afiliasi politiknya yang independen. Dia tidak bergabung ke dua partai tradisional baik Partai Nasionalnya Shukri al-Quwatli atau Partai Rakyatnya Nazim al-Qudsi (Reilly, James. A, 2018).

Dia mengandalkan dukungan dari kaum komunis dibalik kesuksesannya menjadi seorang anggota parlemen di tahun 1954. Situasi tersebut memang sangat unik karena hal serupa tidak terjadi di negara tetangganya yaitu Lebanon (Laquer, Walter. J, 1956).

Meski bekerja sama dengan kaum komunis, pandangan politik Azm masih selaras dengan politisi tradisional lainnya. Dia mendukung sistem ekonomi pasar bebas yang saat itu diterapkan di Suriah. Pandangan politiknya tersebut tercermin ketika muncul gagasan untuk menyatukan Suriah dengan Mesir di tahun 1958 (Kerr, Malcolm. H, 1967).

Jika Azm menolak ide penyatuan tersebut karena takut dengan prospek penerapan kebijakan sosialisme di Suriah, kaum komunis menolak karena takut partai mereka dibubarkan seperti di Mesir. Politisi tradisional yang mendukung gagasan ini memang berharap Nasser dapat menghancurkan gerakan komunisme di Suriah dengan membubarkan partai tersebut (Hinnebusch, Raymond, 2000).

Ketakutan tersebut pada akhirnya terwujud. Nasser hanya mau melakukan penggabungan jika partai politik dibubarkan dan diganti dengan partai tunggal yang disanggupi oleh Suriah. Selain itu, Nasser kemudian menerapkan kebijakan sosialistis seperti nasionalisasi dan reformasi agraria yang radikal di sana (Reilly, James. A, 2018).

Meski pandangan politiknya cenderung konservatif, Azm memiliki persamaan dengan kaum komunis dalam kebijakan luar negeri. Dia mendukung hubungan dekat Suriah dengan Uni Soviet dalam hal perdagangan dan militer. Keinginannya tersebut akhirnya terwujud dengan diresmikannya hubungan diplomatis kedua negara tersebut pada bulan Agustus 1956 (McHugo, John, 2006). Tentunya, keputusan ini tidak terlepas juga dari sentimen anti-Barat yang sangat tinggi saat itu khususnya pasca terjadinya Krisis Suez beberapa bulan sebelumnya.

Setelah bubarnya Uni Republik Arab di tahun 1961, Azm kemudian kembali ke dunia politik Suriah. Dia menjadi Perdana Menteri di tahun 1962 dalam kabinet presiden Nazim al-Qudsi. Namun, masa jabatannya tersebut hanya berlangsung singkat. Setahun kemudian, terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh partai Baath pada bulan Maret.

Menariknya, Khalid al-Azm secara tidak langsung bertanggung jawab atas hal tersebut. Niatnya untuk menjadikan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu yaitu Ziyad al-Hariri sebagai atase militer membuat tokoh tersebut bergabung ke dalam aksi kudeta (Seale, Patrick, 1988). Kudeta tersebut kemudian tidak hanya mengakhiri karir politiknya di Suriah, namun juga mengakhiri kekusaan elit tradisional yang digantikan oleh pemerintahan radikal partai Baath.

Referensi:

Hinnebusch, Raymond. (2000). Syria: Revolution From Above. Oxford: Routledge.

Kerr, Malcom. H. (1967). The Arab Cold War 1958–1967: A Study in Ideology in Politics. London: Oxford University Press.

Laqueur, Walter. J. (1956). Communism and Nationalism in the Middle East. Amerika Serikat: Frederick A. Praeger, Inc.

McHugo, John. (2006). Syria: A History of the Last Hundred Years. New York: Saqi Books

Reilly, James. A. (2018). Fragile Nation, Shattered Land: The Modern History of Syria. London: Bloomsbury Publishing.

Seale, Patrick. (1988). Asad: The Struggle for the Middle East. California: University of California Press.

Torrey, G.H. (1969). The Ba’th: Ideology and Practice. Middle East Journal. Vol. 23, No. 4 (Autumn, 1969), pp. 445–470. Middle East Institute.

Oleh Mr. A

Pada tanggal 27 Maret 2024, kita mendapatkan ancaman bagi dunia pers berupa draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran). RUU ini telah merevisi beberapa Undang-Undang (UU) dengan mengecilkan ruang kebebasan pers. Hal yang krusial dalam revisi ini ialah “Standar Isi Siaran (SIS)” yang membuat batasan, larangan, dan kewajiban bagi penyelenggara penyiar serta kewenangan KPI yang semrawut dengan Dewan Pers. RUU Penyiaran ini tentunya akan membatasi kinerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara utuh. Dalam hal ini, tentunya pemerintah, berniat kembali untuk melakukan kendali berlebihan terhadap ruang gerak warga. Tentunya, ini tak hanya berdampak pada pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pers, tetapi pelanggaran hak publik atas informasi.

Pelanggaran yang akan tercipta dalam RUU Penyiaran ini bila disahkan tentunya dapat mencederai demokrasi yang sudah terwujud dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers. UU ini yang diharapkan melindungi kinerja jurnalistik serta menjadi jaminan memenuhi hak publik atas informasi.

Berikut pasal-pasal yang berpotensi akan melanggar hak kebebasan pers dan hak publik atas informasi pada:

Pasal 50B ayat (2)

• Larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
• Larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender.
• Larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 8A huruf q

Menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.

Pasal 42

1. Muatan jurnalistik dalam “Isi Siaran Lembaga Penyiaran” harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberedelan 1994

RUU Penyiaran ini tentunya akan mempersempit kebebasan pers, berpendapat, serta penyebaran informasi kepada publik. Kerancuan yang terdapat dalam RUU Penyiaran ini akan dapat menciptakan represi hanya karena pasal-pasal karet tersebut. Kondisi ini pernah terjadi di masa lalu yaitu pembredelan Tempo atas perintah Menteri Penerangan saat itu, Harmoko pada 21 Juni 1996. Peristiwa tersebut dapat terulang lagi, andaikan RUU Penyiaran ini dilanjutkan.

Tak hanya Tempo, Detik dan Editor juga mengalami pembredelan dengan dicabutnya “Surat Izin Usaha Penerbitan Pers” (SIUPP) dengan alasan memberitakan yang tidak mengenakan kepada rezim Orde Baru. Alasan Tempo dibredel diduga kuat karena pada tanggal 11 dan 18 Juni memberitakan polemik antara Menteri Riset dan Teknologi, B.J Habibie dengan Menteri Keuangan, Mari’e Muhammad mengenai pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang tenggelam di perairan Spanyol. Detik juga mengkritik dengan mengutip beberapa tokoh sipil yang ditujukan kepada kalangan militer yang menjabat di dalam pemerintahan. Detik juga membuat spekulasi presiden baru untuk menggantikan Soeharto antara B.J Habibie dengan Try Sutrisno. Editor juga memberitakan keterlibatan Tommy Soeharto dalam skandal Bapindo. Majalah ini juga mewawancarai George Aditjondro mengenai Konferensi Asia Pasifik yang membahas konflik Timor Timur di Manila.

Dampak dari pembredelan tersebut mempertemukan organisasi wartawan, seperti Forum Wartawan Independen (FOWI) dari Bandung, Surabaya Press Club (SPC) dari Surabaya, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY) dari Yogyakarta, dan Serikat Jurnalis Independen (SJI) dari Jakarta. Keempat organisasi jurnalis tersebut dipertemukan atas respon pembredelan 21 Juni 1994 dan merencanakan Kongres Sirnagalih yang nantinya berdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gerakan ini juga dilakukan secara diam-diam walaupun terdapat juga aksi massa mengenai pembredelan.

Hasil dari Kongres Sirnagalih yang mendirikan AJI dan menjadikan majalah FOWI sebagai media alternatif yang diedarkan secara diam-diam. Majalah FOWI setelah kongres berubah menjadi majalah Independen dan memberitakan mengenai pembredelan ketiga media serta membahas pasca pembredelan. Mengenai AJI, pemerintah terutama Departemen Penerangan menganggap bahwa AJI merupakan saingan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tuduhan tersebut lalu dibantah oleh mereka. AJI hanya sekedar wadah untuk para wartawan independen yang juga bersolidaritas untuk mengecam pembredelan. Di dalam PWI juga terdapat beberapa wartawan yang bergabung dengan AJI. Beberapa wartawan yang berafiliasi dengan AJI, terutama yang sebelumnya bergabung dengan PWI banyak yang diberi tekanan, bahkan ada juga yang dipecat.

Diberedelnya Tempo, Detik, dan Editor yang dicabut SIUPP-nya, sehingga mereka tidak dapat menerbitkan apapun. Beberapa eks wartawan Tempo dan Detik berupaya untuk mendapatkan kembali SIUPP dengan nama baru. Pasca pembredelan, muncul beberapa nama media baru seperti Opini, Gatra dan Simponi. Hal ini menimbulkan kontroversi mengenai SIUPP yang diduga diatur oleh pemerintah.

Kontroversi Opini, Gatra, dan Simponi

Eks wartawan Tempo membuat Opini dan Gatra. Opini merupakan media yang diajukan oleh Yayasan Kesejahteraan karyawan Tempo (YKKT) untuk mendapatkan SIUPP ke Direktorat Pembinaan Media serta SPS dan PWI. SIUPP tersebut ternyata diberikan kepada Gatra yang dipimpin oleh Bob Hasan yang menuai kontroversi. Padahal, Opini sudah mengajukan SIUPP sesuai aturan dari Deppen. Namun, sebuah kejanggalan ketika SIUPP tersebut diberikan kepada Gatra. Bahkan terdapat rumor jika Bob Hasan ditunjuk oleh Soeharto ketika menjadi pimpinan Gatra. Akhirnya terdapat gerakan “Boikot Gatra” yang diserukan oleh Arief Budiman sampai ia dipecat dari Universitas Kristen Satya Wacana sebagai dosen.

Begitu juga dengan Simponi yang tidak mendapatkan SIUPP dengan alasan beberapa wartawannya tidak bergabung dengan PWI. Diduga alasan dari hal ini karena Simponi masih diisi oleh wartawan eks Detik. Menurut Pemimpin Redaksi (Pemred) Simponi, Syamsu Hadi, sebetulnya mau wartawan PWI atau bukan tidak melanggar aturan, dan Simponi tidak melihat mana wartawan PWI atau wartawan non-PWI. Simponi hanya memperhatikan yang sesuai dengan programnya. Menurut Mahbub Djunaedi, tentunya Simponi sudah disetir dan dibuatkan skenario untuk menjegal Simponi yang dilakukan oleh PWI.

Dapat dikatakan, baik Opini dijegal dengan dibentuknya Gatra yang dipimpin oleh Bob Hasan dan Simponi yang dijegal oleh PWI, merupakan upaya agar pemerintah Orde Baru saat itu dapat mengontrol pers. Hal itu sudah termasuk pembungkaman serta menutup kebebasan berpendapat. Tentunya ini merupakan tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh Harmoko selaku Menteri Penerangan.

Majalah Berita FOWI, Independen, dan Suara Independen

Akibat dari pembredelan tersebut, muncul majalah Independen sebagai alternatif yang sudah ditentukan ketika Kongres Sirnagalih, di Bogor. Majalah Independen juga dikelola oleh FOWI, dan berubah namanya jadi Independen yang sebelumnya Berita FOWI. Majalah ini ketika masih bernama Berita FOWI masih memberitakan pembredelan Juni 1994. Ketika masih bernama Independen, mereka memberitakan kondisi pers, pemberitaan pembredelan, mengkabarkan gerakan untuk menuntut Departemen Penerangan (Deppen), dan sedikitnya memberitakan kritik sosial terhadap pemerintah Orde Baru. Nama majalah ini berubah menjadi Suara Independen, karena terjadi penangkapan terhadap pengurusnya. Majalah Independen pun menjadi barang bukti. Alasannya sudah jelas karena menerbitkan yang tidak ber-SIUPP.

Berita FOWI terdiri dari 2 jilid yang memberitakan apa kejadian-kejadian serta gerakan protes terhadap pemerintah setelah pembredelan. Mulai terbit ketika Juli dan Agustus 1994. Majalah ini juga mengabarkan sikap-sikap dari berbagai pihak mengenai pembredelan. Terdapat juga beberapa tokoh, seperti musisi Harry Roesli yang membuat acara untuk donasi sambil menjual majalah Berita FOWI. Beberapa berita di dalam kedua majalah ini juga menyoroti Harmoko sebagai Menteri Departemen Penerangan yang bertindak sewenang-wenang.

Setelah berganti nama menjadi majalah Independen yang sudah disepakati saat Kongres Sirnagalih, konten-kontennya sedikit berubah karena tidak hanya membahas soal kondisi pers atau pembredelan, tetapi isu-isu nasional atau kejadian ketimpangan juga diberitakan. Majalah Independen terbit mulai dari 10 September 1994 sampai 8 Maret 1995, terdiri dari sekitar hampir 10 terbitan majalah. Selain itu, majalah ini mulai mewawancarai beberapa tokoh oposisi, baik dari politisi maupun kalangan militer, terutama yang bersolidaritas dengan pembredelan. Berita paling kontroversial adalah pemberitaan kasus Liquista, mewawancarai sastrawan, Pramoedya Ananta Toer dan mewawancarai pemimpin Fretelin, Xanana Gusmao. Mengenai kasus Liquista, terjadi penyensoran atas saran Eros Djarot (Pemred Detik), karena terlalu berbahaya apabila tidak disensor. Akibatnya terjadi penggerebekan di hotel Wisata Internasional dan kantor AJI, pada 17 Maret 1995. Korban penangkapan tersebut ialah Ahmad Taufik, Eko Maryadi, Tri Agus dan Danang Wardoyo. Akhirnya majalah Independen dilarang beredar yang tentunya dianggap ilegal dan tidak memiliki SIUPP.

Nama majalah kembali berubah menjadi Suara Independen akibat penggrebekan dan memilih benar-benar tersembunyi dalam pencetakan dan peredaran. Mulai dari alamat disamarkan dan tidak diberi tanggal terbit, hanya bulannya saja. Begitu juga Suara Independen tidak lagi di bawah naungan AJI, tetapi dikelola oleh Masyarakat Penikmat Pers Alternatif (MIPPA) dan bergerak di bawah tanah. Konten-konten yang disajikan berupa kebobrokan pemerintah pada saat itu dan isu-isu yang sensitif yang merupakan ketimpangan serta menjadi penyalur opini untuk oposisi pada saat itu. Berita yang paling fenomenal ketika memberitakan peristiwa Kudatuli dan konflik internal Partai Demokratik Indonesia (PDI).

Begitulah peran majalah Independen sebagai media alternatif karena pembredelan 1994. Tentunya ketika media besar dibredel dan dibungkam karena mengkritisi pemerintah, maka solusinya adalah media alternatif. Meskipun demikian, tetapi jalan yang ditempuh mempunyai banyak rintangan dan berbahaya, terlebih saat itu tidak memiliki SIUPP.

Konklusi

Saat ini memang ramai mengenai RUU Penyiaran masih belum ada jawaban. Apakah kejanggalan tersebut dirubah atau ternyata para wakil rakyat diam-diam akan mengesahkan dan membiarkan kejanggalan tersebut. Tentunya ini akan menjadi pembungkaman dan kemunduran bagi demokrasi, karena pers merupakan salah satu pilar demokrasi.

Jika disahkannya UU Penyiaran ini, tentu akan terulang lagi peristiwa pembredelan 1994 ketika ketiga pers diberedel. Ketika disahkan, nantinya akan banyak media yang dibungkam, informasi semakin sempit, dan jurnalis menerima berita hanya dari press release, tidak melakukan investigasi.

Daftar Pustaka

-. (1995). “Enam Nyawa Kasus Liquisa: Potret Kekuasaan dan Kekerasan”. Independen No. 12, 18.

-. (1996). “Hukum Saja Takkan Bisa Menyelesaikan”. Suara Independen №12, 24–25.

-. (1996). “Tugas Utama Saya, Menemukan Orang yang Hilang”. Suara Independen No. 1/ III, 20–22.

-. (1996). Banteng Seruduk dari Bawah. Suara Independen No 12, 22–23.

-. (1996). Perlawanan Mega dan Perpecahan Elit. Suara Independen No 12, 18–21.

-. (1996). Politik Kambing Hitam dan Hantu Komunis. Suara independen No 1/III, 3–5.

-. (2024, Mei 15). Revisi Undang-undang Penyiaran: Melanggengkan Kegemaran Negara dalam Membatasi Kebebasan. Retrieved from Aji.or.id: https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan

FOWI. (1994). Aksi Tagih Janji ke PWI: Dua Orang Ditahan Seorang Dipukuli. Berita FOWI: Edisi Lampu Kuning, 11.

FOWI. (1994). Sebulan Pembredelan Tiga Bulan Puasa Keprihatinan. Berita FOWI: Edisi Anti Pembredelan, 2.

FOWI. (1994). Sebulan Umur Pembredelan. Berita FOWI: Edisi Anti Pembredelan, 1.

GDS. (1994). Gerakan Boikot Gatra, Upaya untuk bersikap. Independen no 8, 3.

IHF. (1995). Jangan Sampai Ada Korupsi Sejarah. Independen №12, 17.

Independen. (1994). MASA Bob Merangsek Tempo Dipecah-belah. Independen no 6, 6–7.

Independen. (1994). Mereka Sudah Disetir. Independen No 7, 5.

Independen. (1994). OPINI Wartawan Tempo Melawan Desakan Bob. Independen no 6, 5.

Independen. (1994). Saya Tidak Melanggar Apa yang Mereka Putuskan. Independen no 7, 5.

Independen. (1994). Sekali (Simponi) berarti Sudah Itu (Di) Mati (kan). independen no 7, 3–4.

Independen, A. J. (2014). Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen. Jakarta: AJI.

Independen, S. (1995). Mengadili Kebebasan Pers. Suara Independen No. 1, 3–4.

Independen, S. (1995). Penangkapan Di Tengah Lebaran. Suara Independen No. 1, 4–7.

Koesanah, M. (1996). Jaringan Dalang Kongres medan. Suara Independen No. 12, 20–21.

Luthfiani, D. (2024, Juni 11). Tempo.co. Retrieved from Respons soal RUU Penyiaran, KPID Jakarta: Pro Kontra Perlu Diperhatikan: https://nasional.tempo.co/read/1878603/respons-soal-ruu-penyiaran-kpid-jakarta-pro-kontra-perlu-diperhatikan

STJ. (1994). Dibalik pemecatan Arief Budiman . Independen No 8, 13.

UPK, G. d. (1994). Jangan Gunakan Pers yang Tidak Halal. Independen No 8, 4.

Wibisana, C. (2021, Juni 30). Mereka yang Protes dan Melawan Pemberedelan TEMPO 1994. Retrieved from Tirto.Id: https://tirto.id/mereka-yang-protes-dan-melawan-pemberedelan-tempo-1994-gheW

Wienanto, S. A. (2024, Juni 5). AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR. Retrieved from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1876394/aji-telah-siapkan-daftar-masalah-ruu-penyiaran-untuk-diajukan-ke-dpr

Wienanto, S. A. (2024, Juni 2). Dewan Pers akan Beri Masukan ke DPR soal RUU Penyiaran, Soroti Pelarangan Jurnalisme Investigasi. Retrieved from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1875925/dewan-pers-akan-beri-masukan-ke-dpr-soal-ruu-penyiaran-soroti-pelarangan-jurnalisme-investigasi

Wienanto, S. A. (2024, Juni 5). Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran. Retrieved from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1875778/dewan-pers-sambut-rencana-dpr-untuk-bahas-ruu-penyiaran

Oleh Boeng Sapong

Latar Belakang

Kemaharajaan Melayu merupakan kerajaan yang bangkit dua tahun setelah kejatuhan Malaka (serangan Portugis tahun 1511) yang merupakan pewaris Kerajaan Sriwijaya yang telah runtuh. Kerajaan-kerajaan ini muncul di wilayah Semenanjung Melayu dan bagian timur Sumatra yang sebelumnya berada di bawah kuasa Sriwijaya. Bermula sebagai kerajaan Tumasik, lalu Malaka, Johor, hingga akhirnya terbagi menjadi Singapura dan Riau-Lingga yang menempati Provinsi Kepulauan Riau sekarang.

Setelah beberapa kali berpindah dan berkembang, sebenarnya kerajaan ini cukup berhasil menjadi kerajaan yang tangguh untuk menahan serangan luar. Namun, seiring waktu terjadi beberapa konflik internal yang melemahkan mereka. Bangsa Minangkabau dari Siak kemudian mengambil kesempatan sehingga terjadi persaingan sengit yang mendepak penguasa Malaka dari Johor. Pada akhirnya, bangsa Melayu bekerja sama dengan bangsa Bugis, bangsa pendatang yang ingin kembali berkuasa. Janji persaudaraan lalu diikat, dan bangsa Bugis menjadi pemangku kekuasaan. Sejak saat itu, persaingan kekuasaan dan pengaruh antara bangsa Bugis dan bangsa Melayu di kerajaan Johor hingga Lingga-Riau dimulai. Meski demikian, dalam berbagai kasus, keduanya tidak jarang bersatu untuk menjaga kejayaan kerajaan.

Dari perspektif Melayu, bangsa Bugis yang awalnya dipandang sebagai saudara, perlahan mulai dipandang sebagai “duri dalam daging”. Janji yang mengikat juga mulai direnungkan sebagai muslihat. Demikian juga tindakan bangsa Melayu yang awalnya dinilai bijak mulai dianggap sebagai gerakan yang gegabah. Terlepas dari pandangan baik dan buruk yang dimiliki bangsa Melayu, patut diakui bahwa keterlibatan bangsa Bugis juga membawa dampak baik pada kerajaan Riau-Lingga.

Bagaimana pun juga, bagi bangsa Melayu tetap saja posisi YDPM (Yang di-Pertuan Muda) yang dimiliki penguasa Bugis mengharuskan terjadinya pembagian kekuasaan dalam Riau-Lingga, yang berarti pengecilan kekuasaan bagi pihak mereka.

Kerajaan Johor

Kerajaan Johor awalnya berdiri setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kerajaan ini kemudian berpindah ke Johor dan melanjutkan pemerintahannya sembari menghimpun kekuatan untuk mengambil alih Malaka dari Portugis suatu saat nanti. Namun, dalam perjalanannya, kerajaan ini justru semakin makmur melalui perdagangannya yang justru menyaingi Portugis di Malaka, sebab banyak pedagang Muslim yang beralih ke tempat ini setelah Malaka jatuh. Kerajaan Johor pun kembali memegang posisi yang stategis di daerah Semenanjung Melaka.

Kerajaan ini kemudian semakin mendapat reputasi sebagai kerajaan yang tangguh sebab telah berhasil bertahan dari rentetan serangan yang dilancarkan tetangganya. Misalnya Portugis yang telah menyerang Johor-Riau berkali-kali pada tahun 1581, 1520, 1521, 1523, 1524, 1526, 1535, dan 1578. Aceh di lain pihak juga telah berulang kali menyerang pada tahun 1564, 1570, 1582, 1613, 1618, dan 1823. Namun, sejarah menunjukkan bahwa apa yang terlalu kuat untuk dihancurkan dari luar, akan hancur dari dalam. Pola yang juga dapat kita temukan pada beberapa kekaisaran di dunia, seperti Roma dan beberapa dinasti di Tiongkok.

Bangsa Bugis di Nusantara dan Sumatra

Bangsa Bugis merupakan bangsa pengelana yang cukup berhasil. Keberadaan mereka dapat ditemukan di berbagai tempat di Nusantara. Bangsa ini merupakan musafir yang pergi meninggalkan Makassar setelah berada di bawah kekuasaan VOC. Mereka berdiaspora ke arah barat Nusantara dan menempati berbagai tempat, sebagai pedagang maupun angkatan laut yang ulung. Dari Celebes (saat ini Sulawesi), Opu Daeng Rilaka (keturunan penguasa negeri Luwuk) bersama lima anaknya memimpin armadanya berlayar ke Barat.

Mereka berlabuh di Sumatra dan membangun pemukiman di Bengkalis. Angkatan Bugis yang berasal dari Makassar ini kemudian dipimpin oleh 5 Opu bersaudara. Mereka juga menguasai jalur pelayaran di Selat Malaka dan bertindak sebagai Patron yang cukup disegani di daerah itu. Di wilayah Kesultanan Johor, pendatang Bugis juga sudah menetap di Selangor, Klang dan Johor. Kedepannya, sebagian besar anak-cucu dari Opu Daeng Rilaka ini juga menempati jabatan penting di kerajaan yang ada pada pulau Kalimantan seperti Mempawah, Matan, Pontianak dan Sambas, serta di Johor, Riau-Lingga, Selangor, Siak dan Singapura. Demikian juga orang-orang Bugis di Klang dan Selangor yang terus menantikan kesempatan yang baik.

Konflik Internal kerajaan Johor

Pada akhir anad 17, terjadi instabilitas politik di Johor-Riau sebagai akibat dari pembunuhan Sultan Mahmud Syah II di tahun 1699. Sultan dibunuh oleh Datuk Laksamana Megat Sri Rama dengan motif dendam. Insiden ini bermula ketika penghulu kebun istana yang hendak membawa seulas nangka kepada sultan dicegat oleh istri Laksamana yang mengulek dan mencomot nangka itu untuk ia makan. Sultan yang dibawakan nangka bekas merasa terhina dan murka, maka ia pun mengeksekusi istri laksamana beserta dengan selir-selirnya. Ketika laksamana yang pulang dari ekspedisinya mendengar hal ini, ia pun berang. Di sokong oleh bendahara dan orang-orang kaya yang tidak menyukai Sultan, maka ia pun mengambil tindakan nekat tersebut. Kekuasaan pun diambil oleh Bendahara Tun Abdul Jalil, dan ia menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Syah.

Kemunculan sultan ini membuat Johor kehilangan pembesar rakyat dan orang laut yang marah akibat pembunuhan Sultan Mahmud Riayat Syah II. Sebab, garis keturunan sultan Melayu merupakan suatu bentuk legitimasi yang sangat dipandang pada masa itu.

Kemunculan Raja Kecik

Keadaan Kesultanan Johor-Riau waktu itu cukup kacau. Terjadi beberapa pemberontakan di Selangor, Klang, dan bahkan di ibukota kerajaan di Johor. Keadaan semakin buruk dengan munculnya Raja Kecik yang mengaku sebagai anak dari Sultan Mahmud Riayat Syah II yang terbunuh. Asal-usul Raja Kecik sebenarnya belum dapat dipastikan. Berbagai sumber mengatakan jika ibunya bernama Che Pong, anak Laksamana Johor yang mempunyai hubungan erat dengan kerajaan Pagaruyung.

Hal yang jelas, dari Siak ia melancarkan serangan terhadap Kesultanan Johor, yang waktu itu sedang lemah. Angkatan Laut Johor dapat dikalahkan oleh Minangkabau. Sultan Abdul Jalil Syah terbunuh dan Raja Kecik berhasil menduduki Kesultanan Johor. Ia lalu mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah.

Keterlibatan Bangsa Bugis

Kematian Sultan Bendahara membuat Raja Sulaiman, anaknya, marah. Ia pun meminta bantuan pada lima Opu Bugis yang waktu itu tengah berada di Selangor, dengan niat untuk membalas dendam dan merebut kembali kekuasaan di Riau-Lingga (waktu itu — tahun 1819, Johor telah dipecah dua menjadi Singapura di bawah Inggris dan Riau-Lingga di bawah Belanda). Lima bersaudara ini adalah Daeng Marewah, Daeng Chelak, Daeng Perani, Daeng Manambun, Daeng Kemasi. Alhasil, mereka mampu menyingkirkan Raja Kecik yang kemudian melarikan diri. Hingga ia wafat, Raja Kecik tidak pernah dapat kembali ke Johor, sebab dihalau oleh pelaut Bugis.

Sesuai persyaratan imbalan yang telah diminta Lima Opu sejak awal, bangsa Bugis pun mendapatkan posisi YDPM (Yang di-Pertuan Muda), orang kedua di kerajaan setelah Sultan. YDPM ini dilantik oleh sultan dan memiliki wewenang untuk dapat melantik Sultan. Pada tahun 1722, sumpah setia antara Bugis dan Melayu diikat dan Daeng Marewah diangkat menjadi YDPM pertama. Janji ini diperbaharui kembali disetiap pergantian Sultan dan YDPM yang baru, dan menjadi fondasi legal bagi keberadaan Yang di-Pertuan Muda Bugis di Riau-Lingga, juga di depan Belanda.

Persaingan Kekuasaan antara Bugis dan Melayu

YDPM merupakan jabatan yang sedemikian berkuasa, apalagi dengan wewenang untuk melantik Sultan. Pada awalnya, bangsa Bugis menempatkan diri mereka sebagai penguasa kerajaan yang berbakti pada sultan. Namun, sebenarnya relasi politik antara Bugis dan Melayu tidak demikian. Terdapat keresahan di pihak Melayu akibat politik pemerintahan yaitu pemangku jabatan yang semakin lama didominasi oleh Bugis. Perkawinan campur kadang dilakukan untuk meredam konflik politik antara pihak Melayu dan Bugis sekaligus untuk mempererat hubungan. Meskipun jabatan bendahara dan temenggong masih dipegang oleh pihak Melayu, YDPM Bugis yang tadinya hanya memegang kekuatan militer, beberapa waktu kemudian semakin mendominasi. Jabatan ini juga memegang sepenuhnya kekuatan komersil dan politik kerajaan.

Guna mempertahankan posisinya, Melayu mencoba untuk berkoalisi dengan Belanda. Di sisi lain, Belanda yang menyadari dominasi Bugis dalam perdagangan timah cukup mengancam keberlangsungan Malaka setuju untuk membantu. YDPM Bugis dinyatakan seharusnya tidak ada dalam perjanjian antara Belanda dan Riau tahun 1784. Namun, di awal abad ke-19, Sultan menarik diri dari Riau ke Lingga, sehingga Belanda terpaksa untuk bernegosiasi dengan YDPM Bugis yang masih di Riau.

Dominasi Bangsa Bugis

Dominasi Bugis dalam pemerintahan di Riau-Lingga, bahkan sudah terlihat di masa-masa pertama baru dilantiknya oleh Sultan Sulaiman. Sejak awal, para pembesar Melayu tidak puas karena sikap Raja Sulaiman yang tidak tegas dan takut pada kuasa YDPM. Tindak tanduknya tidak jelas, sebab ia takut membantah kehendak orang Bugis. Namun, di masa yang sama, ia juga enggan memberi sokongan penuh pada golongan bangsa Melayu yang diketuai oleh Sultan Mansyur Syah Trengganu yang telah beberapa tahun mengarahkan perlawanan Melayu terhadap peningkatan kuasa Bugis di Johor.

Pihak Bugis kemudian juga mengangkat cucu Sulaiman yang masih bayi sebagai sultan. Dengan demikian, langkah ini dianggap sebagai tindakan mengambil alih pemerintahan dengan alasan bahwa sultan masih bayi. Bangsa Bugis akhirnya semakin dominan. Bahkan, pada masa YDPM Bugis yang baik dan bijak (seperti Abdul al-Rahman dan Raja Ali), keberadaan raja seperti Sultan Mahmud Muzaffar Syah tetap memperlemah kekuasaan Melayu di Riau-Lingga. Ia merupakan raja yang hampir selalu mencoba untuk bertindak secara independen. Ia bersikap dan bertindak seenaknya, seringkali tanpa menghiraukan nasihat-nasihat, mulai dari orang-orang terdekatnya, residen, keluarga kerajaan, YDPM, hingga ancaman Belanda. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk berlibur di Singapur dan menyerahkan segala urusan internal kepada YDPM. Di Singapura, ia pun dicatat mengunjungi tempat-tempat gelap yang seharusnya tidak pernah dikunjungi oleh raja manapun. Ia berulang kali melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi dalam tradisi kerajaan Riau-Lingga, baik dalam keluarga Melayu, maupun Bugis. Keengganannya untuk mendengarkan perkataan orang lain, dengan bertindak sesukanya kemudian membuat pihak Melayu mau tak mau melepaskan jabatan sultan yang kini dipegang secara tunggal oleh Bugis. Pada tahun 1883, Jabatan sultan pun diduduki oleh anak YDPM Bugis. Ini membuat Kerajaan Riau-Lingga telah benar-benar berada di bawah kendali total orang Bugis, khususnya di mata pejabat Melayu yang patrilinear. Pada tahun 1899, YDPM mangkat, dan tidak diangkat yang baru. Sultan Bugis tadi kemudian memerintah secara tunggal.

Kesimpulan

Orang Bugis benar-benar jeli dalam menggunakan kekuasaannya. Di Melayu, ia mementingkan keberlangsungan dan kemakmuran kelompoknya. Kebijakannya mendukung banyak pedagang Bugis, hingga menjadi kekuataan dagang yang dominan di wilayah semenanjung Malaka. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa dominasi Bugis tidak hanya disebabkan oleh kesengajaan dari mereka untuk merebut kekuasaan, melainkan juga akibat ketidakcakapan bangsa Melayu sendiri.

Sebagai bangsa pengembara, bangsa Bugis memang benar-benar paham akan makna kebersamaan dan gotong-royong sebagai perantau. Berbeda dengan orang Melayu, mereka sadar bahwa keberadaan mereka akan mudah disingkirkan jika mereka tidak bersatu. Hal ini juga terlihat dalam suatu kasus ketika Sultan Mahmud Muzaffar Syah menetapkan tiga orang calon pengganti YDPM yang sama-sama berhak memerintah kerajaan. Mereka tidak bertikai, melainkan duduk dan bermusyawarah untuk menentukan orang yang paling cakap untuk dapat menjadi YDPM.

Mereka juga adalah prajurit yang handal dengan jumlah yang juga banyak, kekuatan militer yang mantap secara kualitas dan kuantitas. Mereka juga pintar mengedepankan kepentingan masyarakat mereka yang kebanyakan pedagang. Tidak hanya kuat dan makmur, mereka juga memiliki cukup banyak koneksi dengan orang-orang Bugis lain di Nusantara yang juga memiliki posisi yang mapan. Berbagai kelebihan ini, ditambah kesungguhan mereka untuk berkuasa, menjadikan mereka bangsa yang cukup kuat, meski kalah juga dibanding kekuatan Belanda yang modern, licik, dan taktis.

Akhir kata, kebulatan Bugis sebagai sebuah bangsa, juga keberadaan mereka dalam sejarah Riau-Lingga telah menyimpan berbagai pelajaran yang masih dapat kita petik sampai masa kini.

Referensi:

Ahmad, Raja Ali Haji Ibn. (1982). Tuhfat Al-Nafis, Raja Hajji Ali. New York: Oxford University Press.

Andaya, Leonard Y., Jafaar, Shamsuddin. (1987). Kerajaan Johor 1641–1728 Pembangunan Ekonomi dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bunari. (2012). Mengenang Kegemilangan Kesultanan Melayu Sebagai Catatan Sejarah dan Membangkitkan Generasi Bangsa, Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya Vol. 1, №5. Riau: Universitas Riau.

Mathenson, Virginia, (1972). Mahmud, Sultan of Riau (1823–1864). Jurnal Vol. 13. Cornell University Southeast Asia Program.

Nurdin, Mardiana. Politik Kerajaan Johor. Johor: Yayasan Warisan Johor.

Radin M. Fernando. (2007). Mencari Kestabilan dan Pemeliharaan 1511–1824 dalam Abdul Rahman Haji Ismail, Malaysia Sejarah Kenegaraan dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zuraidi, Dedi. (2012). Malay Bugis In The Political History of Johor and Riau-Lingga Kingdoms. Prosiding Seminar Internasional Multikultural dan Globalisasi. Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.

Oleh Boeng Sapong

A. Kemakmuran dan Keberhasilan Makassar

Makassar sejatinya merupakan gabungan dari dua entitas politik yang berbeda, yaitu Gowa dan Tallo. Kedua kerajaan tersebut berperang satu sama lain yang mengakhiri perseteruannya dengan sumpah untuk menyatukan kerajaan pada tahun 1528, dengan Raja Gowa sebagai Raja Makassar dan Raja Tallo sebagai mangkubumi. Sebagai kerajaan pedalaman, Gowa baru mulai terjun dalam aktivitas perdagangan cukup telat di bawah kepemimpinan Karaeng Tumaparissi Kalona, Raja Gowa ke-9 ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Benteng Somba Opu di daerah pesisir. Sementara Tallo memang sudah lama terlibat dalam aktivitas niaga dan sudah menjalin persahabatan dengan pelabuhan seperti Maros dan Polombangkeng. Penyatuan dua entitas politik ini juga menyatukan dua pelabuhan yang cukup berdekatan, pelabuhan Tallo dan Somba Opu (Gowa) menjadi sebuah pelabuhan, pelabuhan Makassar.

Makassar berkembang ditengah tekanan berbagai kekuatan politik di sekelilingnya. Terdapat juga persaingan besar dengan kerajaan-kerajaan Bugis pedalaman seperti Bone, Soppeng, Wajo yang juga merupakan kerajaan dagang yang kuat. Persaingan ini yang menghalangi Makassar untuk dikenal luas di Nusantara. Perubahan yang signifikan terjadi ketika terjadi eksodus pedagang Muslim dari Malaka yang ditaklukkan Portugis pada tahun 1511, menetap di Makassar (Pradjoko & Utomo, 2013).

Hal ini dimanfaatkan pula oleh Karaeng Tumaparissi Kalonna (1510–1546) yang dengan cepat mengadakan pengembangan pesat terhadap sistem pemerintahan kerajaan. Berbagai undang-undang dan peraturan perang ditetapkan. Ia juga mengangkat aparatur-aparatur untuk mengepalai berbagai bidang, salah satunya Syahbandar. Pelabuhan Makassar menjadi pusat pengumpulan dan distribusi rempah, sedangkan orang-orang Makassar juga dikirim untuk mengadakan barter dan pertukaran secara langsung dengan orang-orang Maluku. Tumaparissi Kalona yang sebelumnya sempat memerangi Tallo, kini bersama Tallo memerangi kerajaan lain seperti Parigi, Garassi, Katingang, Suppa, Sidenreng, Lembangang, Bulukumba, Siang, dan Selayar. Pada kerajaan yang takluk, seperti Bulukumba dan Selayar, kerajaan kembar Makassar memungut upeti, sementara kepada bekas sekutu Tallo, Maros dan Polombangkeng dijalin persahabatan, demikian juga pada kerajaan lain yang masih terlampau kuat untuk ditundukkan seperti Bone, Luwu, dan Salumeko.

Makassar baru berhasil menaklukkan lebih banyak kerajaan di bawah kepemimpinan Karaeng Tunipalangga Ulaweng (1546–1565). Kerajaan seperti Bacukiki, Sidenreng, Bajeng, Bulukumba, Wajo, Duri, Panaikang, Soppeng, Lamuru, Lengkese, Polombangkeng, Lamatti, dan kerajaan kecil disekitar Bone berhasil ditaklukkan. Kerajaan yang kuat seperti Suppa, bahkan Siang yang sebelumnya pernah berkuasa atas Gowa dan Tallo juga berhasil ditundukkan. Karaeng Tunipalangga Ulaweng juga memaksa mereka mengucapkan ikrar “makkanama nu mammio” (aku bertitah dan kamu menaati), dan mengangkut orang dan barang dari wilayah taklukkannya. Dengan demikian, Makassar berhasil menguasai sumber ekonomi negara taklukkan ini, sekaligus memusatkan aktivitas dagang di pelabuhannya dengan melumpuhkan aktivitas dagang di pelabuhan kerajaan yang menjadi taklukkannya. Terdapat kenaikan jumlah penduduk dan peralihan teknologi selama masa ini, khususnya dari penduduk Siang dan Suppa. Makassar juga menyerap teknik pembuatan kapal orang Cina dan Eropa serta teknik pembuatan dan penggunaan “peta nautis” orang Eropa dan pencetakan logam. Ini yang membuat Makassar berkembang semakin pesat sebagai pusat perdagangan di Sulawesi Selatan.

Makassar kemudian juga mengambil keputusan yang cukup strategis dengan mengadopsi agama Islam sebagai agama kerajaan, terlebih dengan diadakannya upacara sembahyang bersama di Masjid Tallo pada 9 November 1607 yang menyatakan rakyat Gowa-Tallo kini juga memeluk Islam. Kebijakan tersebut dilaksanakan pada masa pemerintahan Sultan Allaudin Tumenanga ri Gaukanna atau tepatnya atas keputusan Karaeng Matoaya, Mangkubumi Tallo yang menjalankan kerajaan karena Alaudin masih berusia 7 tahun waktu itu. Allaudin yang masih kecil ini naik karena Raja Tunipasulu dimakzulkan akibat perbuatannya yang kejam dan sewenang-wenang.

B. Agenda Ekonomi-Politik Makassar vs VOC

Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada tahun 1596 di bawah komando Cornelis de Houtman. Namun, baru pada tahun 1601 terjalin hubungan antara Raja Gowa dan Belanda. Makassar memang menjalankan politik pintu terbuka di dalam kebijakan dagangnya. Sebelum Belanda datang, mereka sudah menjalin hubungan dagang dengan Malaka (1599), Sumbawa, Alor, Banten, Bima, Banjarmasin, Surabaya, Endeh, dan pelabuhan-pelabuhan Maluku dan Filipina. Makassar juga telah menjalin relasi yang baik dengan Portugis yang terlampau lemah untuk memaksakan monopoli, terlebih setelah mereka didepak keluar dari Malaka oleh Belanda pada 1641. Relasi ini berjalan dengan baik, meski Makassar sesungguhnya juga mengetahui apa yang telah Portugis lakukan kepada pedagang Melayu di Malaka. Demikian pun mereka juga sudah mendengar apa yang dilakukan Belanda di Banten tetapi masih membuka diri.

Belanda mendirikan perwakilan dagang di Makassar pada tahun 1607, diikuti oleh Inggris (1613), Spanyol (1615), Denmark (1618), dan Cina (1618). Makassar juga telah mendirikan perwakilan dagang di Banda, Manila (Spanyol), dan Makao (Portugis). Bahkan, agenda monopoli Belanda sudah jelas terlihat ketika relasinya dengan Makassar masih dalam suasana yang bersahabat. Pada 1607, Belanda mengirim utusan ke Somba Opu untuk mengajak Makassar menaklukkan Banda agar dapat menjadi daerah dagang monopoli Belanda (Rapi, 1998). Hal ini tidak mungkin diterima oleh Allaudin yang menerapkan politik pintu terbuka dan sejak awal memang telah bersahabat dengan Banda. Makassar menjalin relasi dagang yang erat dengan Banda dengan menukarkan rempah dengan barang-barang yang disukai di sana, seperti beras dan pakaian. Makassar juga menarik hati ulama-ulama di Banda untuk memperoleh keuntungan. Relasi yang kuat dengan Banda ini membuat Makassar mampu menjual rempah bahkan dengan harga yang lebih murah dibanding daerah asalnya (Poelinggomang, 2002).

Belanda yang menyadari Makassar tidak kooperatif mencoba untuk mencari cara untuk meredupkan perdagangan mereka dengan cara mengusir orang Portugis dari Banda maupun Somba Opu. Belanda juga menyerang kapal yang mengangkut rempah dari Banda ke Gowa, sehingga kerap terjadi konflik dengan armada Gowa yan mengawal armada niaga di Maluku. Sultan Allaudin pun mengumumkan bahwa kerajaannya terbuka bagi pedagang dari segala bangsa, selama mereka tidak mencampuri urusan politik maritim Makassar.

Di tengah persaingan dagang yang pelik, Gowa-Tallo pada masa itu merupakan kerajaan yang besar, dan tentu sulit dihadapi, apalagi di bawah kepemimpinan duet maut, Sultan Allaudin dan Karaeng Matoaya yang berhasil menaklukkan seluruh kerajaan di Sulawesi bahkan hingga pesisir timur Kalimantan. Kronik Goa juga mencatat bahwa Sultan Allaudin juga menjadi raja pertama yang menjalin relasi persahabatan dengan kerajaan Mataram dan Aceh. Rakyat Makassar sempat cemas ketika duet ini secara bergantian wafat. Namun, beruntung, muncul duet baru yang tidak kalah dinamisnya antara Raja Malukussaid dan Karaeng Pattingaloang, anak dari Karaeng Matoaya yang dipandang jauh melampaui baginda raja dari segi kebijaksanaan dan intelektualitas. Karaeng Pattingaloang ini fasih berbicara dalam banyak bahasa dan bahkan menguasai sastra-sastra dari bahasa-bahasa itu, layaknya Portugis, Spanyol, Latin, Inggris, Prancis, dan Arab. Ia juga gemar mempelajari buku-buku ilmu pengetahuan dan membaca sejarah bangsa-bangsa Eropa. Selain rasa ingin tahu, sifat rajinnya ini diduga sebagai usahanya untuk mencari kunci yang dapat membuat Gowa menjadi setara dengan bangsa-bangsa Eropa. Berkenaan dengan ini, mungkin ini adalah alasan Gowa berusaha untuk memiliki supremasi atas daerah Sulawesi Selatan dan menjadi penguasa atasan untuk menghindarkan perang-perang yang berbahaya bagi kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya di Sulawesi Selatan (Andaya, 2004).

Guna menjalankan alasan ini, Bone terbukti menjadi halangan besar bagi supremasi Makassar. Bone pada paruh awal abad ke-17 ini belum menjadi ancaman yang berbahaya bagi Makassar. Meskipun demikian, mereka telah mengadakan perjanjian persahabatan dengan Raja Wajo dan Soppeng di tahun 1582. Dari perjanjian tersebut, mereka lalu membentuk aliansi tiga negara untuk menentang supremasi Makassar atas mereka. Namun, aliansi antara Bone dan Wajo justru mengalami perpecahan yang membuat mereka berseteru satu sama lain. Namun, kebencian dan motivasi yang dimiliki Bone untuk menjatuhkan Gowa jelas terlihat, khususnya sebagai kerajaan yang telah diturunkan pangkatnya dari daerah bawahan menjadi daerah budak. Terlebih nantinya ketika kerajaan ini dipimpin oleh figur yang kharismatik dan kuat seperti Arung Palakka. Dalam hal ini, Goa telah menjadi besar dengan menyemai kebencian dan supremasi pada sejumlah kerajaan disekitarnya. Dan Goa nantinya akan dibuat VOC menjadi kecil dengan menuai kebencian dan pemberontakan dari kerajaan disekirarnya.

Menghadapi kerajaan dengan politik terbuka dan hegemoni seperti Makassar, VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di timur Nusantara waktu itu terus bergiat mencari jalan untuk melumpuhkan Gowa yang menguasai perdagangan di Maluku. Perjanjian damai yang pernah dijalin pada 26 Juni 1637 dengan Sultan Allaudin segera dilanggar dalam waktu yang singkat. Belanda dengan kekuatan armadanya memperluas kekuasaannya hingga merebut Pulau Seram dan Buru yang ada di bawah wakil Ternate. Sultan Malikussaid pun menemukan bahwa Sultan Ternate semakin condong pada Belanda. Sebab, saat itu Sultan Ternate tengah terancam dengan kehadiran Spanyol di daerahnya yang telah mengasingkan Sultan Ternate sebelumnya ke Manila. Perjanjian persahabatan antara Ternate dan Belanda pun dijalin pada tahun 1607 dalam rangka mengusir orang-orang Portugis untuk kepentingan monopoli. Dalam perjanjian ini, Sultan Ternate berjanji bahwa ia akan mengumpulkan kaulanya dan juga raja-raja bawahannya di pulau-pulau sekitar Ternate, juga di utara dan Barat Sulawesi dalam rangka pengusiran orang Portugis yang dibantu oleh Belanda. Sebagai gantinya, Ternate harus memberi hak monopoli perdagangan rempah kepada Belanda, suatu hal yang ditolak mentah-mentah oleh orang Makassar. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana daerah Nusantara yang berbeda menganut azas dan prinsip kelautan yang berbeda pula.

C. Konfrontasi VOC-Makassar

Konflik dan perselisihan antara VOC dan Makassar tidak semata-mata hanya terjadi pada Perang Makassar (1660–1667). Ditolaknya desakan Belanda kepada Sultan Allaudin untuk mengehentikan penjualan beras kepada orang Portugis di Malakka telah membuahkan peristiwa Enckhuyzen pada 28 April 1615 yang membuat Makassar murka. Di tengah pertentangan agenda yang menegangkan, undangan Belanda kepada Makassar untuk mengadakan perayaan bersama tentu diterima dengan senang hati. Namun, undangan ini ternyata dilayangkan sebagai bentuk balas dendam, ketika waktu itu kepala kantor dagang Belanda di Makassar naik ke kapal Enckhuyzen yang berlabuh di Somba Opu pada 2 April 1615. Ia mengadukan bahwa Sultan Allauidin tidak pernah mengambil tindakan atas laporan-laporannya bahwa Belanda kerap diganggu oleh Portugis dan Spanyol. Begitu tamu undangan telah hadir, kapten kapal, De Vries memerintahkan agar keluarga kerajaan yang diundang itu dilucuti, sehingga terjadi perlawanan yang memakan korban. Syahbandar yang waktu itu datang, Encik Husein dan dua keluarga Sultan Allaudin pun ditawan dan di bawa ke Banten. Peristiwa ini membuat perwakilan dagang Belanda di Makassar ditutup.

Utusan Belanda kembali datang pada 10 Desember 1616 untuk melarang Makassar berdagang di pulau rempah, sebuah larangan yang sudah tentu tidak diterima oleh Sultan Allaudin yang memandang bahwa laut lepas adalah hak siapa saja. Agenda monopoli VOC yang semakin jelas memaksa untuk mencampuri kebijakan maritim Makassar membuat mereka mulai memperkuat pertahanannya. Berbagai benteng dibangun dan diperkuat di pesisir, seperti Benteng Tallo, Panakkukang, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Barokbaso, Mariso, Garasi Barombong.

Ancaman bagi Makassar juga berarti ancaman bagi Portugis. Sebab, Portugis pada waktu itu sangat lemah karena kekuatan Belanda, terlebih jika pusat perdagangannya yang kini dipindahkan ke pelabuhan Makassar juga dihancurkan oleh VOC. Maka, orang Portugis juga membantu Makassar dengan pembuatan kapal perang Gorab/ Galley sejak 1620. Makassar juga berusaha menambah sekutu dengan menjalin hubungan ekonomi dan politik pada Banda, Ambon, dan Tidore, serta menaklukkan kerajaan-kerajaan di sepanjang arus pelayaran utara menuju Ternate, seperti Buton, Muna, kepulauan Sula, Manado, Tomini, bahkan juga Kutai dan Brunei di Kalimantan. Makassar juga menawarkan bantuan militer bagi sejumlah kerajaan di Maluku dalam menghadapi VOC, juga pengawalan militer terhadap pedagang yang menuju Maluku tanpa terkecuali. Pengawalan ini menjadi daya tersendiri, sebab pedagang yang berlayar dari Makassar ke tempat tujuannya di Maluku dan sekitarnya akan merasa aman (Azis, 2013). Kebijakan Makassar ini semakin mempersulit agenda monopoli VOC di daerah Maluku. VOC pun menantikan waktu dan sekutu yang tepat untuk menghancurkan Makassar.

Seiring dengan semakin gentingnya persaingan hegemoni di daerah Maluku antara Makassar dan VOC, maka Sultan Malikussaid pun mengambil langkah yang tidak biasa. Ia berusaha mengamankan pengangkatan I Mallombasi Daeng Mattawang atau Hassanudin yang bukan merupakan putra mahkota Gowa. Hassanudin hanyalah anak dari salah satu istri sultan yang merupakan putri dari seorang raja bawahan Gowa di Laikang. Penunjukan Hassanudin didasari oleh berbagai alasan. Alasan utama adalah kecakapannya, bakat, dan kemampuannya yang dipandang Malikussaid akan sangat penting bagi Makassar yang tengah berada pada keadaan yang genting itu. Selain itu, kepiawaiannya dalam bergaul dengan segala kalangan, termasuk Bugis menjadi penting ketika keutuhan negeri menjadi faktr yang sangat menentukan untuk dapat menghadapi Belanda. Pengangkatannya sempat tidak disenangi oleh pembesar dan kaum bangsawan Makassar, tetapi suara yang menentang semakin tidak terdengar ketika Karaeng Pattingloang ikut mendukung pengangkatan ini.

Hassanudin pun mewarisi kejayaan dan kekuatan Makassar yang sudah dibangun dengan tekun oleh leluhurnya, sekaligus tantangan besar yang sedang mengintainya. Ia diharapkan dapat menjadi pemersatu dan penjaga keutuhan di Makassar. Namun, keadaan menjadi semakin sulit ketika Karaeng Pattingloang wafat dan digantikan oleh anaknya, Karaeng Karunrung yang berjiwa agresif dan perkasa. Keberadaan Mangkubumi yang seperti ini membawa pengaruh juga dalam kebijakan-kebijakan Sultan Hasanuddin. Ketika Hassanudin memperlakukan orang Bugis yang berlindung padanya layaknya orang Makassar, Karaeng Karunrung masih memperlakukan mereka, khususnya orang Bone sebagai jajahan.

Di tengah kesatuan dua bangsa besar yang retak, keadaan VOC pun tengah memburuk. Perjanjian damai pada 28 September 1655 menyatakan bahwa pasukan Makassar ditarik dari Maluku. VOC berjanji tidak campur tangan dalam peperangan Gowa, dan musuh VOC (yang waktu itu tengah perang melawan Portugis) bukanlah musuh Gowa. Batavia sangat tidak puas dengan perjanjian ini, sehingga pada 28 Desember 1655, diajukan tuntutan yang lebih maksimal. Salah satu poinnya menyatakan bahwa Belanda boleh melanggar orang-orang Makassar yang kedapatan berlayar di Maluku. Hasanuddin membalas tuntutan itu dengan surat yang sama kerasnya, bahwa VOC harus membongkar benteng yang ada di Manado, sebab Sulawesi Utara termasuk taklukkan Makassar (Rasjid & Gunawan, 2000). Mereka pun saling berbalas ultimatum dan Belanda pun untuk pertama kalinya mengadakan penyerangan terhadap tanah Makassar. Belanda mengirim 22 buah kapal degan 1064 serdadu Belanda ditambah 1700 serdadu campuran dari orang Jawa, Madura, dan Ambon. Belanda berhasil mengambil Benteng Pannakkukang setelah menumpas perlawanan yang serius dari Makassar. Benteng ini dikembalikan kepada Makassar dengan perjanjian yang lagi-lagi menuntut hal-hal layaknya perjanjian sebelumnya, sebuah perjanjian yang akan dilanggar kembali.

Daftar Pustaka

Tim Peneliti dan Pencatatan Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. (1976/1977). Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Andaya, L. Y. (2004). Warisan Arung Palakka. Makassar: Ininnawa.

Azis, M. N. (2013). Ekonomi Maritim Kesultanan Makassar Abad XVII M. Thaqafiyyat, 167–201.

Lapian, A. (1984, November 11). Perebutan Samudera: Laut Sulawesi pada Abad XVI dan XVII. Majalah Prisma.

PaEni, M., Poelinggomang, E. L., & Mirawati, I. (2002). Batara Gowa: Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia dan Gadjah Mada University Press.

Poelinggomang, E. L. (2002). Makassar Abad XIX, Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Pradjoko, D., & Utomo, B. B. (2013). Atlas Pelabuhan Bersejarah Indonesia. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rapi, H. A. (1998). Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pelestarian Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatam.

Rasjid, A., & Gunawan, R. (2000). Makassar Sebagai Kota Maritim. Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional DIrektorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional.

Tim Peneliti dan Pencatatan Sejarah Daerah Sulawesi Selatan. (1978). Sejarah Sulawesi Selatan. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Zuhdi, S. (2006). Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban. Konferensi Nasional Sejarah VIII (pp. 1–13). Jakarta: Universitas Indonesia.

By Bang Jaki

Yugoslavia suffered numerous material and non-material losses following the end of World War II. This is reflected in the ruination of one-third of all industries in all affected areas, as well as the destruction of 289,000 agricultural lands. The conditions of the industrial and agricultural sectors forced the country’s economy to be rebuilt after the war. Moreover, the Balkan region’s economic underdevelopment, which existed long before the war, meant that the Balkan people did not have enough capital to manage the resources they owned in the region. As a result, the process of developing the Yugoslav economy became a major challenge that had to be met by Josif Broz Tito, the new leader of Yugoslavia at the time.

On the other hand, the existence of cold war tensions that arose after WWII and led to the bipolarization of global power between the United States and the Soviet Union required leaders in developing countries, including Yugoslavia, to be extra cautious in carrying out their policies in order not to create tensions. The existence of two economic systems offered by the two Cold War blocs, namely “liberalism or capitalism” and “communism,” provided a number of benefits and disadvantages for Yugoslavia, which was pursuing economic reconstruction. Of course, Josif Broz Tito, the Yugoslavian leader at the time, had to deal with the existing and ongoing challenges in order to rebuild Yugoslavia.

Several external and internal factors aided in the implementation of post-war Yugoslav economic reconstruction. Domestically, the hard work of the youth, workers, and Yugoslav government was an internal factor in the success of the Yugoslav economic reconstruction. One of the external factors in the success of Yugoslav economic reconstruction was the role of parties from outside of Yugoslavia, such as superpower countries ― the USA and the USSR ―and international organizations that also contributed by providing foreign aid. Up until 1953, Yugoslavia received $553.8 million in economic aid from various outside sources. Even though the state of international politics in Europe during the Cold War era was extremely sensitive, Yugoslavia managed to survive and develop their country under Tito’s leadership.

Tito implemented a number of foreign policies that assisted Yugoslavia in surviving and growing during the Cold War era. Yugoslavia considered the inadmissibility of foreign military intervention, as well as all forms of foreign interference, pressure, and actions intended to disrupt the legitimate government and internal systems of other countries, when determining the direction of its foreign policy. As a result, during the Cold War, Yugoslavia decided to join the Non-Aligned Movement in order to maintain Yugoslav independence in conducting international relations with other countries. However, because of tensions between the two powerful countries and Yugoslavia during the Tito era, this policy did not go smoothly. The differences in Tito’s economic system, the downing of a US-owned plane by Belgrade, and the absence of compensation following Yugoslavia’s nationalization of American-owned businesses were some of the problems in Yugoslav-US relations. On the other hand, the presence of Yugoslav influence in the Balkans, indications of the Soviet threat demonstrated by its dominance in eastern European countries, and ideological differences between the two heads of state caused a number of problems in Yugoslav-Soviet relations.

However, Yugoslavia’s important position in the Balkan region, along with the Non-Aligned Movement, prompted the two powerful countries to consider Yugoslavia for their efforts to increase economic and political influence during the Cold War. Furthermore, the split between Yugoslavia and the Soviet Union occurred in 1948, prompting the US to try to bring Yugoslavia closer to US influence. As a result, the two countries provided a variety of assistance, including economic and military assistance, which Tito used to rebuild the economy and stabilize political conditions in Yugoslavia.

In terms of domestic economic policies, Tito introduced a system that combined a market economy and socialist self-management. The goal of implementing the system was to achieve a more rapid development of the national productive potential, a more intensive and rapid integration of Yugoslavia’s internal economy, a wider and more effective participation in the international division of labor, and a more rapid development of socialist self-management. The presence of a number of companies with strict planning, government control over prices and wages, and a centralized allocation of investment resources were some of the features that distinguished Yugoslavia’s economic system. Furthermore, Yugoslavia’s economic policy paths modified the Soviet-style central planning system with “planning in global proportions,” in which central planning was supposed to govern general economic activity without the central administration of earlier periods. On a micro level, self-management is based on the commune, which is defined as “the basic cell of Yugoslav society, where, in principle, all the needs of community members and organizations, as producers and consumers, are met” through direct involvement and decision-making by the people of the local community. Then, on a national scale, this economic system is decentralized in accordance with Marxist values, allowing economic policy planning to adapt to Yugoslavia’s ethnic diversity. This economic system then experienced more changes from 1961 until it was reformed in 1965 to give companies more freedom in setting prices, wages, and investments to be made, even though economic centralization resumed in 1976.

The implementation of this economic system has had a significant positive impact on Yugoslavia’s industrial and economic growth. As evidenced by annual average GNP growth rates of 8.2% from 1953 to 1962 and industrial growth rates of 12.2%. Furthermore, Yugoslavia’s neutral foreign policy allowed it to engage in trading activities with many European countries, allowing Yugoslavian products to have a large enough market share and be imported to meet domestic demand. Furthermore, with US assistance, Yugoslavia used technology to modernize domestic economic activities such as industry and tourism, which increased Yugoslav economic activity at the time and, of course, had long-term benefits.

Slowly, however, economic indicators in Yugoslavia began to deteriorate beginning in 1963. As a result of the previously implemented economic policies, economic problems began to emerge. The existence of a complicated pricing system results from economic policies that cause prices to be determined not only by demand and supply but also by the social use of goods, causing price distortions in the market. Furthermore, Tito’s economic system introduced a number of limitations from the initial economic system, namely liberalism and socialism. Some of these limitations include: (1) the lack of feasibility of the idea initiated because the amount of profit obtained is not always consistent with public needs, so it cannot be integrated; (2) there is no significant effect of changes in company income on workers’ wages, resulting in weak incentives on the company’s side; and (3) the influence of a system that wants companies to obtain high net production per worker makes them unwilling to add more workers, which makes the unemployment rate grow. Despite the fact that international trade provided Yugoslavia with export revenue, the amount of Yugoslav imports increased tenfold between 1970 and 1979. This then forced the monetary authority of the Yugoslav federation to carry out a massive currency devaluation to suppress the trade deficit from Yugoslavia and of course had a significant impact on the activities of the Yugoslav domestic economy. Some of these reasons can also be attributed to the future division of the Yugoslav federation because they caused the 1980s economic crisis and internal political turmoil in the future Yugoslav federation. This was demonstrated by Croatia and Slovenia’s desire to leave the federation by using the failure of the central government’s economic and monetary policies as momentum. This in turn influenced other states, who wanted to get out of the economic crisis that was plaguing Yugoslavia at the time.

References:

Calic, M.-J. (2019). A History of Yugoslavia (D. Geyer, Trans.). Purdue University Press.

Foreign Policy of Yugoslavia. (1983). Pakistan Horizon, 36(1), 28–31. http://www.jstor.org/stable/41394717

Narayanswamy, R. (1988). Yugoslavia: Self-Management or Mismanagement?. Economic and Political Weekly, 23(40), 2052–2054. http://www.jstor.org/stable/4379117

Vacić, A. M. (1986). Why the Development of Yugoslavia Deviated from the Socialist Self-Management Market Economy. Eastern European Economics, 25(2), 3–21. http://www.jstor.org/stable/4379735

Yarashevich, V., & Karneyeva, Y. (2013). Economic Reasons for the Break-up of Yugoslavia. Communist and Post-Communist Studies, 46(2), 263–273. https://www.jstor.org/stable/48609746

By Mbak Mawar

Pendahuluan

Penamaan Austronesia pada awalnya adalah penamaan yang didasarkan pada penggolongan kebahasaan yang diberikan oleh ahli linguistik untuk menyebut suatu rumpun bahasa yang mayoritas dituturkan di Kepulauan di Asia Tenggara, Mikronesia, Kepulauan Melanesia dan Polinesia. Bahasa Austronesia adalah ibu bahasa mereka, oleh karena itu, mereka disebut sebagai penutur bahasa Austronesia.

Berdasarkan rekonstruksi dari para ahli linguistik, bangsa Austronesia paling awal berada di Formosa (Taiwan). Mereka bermigrasi ke selatan melalui Filipina dan memasuki wilayah Indonesia melalui Kalimantan hingga ke Polinesia. Hasil kajian oleh para ahli etnolinguistik tersebut kemudian disejajarkan oleh para ahli arkeologi dengan menyajikan data arkeologis yang telah ditemukan, seperti beliung, tembikar, dan perkakas pertanian maupun kebiasaan memelihara ternak. Migrasi bangsa Austronesia menjadi sebuah fenomena besar dalam sejarah peradaban manusia yang persebarannya sangat cepat dengan mengenalkan sistem pertanian yang menyebabkan populasi hunter-gatherer (pemburu-pengumpul) berkurang. Truman Simanjuntak (2011) menegaskan bahwa terminologi “Austronesia” pada hakekatnya mengacu pada bahasa, namun dalam arti luas mengacu pada penutur dan budayanya secara keseluruhan.

Jalur migrasi para penutur Austronesia ini disebut sebagai teori “Out of Taiwan”, yang juga menyebutkan daerah China Selatan, sekitar Fujian atau Zhejiang, sebagai tempat asli mereka sebelum bergerak ke Taiwan (Bellwood, 2017; Blust, 2009). Apabila dilihat dari kecepatan luar biasa para migran ini dalam mencapai Polinesia yang hanya ditempuh dalam waktu 2.000 tahun, maka teori “Out of Taiwan” (Bellwood, 2014) disebut pula sebagai “Express Train to Polynesia” (Diamond, 2013).

Populasi Indonesia saat ini adalah bagian dari persebaran para penutur bahasa Austronesia, yang menyebar dan menghuni berbagai pulau di hamparan luas Samudra Hindia dan Pasifik (Tryon, 1995). Mereka mengenalkan budaya Neolitik sebagai budaya baru dari tanah lahir mereka, yang kemudian diadopsi dengan budaya asli tanah taklukan melalui inovasi-inovasi teknologi. Maka tersebar luas lah budaya bercocok tanam awal di segala penjuru yang dicirikan oleh pembuatan alat-alat batu kapak persegi yang digosok dan diupam, domestikasi tanaman dan binatang, serta pengembangan pembuatan gerabah ber-slip merah (Bellwood, 2005).

Pembahasan

Bangsa Austronesia dikenal sebagai produk akhir sub-spesies dari Homo Sapiens. Mereka dianggap sebagai pelaut ulung di samudra yang menaklukkan pulau demi pulau untuk mengenalkan teknik awal pertanian dengan memproduksi alat pertanian seperti kapak persegi dan kapak lonjong, pembuatan gerabah ber-slip merah, dan mendomestikasi binatang dan tanaman. Di tangan mereka lah subsistensi berburu dan meramu yang telah berusia hampir 2 juta tahun, diubah secara drastis menjadi pola menetap dengan bertani dan menjinakkan binatang yang kemudian disebut sebagai Revolusi Neolitik (Bellwood, 2005).

Ketika bangsa Austronesia datang, wilayah Nusantara sudah dihuni oleh populasi pra-Austronesia yang telah bermukim terlebih dahulu sejak masa Pleistosen. Mereka adalah Ras Australomelanesid yang mendominasi Nusantara sebagian wilayah barat mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Data pertanggalan sementara mengindikasikan Ras Australomelanesid sudah hidup di wilayah ini sejak sekitar 13.000 tahun yang lalu (T. Simanjuntak, 2002), yang kemudian pada sekitar 4.000 tahun lalu, secara perlahan digantikan oleh populasi baru, yaitu penutur bahasa Austronesia (Matsumura et al., 2018). Pada kondisi tersebut, sangat besar kemungkinan terjadi kontak budaya antara Ras Austronesia dengan ras non-Austronesia. Hal tersebut tercermin pada perkembangan teknologi alat kerang, teknologi pelayaran dan domestikasi hewan yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Austronesia. Selain interaksi antar budaya, proses migrasi koloni bangsa Austronesia juga memunculkan ideologi cikal bakal pada struktur sosial budaya mereka.

Terdapat suatu hal yang menarik bahwa berdasarkan data rangka manusia dari berbagai situs yang ditemukan, menunjukkan arus genetik Ras Austronesia tidak berhasil menembus wilayah Papua dan pulau-pulau lain yang berdekatan di Indonesia bagian timur. Di kawasan ini, sisa-sisa manusia lebih didominasi oleh ciri-ciri Australid — Melanesid — dan Tasmanid (yang telah punah), yang merupakan subras Arafurid (Jacob, 2002). Berikut jejak-jejak bangsa Austronesia di beberapa pulau di Indonesia:

Jejak Austronesia di Pulau Kalimantan terdapat di beberapa daerah yang dominan di area pegunungan atau goa sebagai lokasi hunian dan aktivitas. Di kawasan karst Mangkalihat di Kalimantan Timur ditemukan data arkeologis sisa aktivitas manusia berupa peralatan hidup. Di Goa Kabogoh dan Goa Tewet ditemukan lukisan pada dinding goa dengan perkiraan usia 3.000 tahun lalu. Di sekitar Goa tersebut ditemukan kubur batu lengkap dengan bekal kubur berupa alat batu. Bekal kubur tersebut merupakan kepercayaan religi yang percaya adanya kehidupan setelah kematian. Maka dari itu, orang yang telah mati diberi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Berbeda halnya dengan Goa Liang Jon yang ditemukan sistem penguburan dengan kondisi tengkorak yang diganti dengan segumpal batu beserta bekal kubur di sekitarnya. Situasi penguburan tersebut mirip dengan yang ditemukan di Teouma, Vanuatu, daerah Kaledonia Baru di Pasifik (Valentin, Bedford, Buckley, & Spriggs, 2010).

Jejak Austronesia di Pulau Sumatera tidak berbeda dengan di Kalimantan. Mereka hidup menetap di goa-goa dan dekat dengan sumber air (sungai). Terdapat 4 goa yang telah dieksplorasi oleh arkeolog Indonesia yaitu Goa Pondok Selabe, Goa Pandan, dan Goa Harimau, serta Goa Putri. Goa putri dan Goa Pondok Selabe terdapat di area bukit karst sedangkan goa harimau tepat di depannya terdapat aliran sungai. Pada keempat goa tersebut banyak ditemukan alat serpih batu dan gerabah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Di goa Harimau, suatu hal yang menakjubkan adalah ditemukannya sekitar delapan puluhan individu manusia, dengan orientasi rangka ke arah timur (kepala) — barat (kaki) (Noerwidi et al., 2016).

Jejak Austronesia di Pulau Jawa juga banyak ditemukan di daerah goa dan pesisir pantai. Situs-situs kubur tempayan yang cukup menonjol eksistensinya dan telah ditemukan di beberapa tempat di tepi pantai, yaitu di Anyer Lor (Banten) dan Plawangan (Rembang, Jawa Tengah) (van Heekeren, 1958). Berdasarkan temuan artefaktual yang umum dipakai sebagai bekal kubur pada kubur tempayan yang berupa benda-benda Neolitik yaitu gerabah dan logam, maka kubur tempayan tersebut mempunyai kisaran periode antara masa Neolitik hingga Paleometalik. Di Anyer Lor (Banten), rangka manusia dikubur dalam posisi terlipat, dengan bekal kubur berupa piring dan mangkuk tanah liat, tanpa benda-benda perunggu (van Heekeren, 1958). Selain itu, ditemukan juga rangka membujur telungkup dan tengadah, seperti yang masih dilakukan di dekat Danau Batur dan Buleleng Timur (van Stein Callenfels 1940). Situasi agak berbeda ditampilkan dari situs kubur tempayan di Plawangan, tepi pantai Rembang (Jawa Tengah). Situs kubur yang disertai dengan bekal kubur berupa manik-manik, benda-benda dari perunggu dan besi, serta barang-barang 3 tanah liat ini merupakan situs kubur yang cukup luas dan padat, yang telah menghasilkan paling tidak 40 individu (Soegondho, 1990). Berdasarkan bekal kuburnya, situs ini diperkirakan merupakan variasi dari situs kubur tempayan yang berkembang pada masa akhir prasejarah di Indonesia. Ciri-ciri fisiknya menunjuk ciri Ras Monggolid atau Austronesia (Boedi Sampoerna, 1990).

Jejak Austronesia di Pulau Bali juga tidak berbeda jauh dengan di Pulau Jawa. Mereka dominan menempati daerah pesisir pantai. Situs prasejarah terkenal yang dihuni oleh manusia Austronesia di Bali adalah situs Gilimanuk. Situs tersebut berupa kubur tempayan dengan ditemukannya lebih dari 100 kerangka manusia yang sebagian besar dalam kondisi rangka utuh dan lengkap dengan bekal kubur. Kubur-kubur tersebut disertai dengan bekal-bekal kubur berupa periuk, perhiasan (manik-manik dan gelang), benda-benda perunggu dan besi, binatang-binatang kurban (babi, anjing, dan unggas), dan juga benda peralatan sehari-hari seperti periuk, mata kail, maupun alat dari cangkang kerang (Soejono, 1977). Sistem penguburan di situs tersebut dalam berbagai cara penguburan meliputi kubur primer (tunggal, rangkap bertumpuk dengan sikap rangka membujur, semi terlipat, terlipat, dorsal, dan telungkup), kubur sekunder, kubur campuran, dan kunur sepasang.

Jejak Austronesia di Pulau Sulawesi ditemukan di goa prasejarah Leang Cadang di Soppeng, Sulawesi Selatan. Sisa manusia yang ditemukan berupa mandibula, maxilla dan lebih dari 2.700 gigi lepas yang berkaitan dengan budaya Toala Atas berusia sekitar 4.000 tahun (van Heekeren, 1941). Di Sa’bang, sekitar 50 kilometer di sebelah utara Paloppo, ditemukan pula 10 kubur yang berasosiasi dengan benda-benda gerabah, pemukul kulit kayu, batu giling, dan mata panah besi. Ditafsirkan kubur-kubur tersebut merupakan kubur sekunder (van Heekeren, 1958). Kubur tempayan juga ditemukan di dekat kompleks megalitik Bada, Sulawesi Tengah, akan tetapi tidak diketahui apakah kubur-kubur merupakan bagian dari budaya Megalitik tersebut, atau berdiri sendiri (Noerwidi, 2019).

Berdasarkan penemuan-penemuan yang telah dijelaskan, manusia Austronesia mendominasi wilayah Indonesia bagian barat dan tidak menyentuh daerah Papua karena daerah tersebut dan sekitarnya didominasi oleh ras Papua-Melanesid. Bangsa Austronesia tidak mudah untuk menembus koridor Kepulauan Indonesia seperti di Papua karena telah padat dihuni oleh manusia. Selain itu, daratan Papua juga merupakan lokasi berkembangnya pertanian non-biji-bijian secara mandiri (Haberle et al. 2012: 129).

Daftar Referensi

Bellwood, P. (2005). First Farmers: The Origins of Agricultural Societies. Victoria: Blackwell Oxford.

— — — — — — . (2014). First Migrants: Ancient Migration in Global Perspective.

— — — — — — . (2017). First Islanders: Prehistory and Human Migration in Island Southeast Asia. Oxford: John Wiley & Sons.

— — — — — — . (1987). The Prehistory of Island Southeast Asia: A Multidisciplinary Review of Recent Research. Journal of World Prehistory 1: 171–224.

Blust, R. A. (2009). The Austronesian Languages (Vol. 602).

Boedhisampoerno, S. (1990). Temuan Sisa Rangka Manusia Dari Situs Kubur Paleometalik Plawangan, Rembang, Jawa Tengah. In Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi I, Plawangan: Religi Dalam Kaitannya dengan Kematian, Jilid II.

Kasnowihardjo, H. Gunadi. (2013). Temuan Rangka Manusia Austronesia di Pntura Jawa Tengah: Sebuah Kajian Awal. Berkala Arkeologi vol. 33 Edisi №1 Mei.

Matsumura, H., Oxenham, M., Simanjuntak, T., & Yamagata, M. (2017). The Biological History of Southeast Asian Populations From Late Pleistocene and Holocene Cemetery Data. First Islanders: Prehistory and Human Migration in Island Southeast Asia. Wiley Blackwell, Oxford.

Simanjuntak, T. (2016). Harimau Cave and the Long Journey of OKU Civilization. (T. Simanjuntak, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soejono, R. P. (1977). Sistem-sistem Penguburan Pada Akhir Masa Prasejarah di Bali. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Tryon, D. (1995). Proto-Austronesian and The Major Austronesian Subgroups. The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives, 19–41.

van Heekeren, H. R. (1941). Over Toala’s en de Toala-cultuur (Zuid-Celebes). Natuurwetenschappen Tijdschrift Nederlndsch Indië, 101(8), 229–237.

van Heekeren, H. R. (1958). The Bronze-Iron Age of Indonesia. The Hague: SGravenhage.

Widianto, Harry dan Noerwidi, Sofwan. (2019). Diaspora Austronesia di Indonesia Berdasarkan Tinggalan Rangka Manusia. Seminar Nasional Arkeologi hal. 1–22.

By Mr. Wicaksono

a. Investasi General Motors ke Hindia Belanda

General Motors merupakan sebuah perusahaan otomotif yang berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1892 oleh R.E Olds. Ketika itu R.E. Olds mengumpulkan tabungannya untuk mengubah pabrik mesin angkatan laut dan industri ayahnya menjadi Olds Motor Vehicle Company. Tujuan Olds ingin membangun kendaraan yang ditarik tanpa menggunakan kuda. Sebagai hasil dari kesuksesannya, Olds mendirikan pabrik Amerika Serikat pertama di Detroit yang secara eksklusif dikhususkan untuk produksi mobil. Mobil pertama adalah model mewah seharga US $1.200, tetapi model kedua diperkenalkan dengan harga jual US $650 dan sangat sukses. Pada pergantian abad, Olds telah menjual lebih dari 1.400 mobil. General Motors pun diambil alih oleh Williams Durrant pada tahun 1903 yang pada saat itu telah memiliki perusahaan Otomotif sendiri bernama Buick Motors. Kepemimpinan Durrant berakhir pada tahun 1920 dan digantikan oleh Alfred P. Sloan. Di bawah kepempinannya, ia mengkoordinasikan lima divisi otomotif utama yaitu: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile, dan Chevrolet, yang aktivitasnya dikoordinasikan oleh kantor pusat. Di bawah kendalinya, General Motors mengalami masa jayanya. Saham General Motors mencapai nilai US $1 miliar pada tahun 1919 dan menjadi perusahaan kedua yang mencapai nilai kapitalisasi sebesar US $I miliar di Amerika Serikat (Keller, 1989: 43)(Jacobs, 1992: 48).

General Motors (GM) mengalami keuntungan yang pesat pada tahun 1920. Penduduk Amerika membeli 1,7 Juta mobil Chevrolet pada tahun 1919, dan 2 Juta pada tahun 1920 (Jacobs, 1992: 48). Total Investasi GM pada bulan Januari 1920 adalah US $137 Juta, April US $168 Juta, Juni US $185 Juta, Oktober US $209 Juta (Pelfrey, 2006: 225). Pasar luar negeri GM pada tahun 1920 sebesar 420 ribu produksi (Sloan, 1964: 336). Namun hal itu tidak berjalan baik mengingat terjadi resesi ekonomi di tahun 1920. Pada bulan November 1920, penjualan GM menurun dari 42 ribu menjadi kurang dari 13 ribu akibat krisis ekonomi (Pelfrey, 2006: 225). Atas inisiatif ini, Sloan membuat peraturan untuk mengurangi penjualan mobil, terutama penjualan mobil mewah untuk menyimpan stok persediaan, serta menjual saham-saham dari General Motors. Sloan juga membentuk General Motors Acceptance Corporation (GMAC) yang memberikan jaminan finansial kepada para pemilik produk General Motors (Sloan, 1964: 169).

Setelah resesi ekonomi tahun 1920 selesai, penjualan General Motors kembali meningkat. Pada tahun 1925, penjualan General Motors mencapai 8 kali lipat dari tahun 1920 (Sloan, 1964: 338). Setahun kemudian, Chevrolet mampu memproduksi 692 ribu mobil baru di Amerika Serikat (Sloan, 1964: 180). Pada tahun 1927, profit General Motors mencapai US $235 Juta yang merupakan keuntungan terbesar bagi perusahaan industri (Jacobs, 1992: 68). Pegawai General Motors yang hanya berjumlah 80.612 pada tahun 1920, meningkat menjadi 175.666 pada tahun 1927 (Pelfrey, 2006: 262). General Motors juga memiliki lebih dari 50 ribu pemegang saham pada tahun 1927 dibanding hanya 1.927 pemegang saham pada 1920 (Pelfrey, 2006: 263). Penjualan Chevrolet di Amerika Serikat pun mengalahkan Ford pada tahun 1927 (Pelfrey, 2006: 245). Lebih dari satu seperempat juta mobil diproduksi oleh General Motors pada tahun 1927. 375.000 Ton baja dibeli setiap tahun oleh General Motors. Penjualan di luar negeri juga meningkat pesat pada tahun 1926 (di luar Amerika Serikat dan Kanada) dan total 114.000 General Motors terjual. Aset General Motors melebihi US $900.000.000.

Karena keuntungan yang berangsur-angsur membaik, General Motors pun membuka banyak pabrik di luar Amerika Serikat. Dari tahun 1923 dan 1928, Sloan membuka 19 pabrik General Motors di 15 negara berbeda (Pelfrey, 2006: 257). Sloan juga melakukan ekspansi luar negeri dengan membeli Vauxhall Motors di Inggris pada tahun 1925. GM pun juga masuk ke Batavia dengan mengakuisisi Adam Opel Jerman pada tahun 1927 dan membentuk pabrik pertamanya di Hindia Belanda (Mrazek, 2006: 24–25).

General Motors membuka pabrik pertama di Hindia Belanda dikarenakan efisiensi produk dan banyaknya permintaan dari negeri Hindia Belanda. Permintaan di Hindia Belanda terhadap mobil atau angkutan pribadi dikaitkan dengan efisiensi dan kemodernan dari angkutan pribadi. Pada awal abad 20-an, angkutan untuk mengantarkan masyarakat ke tempat jauh di Hindia Belanda banyak menggunakan kereta api (Mrazek, 2006: 19–21). Kereta api dijadikan moda transportasi utama dalam berpergian jauh karena kecepatan yang dapat menembus 90 km/jam, sehingga memudahkan masyarakat Belanda untuk berpergian. Namun, semenjak munculnya transportasi pribadi di Hindia Belanda pada 1897, masyarakat Belanda yang tinggal di sana. Mereka ingin memiliki privasi dengan cara membeli mobil, dibanding harus naik kereta di mana banyak pribumi yang berjualan dagangan. Kecepatan mobil Chevrolet pun tidak kalah jauh dengan kereta yang dapat menempuh jarak sekitar 60 km/jam (Mrazek, 2006: 29–33).

Hasilnya, sekitar 135 mobil Chevrolet diimpor ke Hindia Belanda. Jurnalis De Locomotief mewawancara Graenre K. Howard, Vice President General Motors Export Co. dan Direktur Regional untuk Timur Jauh mempublikasikan beberapa rincian mengenai rencana untuk mendirikan apa yang disebut “pabrik perakitan” di Priuk untuk mobil, rencana yang sudah mulai dilaksanakan. Davison, Managing Director perusahaan cabang Batavia yang baru, mencanangkan pabrik pemasok mobil General Motors untuk pasar Belanda, sehingga ia harus dianggap sepenuhnya menyadari selera dan permintaan orang Belanda di bidang otomotif. Dalam wawancara tersebut, Davison menekankan apa yang disebut “perkembangan horizontal” General Motors Corporation dan menarik perhatian pada fakta bahwa selain mobil yang diproduksi oleh General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, Oakland, Oldsmobilc, Pontiac, Vauxhall , dan truk GMC), korporasi terdiri dari sekelompok besar perusahaan yang memasok barang untuk digunakan dalam industri otomotif. Contohnya adalah berbagai suku cadang dan mekanisme modern yang diproduksi untuk digunakan dalam industri otomotif, seperti busi AC, pegas Armstrong, roda gigi Brown-Lipe Chapin, instalasi listrik Delco, body Fisher, Radiator Harrison, bantalan Hyatt, roda kemudi pedalaman, roda Jacox, transmisi Muncie, dan instalasi listrik Remy, dll. Pabrik ini pun dibentuk pada tanggal 17 Mei 1927, dengan nama perusahaan NV General Motors Java. Produksi tahun pertama GM di Tanjung Priuk sebesar 7.000 mobil.

Semenjak pembukaan pabrik pada tanggal 17 Mei 1927 sampai bulan Maret 1928 telah dirakit seluruhnya: 7.366 mobil dan truk Chevrolet, di samping 1.525 mobil merek lain, yaitu Buick, Oldsmobile, Oakland, Cadillac, La Salie, Vauxhall dan GM C-Truck, seluruhnya atau sebagian dirakit, yang membuat total membawa 8.891 kendaraan bermotor dalam waktu 10 bulan. Pabrik Tanjung Priuk memiliki sekitar 1.000 karyawan, termasuk 106 orang Amerika, 50 orang Belanda, 97 Cina dan 750 Pribumi: jumlah yang terakhir bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan jumlah bahan baku yang dipasok. Jumlah total gaji rata-rata 112.500 per bulan atau lebih dari 1/3 juta gulden per tahun. Permintaan Oldsmobile terus meningkat di Belanda dan Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, N.V. General Motors Java telah melengkapi salah satu dari 2 gedung perakitan khusus untuk pembuatan Oldsmobiles. Kesuksesan perusahaan ini dapat dilihat dari pabrik Tanjung Priuk yang memproduksi rata-rata 30 mobil dalam sehari. Selama 1 tahun sejak berdirinya perusahaan NV General Motors Java, Pabrik Tanjung Priuk telah memproduksi kurang lebih 10 ribu mobil. Karena banyaknya produksi, George P. Harrington sebagai manajer General Motors Java yang menggantikan Davison pun memutuskan pada tanggal 1 Desember 1928, dibuka pabrik perakitan Buick di Soerabaja yang menjadi anak perusahaan NV General Motors Java. Banyaknya para pelamar yang ingin bekerja di General Motors Java membuat perusahaan tersebut kewalahan. Para pelamar kerja banyak yang tidak mengerti tentang otomotif dan bagian-bagian mobil lainnya. NV General Motors Java pun membentuk sekolah kursus yang lengkap pada Senin pagi, 20 Mei 1928, di kantor mereka di Tanjung Priuk bagi para pekerja yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Sekolah tersebut berisi kelengkapan mobil, persneling, ban, dan lainnya. Sekolah tersebut juga diajarkan dalam 3 bahasa yaitu, Belanda, Melayu, dan Inggris, tergantung bahasa yang digunakan para peserta.

Perusahaan NV General Motors Java pun menerapkan keamanan yang luar biasa bagi para pekerja. Dengan rata-rata hampir 1.000 orang pekerja, jumlah kecelakaan industri pada tahun 1929 di NV General Motors Java di Tanjung Priuk, kurang dari 5,2 persen atau satu kecelakaan per 46.500 jam kerja, dapat disebut luar biasa rendah. Selama tahun kedua beroperasinya pabrik auto-assembly indie ini, terjadi total 51 kecelakaan industri, yang seharusnya tergolong serius, namun terbatas pada luka dalam dan luka daging. Amputasi, patah tulang atau kematian lainnya tidak terjadi. Pada pagi hari tanggal 21 Agustus, Chevrolet ke-20.000 meluncur dari jalur perakitan di pabrik N.V. General Motors Java di Tanjung Priuk. Hal ini diapresiasi dengan diadakannya pesta bersama yang dilaksanakan oleh George P. Harrington bersama karyawan NV General Motors Java. Perusahaan NV General Motors Java pun membuat jenis mobil sendiri bernama Marquette yang hanya dipasarkan di Hindia Belanda dan tidak diproduksi oleh General Motors lainnya di mancanegara. Pada kuartal ketiga tahun 1929, General Motors mencapai penjualan sebesar US $408.327.554 berbanding US $401.158.789 pada periode yang sama tahun 1928. Total untuk sembilan bulan pertama tahun 1929 menjadi US $1.287.477.542 melawan US $1.210.408.566 selama tiga kuartal pertama tahun sebelumnya.

b. Depresi Ekonomi di Hindia Belanda

Depresi ekonomi yang pada awalnya diawali di Amerika Serikat, mulai masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1929. Sebelum terjadi depresi ekonomi, perekonomian Hindia Belanda cukup baik. Populasi Hindia Belanda pada tahun 1929 berjumlah 61 juta penduduk, yang mana 37 juta tinggal di Jawa dan Madura (Lindblad, 1998: 19). Sensus 1929 menyebutkan 59.143.755 penduduk merupakan pribumi, 242.272 orang Eropa, 1.233.856 orang Tionghoa, dan 111.022 merupakan kebangsaan lain. Penduduk Belanda pada tahun 1929 sebesar 240 ribu jiwa (0.4 persen populasi) tetapi menguasai 20% pendapatan nasional (Lindblad, 1998: 202). Jumlah buruh sebanyak 20,8 juta, dan 20,3 juta buruh merupakan pribumi (Lindblad, 2008: 15). Pada tahun 1929, sebanyak 180 pabrik memproduksi 3 juta ton gula yang pada tahun 1870 hanya memproduksi 200 Ribu saja dan mempekerjakan 60 Ribu buruh tetap dan 700 Ribu buruh musiman (Robison, 1986: 6)(Lindblad, 1998: 9). Produksi Gula menghasilkan 1.348.000 Ton pada tahun 1915, 2.261.000 Ton pada tahun 1925, dan 2.913.000 Ton pada tahun 1929 dan memiliki sekitar 20 Ribu hektar ladang gula di Jawa (Allen, Donnithorne, 2003: 84–85). Selain memiliki pabrik dan ladang, produksi gula juga menguasai 6500 kilometer jalur kereta di Jawa dan Madura (Allen, Donnithorne, 2003: 227).

Produksi beras pada tahun 1830 sekitar 1 Juta Ton, pada tahun 1880 sebesar 4 Juta Ton, dan pada tahun 1929 sebesar 7,7 Juta Ton. Produksi karet pada tahun 1929 sebesar 100 Ribu Ton, sementara kopi tidak melebihi 50 Ribu Ton (Lindblad, 1998: 8–9). Produksi minyak sebesar 500.000 pada tahun 1905 menjadi 4.5 juta pada tahun 1929, dan produksi tembakau, kopi, dan sawit menjadi 2 kali lipat dari tahun 1905. Tanaman sawit memiliki 150 Ribu hektar lahan di Hindia Belanda, dimana pada tahun 1922 hanya terdapat 28 Ribu hektar (Allen, Donnithorne, 2003: 141). Pendapatan nasional bertambah menjadi 37% dari tahun 1920 sampai 1929 (Lindblad, 2008: 18).

Pendapatan ekspor naik menjadi 38% dari tahun 1905 sampai 1930. Investasi asing bertambah dari 1,7 Milliar Gulden pada tahun 1914 menjadi 4 Milliar Gulden di tahun 1929 dengan penyebaran: 15,5% Belanda, 23,5% Hindia Belanda, dan 61% dari Inggris, Amerika, atau investasi asing lainnya (Robison, 1986: 7–8). Investasi asing sebagian besar mengalir ke sektor perkebunan dan pertambangan, dan hanya sebagian kecil yang masuk ke bidang industri. Sejumlah kecil produsen asing mulai menanamkan modalnya pada penghujung periode 1920-an (Chalmers, 1996: 97). Jumlah perusahaan di Hindia Belanda sekitar: 2.800 di tahun 1914, 3.700 di tahun 1920, 3.300 di tahun 1925, 2.800 di tahun 1929. (Lindblad, 2008: 22). Nilai produk bruto industri pada periode 1920-an; 40% terletak pada sektor usaha skala besar dengan mekanisasi, 35% pada industri kecil dan 25% pada industri rumahan. Industri kecil dan rumahan didominasi oleh Tionghoa dan Pribumi (Robison, 1986: 7).

Depresi Ekonomi berakibat pada dampak sosial dan ekonomi masyarakat berubah. Dari tahun 1929 sampai 1933 ekspor jatuh sebesar 4% per tahun, harga ekspor jatuh sebesar 20% per tahun, pasokan uang jatuh 2% per tahun, dan GDP jatuh 3.4% per tahun (Booth, 1998: 27). Harga kebutuhan pokok di Jawa jatuh 41% dari tahun 1929–1933 dan harga kebutuhan pokok di Batavia jatuh 58% dari tahun 1929–1933 (Booth, 1998: 39–40). Pada tahun 1933, ladang gula hanya sekitar 34 ribu hektar dan hanya menghasilkan 550 ribu ton gula, hanya 45 pabrik yang beroperasi memproduksi gula dan industri gula tidak pernah kembali pulih sampai kekuasaan kolonial berakhir (Allen, Donnithorne, 2003: 85)(Robison, 1986: 6). Pada 1933, harga rata2 komoditas ekspor hanya 30% dibanding dengan tahun 1927 (Robison, 1986: 7). Investasi asing di Hindia Belanda turun dari 4 Milliar Gulden di tahun 1929 menjadi 2 Milliar Gulden pada tahun 1930 (Allen, Donnithorne, 2003: 269). Penurunan konsumsi beras masyarakat Hindia Belanda dapat dilihat dari tabel 1.

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa setelah tahun 1930 jumlah konsumsi beras masyarakat Hindia Belanda menurun, walaupun hanya menunjukkan daerah di Jawa saja. Tetapi, menurut Anne Booth jumlah persediaan/stok beras di Hindia Belanda berlangsung stabil dan tidak menurun dikarenakan beras merupakan kebutuhan primer masyarakat Hindia Belanda. Walaupun stok beras pada masa depresi ekonomi cenderung stabil dan tidak menurun, harga beras cenderung menurun pada masa depresi ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa harga beras naik dari tahun 1920 sampai 1930 sebelum masuknya depresi ekonomi. Depresi ekonomi mengakibatkan banyak harga bahan pokok mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan kegiatan ekonomi tidak berjalan lancar dan perusahaan-perusahaan tidak dapat menjalankan bisnis mereka secara baik. Penurunan-penurunan harga bahan pokok seperti beras merupakan langkah untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

Pengeluaran umum pemeritah Hindia Belanda mencapai 515,2 Juta Gulden pada tahun 1929, namun dipotong hanya menjadi 378,2 Juta Gulden pada tahun 1933, dan 291,6 Juta pada tahun 1935 (Lindblad, 1998: 243). Pengeluaran perusahaan besar pada tahun 1931 sampai 1939 sekitar 20% per tahun melebihi pendapatan (Booth, 1998: 41). Dari tahun 1931, pemerintah kolonial meregulasi produksi dari industri ekspor utama, mulai dari gula, dan ikut campur tangan dalam mengontrol impor. Pembatasan impor terjadi dikarenakan banyaknya impor dari Jepang terutama di bidang tekstil, yang mengganti impor dari Eropa dan merusak produksi domestik (Booth, 1998: 43–44). Impor Jepang dari tahun 1928 sampai 1933 melebihi ekspor dari negara barat (Booth, 1998: 209). Pemerintah Kolonial mengambil tindakan untuk mengurangi impor sebesar 15% dari Jepang dengan Diberlakukannya Crisisinvoerordonnantie untuk membatasi impor dari Jepang karena impor Jepang pada tahun 1933 telah mencapai 30% yang nantinya akan dibentuk Undang-undang Penyaluran Perusahaan (Bedrijfsreglement Rings Ordonnantie) (Lindblad, 2008: 19–25).

Kebijakan pemerintah dalam krisis ekonomi dapat dilihat melalui dua fase:

1.Pengurangan masalah dilakukan dengan sebuah kebijakan krisis “bersifat pasif” yang mempertahankan standar emas dan menggunakan kebijakan penyesuaian (policy of adjustment) sebagai instrumen penting.

2. Tindakan pada poin nomor satu terbukti tidak manjur pada tahun 1933, lalu kebijakan pemerintah yang “bersifat aktif” diambil, yang memberikan wewenang pada pemerintah untk campur tangan dalam kehidupan ekonomi perusahaan-perusahaan (Lindblad, 1998: 242).

Walaupun Depresi ekonomi banyak menimbulkan masalah, ada beberapa perusahaan yang tidak bangkrut dan beberapa bahan pangan pun meningkat. Produksi beras dan tanaman pangan lainnya bertambah besar produksinya, dari tahun 1929 sampai 1934 terdapat 400.000 hektar lahan padi baru di jawa. Hal ini dikarenakan jatuhnya produksi gula yang disusul perubahan lahan menjadi lahan beras (Booth, 1998: 40). Perusahaan yang masih bertahan dan tidak jatuh pada tahun 1930, contohnya yaitu perusahaan minyak, karet, sarung tenun, rokok, semen dan bir. Pertumbuhan pekerja pabrik cukup besar pada periode 1930-an. Pabrik-pabrik yang mengalami mekanisasi menghasilkan hampir separuh dari hasil industri, dan hampir tiga juta tenaga kerja bekerja di bidang industri sekunder (Chalmers, 1996: 97). Pertumbuhan pekerja-pekerja dikarenakan adanya aturan pemerintah untuk kenaikan industri yang berdampak pada kepemilikan asing dan sektor dominan dari ekonomi kolonial. Perusahaan-perusahaan besar seperti Goodyear, National Carbon, dan Unilever bahkan membangun pabrik, ladang, tambang, dan bidang produksi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing yang banyak menyerap tenaga kerja. Perusahaan besar tersebut dikontrol pemerintah mulai dari pembatasan lahan, tenaga kerja, hingga harga barang (Booth, 1998: 42–44).

Depresi ekonomi yang melanda dunia menyebabkan banyak kerugian terhadap perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kerugian merupakan perusahaan yang menyediakan kebutuhan tersier. Sementara perusahaan yang menyediakan kebutuhan primer dan sekunder masih memiliki pasaran yang besar. Perusahaan otomotif pun mengalami kerugian dalam jangka panjang. General Motors mengalami kerugian secara finansial di Amerika Serikat. Alfred P. Sloan selaku presiden dari General Motors banyak melakukan kebijakan yang mengurangi jumlah produksi mobil. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sloan pun diikuti oleh anak perusahaan General Motors di berbagai belahan dunia. NV General Motors Java, selaku anak perusahaan General Motors di Hindia Belanda pun mulai melakukan perintah Sloan dalam mengatasi krisis ekonomi (Sloan, 1964: 192–194).

c. Dampak Depresi Ekonomi pada perusahaan NV General Motors Java

Dampak depresi ekonomi yang melanda dunia dan juga Hindia Belanda seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya sangat memberikan beban yang mendalam pada perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan kebutuhan tersier pun mengalami kerugian dikarenakan tidak terlalu dibutuhkan. Perusahaan otomotif seperti General Motors pun mengalami kerugian dalam jumlah yang besar baik perusahaan induk di Amerika Serikat maupun anak perusahaannya di Hindia Belanda. Pada bagian ini akan dijelaskan dampak depresi ekonomi terhadap perusahaan NV General Motors Java di Hindia Belanda.

Depresi ekonomi yang melanda Hindia Belanda sangat berdampak pada perusahaan General Motors. Penjualan GM berupa mobil dan truk dari 1,9 Juta di tahun 1929 turun menjadi 526 ribu pada tahun 1932. Profit GM turun dari US $248 Juta menjadi US $165 ribu pada tahun 1932 (Sloan, 1964: 196). General Motors mengatakan pendapatan pada tahun 1930 sebesar US $38,36 juta, turun dari US $151,86 juta pada tahun 1929. Saldo yang tersedia untuk saham biasa adalah US $1,07. Selain itu, General Motors memperoleh keuntungan sebesar US $9.517.943 dari penjualan sahamnya sendiri, yang telah dibeli kembali di pasar terbuka, kepada General Motors Management Corp. Alfred P. Sloan menyatakan, kenaikan bea masuk pasti akan berdampak buruk pada situasi ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Karena posisi ekonomi Amerika Serikat telah banyak berubah dalam dua puluh tahun terakhir, kebijakan bea cukai harus memperhitungkan perubahan ini. General Motors Corporation juga mengalami kemunduran besar yang menandai semua bisnis Amerika sejak musim gugur yang lalu.

Data General Motors Corporation untuk enam bulan terakhir pada tanggal 30 Juni 1930 adalah: laba bersih pada tanggal 30 Juni adalah US $104.884.722, setelah penyusutan, pajak, dll, tetapi tidak termasuk hasil anak perusahaan. Laba bersih untuk paruh pertama tahun 1929 adalah US $146.600.320. Laba anak perusahaan berjumlah US $9.517.943, sehingga total laba bersih General Motors Corporation adalah US $105.932.428, setelah pembayaran dividen atas saham preferen dan setelah bunga obligasi, sama dengan US $2,32 per saham pada 43,5 juta saham biasa yang muncul sebesar US $10, pada US $3,38 per saham selama enam bulan pertama tahun 1929. Untuk kuartal kedua tahun 1929, laba bersih adalah US $60.963.841 atau US $1,34 per saham, dibandingkan dengan US $44.698.587 atau US $0,98 per saham pada kuartal pertama.

Kondisi ekonomi yang memprihatinkan menjadikan perusahaan pusat General Motors di Detroit, Amerika Serikat memutar otak untuk dapat menjual produk mereka. Alfred P.Sloan membentuk 3 Policy Group dalam mengatasi krisis ekonomi yaitu Engineering Policy Group: pengurangan bahan baku material pada mobil, Distribution Policy Group: pengurangan penjualan produk, Overseas Policy Group: mengutus tiap orang untuk mendatangi negara-negara yang memproduksi General Motors (Sloan, 1964: 203). Perusahaan NV General Motors Java pun mulai memikirkan cara strategis dalam mengatasi masalah ekonomi.

Dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak memadai, General Motors mulai mengurangi gaji karyawan mereka. Hal ini memicu kemarahan para karyawan General Motors dari penjuru dunia. Aksi mogok kerja pun dilakukan dimulai dari 1.300 pekerja di General Motors Japan Ltd. di Osaka. Untuk mencegah adanya pemogokan kerja dan penurunan penjualan, dari kantor pusat General Motors maka diutus setiap orang untuk mendatangi wilayah negara lain untuk melihat selera masyarakat dan dapat membeli kendaraan dari General Motors. Ini merupakan kesepakatan dari Overseas Policy Group. Harry Tipper, selaku General Motors Sales Manager berangkat dari Amerika Serikat mengunjungi Soerabaja dan Batavia untuk mengetahui kondisi lokal dan kondisi ekonomi jawa. Setelah mengunjungi Jawa, Harry Tripper bersama dengan NV General Motors Java berinisiatif untuk membuat iklan yang menampilkan kekuatan mobil General Motors. Inisiatif tersebut adalah berkendara sepanjang 25 ribu kilometer di Jawa menggunakan mobil Buick pada tanggal 27 April 1930. Hal ini pun tidak berhasil dikarenakan penjualan General Motors terus menurun. Penjualan produk General Motors terus menurun dikarenakan masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primer dan sekunder dibanding dengan tersier. Rumor pun bermunculan bahwa perusahaan NV General Motors Java akan bubar karena depresi ekonomi. Anggota Dewan direksi Mr Geo P. Harrington pun berbicara bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.

Penjualan yang terus menurun dan adanya rumor tentang bangkrut, membuat perusahaan NV General Motors Java memulai cara lain. Perusahaan NV General Motors Java telah memutuskan untuk berkonsentrasi pada produksi pesawat terbang. Ide produksi pesawat terbang merupakan ide dari James D. Mooney selaku Ekspor Manager General Motors pusat yang ia mendatangai General Motors Jawa dan India. Ide membuat pesawat terbang ini diusulkan oleh James D. Mooney dikarenakan ia melihat industri pesawat terbang di Amerika Serikat meningkat pesat, di mana pada 1930, ada sekitar 6 Ribu orang Amerika yang menggunakan pesawat terbang. Pak Poe, manajer penjualan umum, pergi ke Bandung setiap minggu untuk belajar tentang teknologi pesawat terbang serta belajar terbang. Salah satu pemasok kayu terbesar di Tanah Air sudah dipesan untuk memasok kebutuhan kayu untuk hanggar pesawat berukuran 50 x 400 m yang akan dibangun di Priuk. Karena biaya pembuatan pesawat terbang cenderung mahal, pembuatan pesawat terbang tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan NV General Motors Java. Walaupun pembuatan pesawat tidak berjalan, ide dari perusahaan NV General Motors Java dipakai oleh perusahaan General Motors pusat untuk membuat teknologi pesawat terbang, dimana General Motors pusat membuat pesawat tempur yang kelak dipakai oleh militer Amerika Serikat dalam Perang Dunia 2.

Keuntungan General Motors untuk kuartal pertama tahun 1931 juga menurun secara signifikan pada periode yang sama tahun 1930. Itu adalah US $28.999.000 atau sekitar US $0,61 per saham biasa, di mana US $435 Juta di antaranya beredar dengan nilai nominal US $10. Pada periode bulan Januari sampai Maret 1930, laba bersih adalah US $44.968.000 atau US $0,98 per saham. Sepanjang tahun 1930, termasuk pendapatan khusus di bawah General Motors Acceptance Co. US $3,25 per saham diperoleh dari US $5,49 pada tahun 1929. Kemerosotan penjualan yang dimulai pada bulan Juni 1930 telah mencapai titik terendah pada bulan Desember 1930. Permintaan terbesar untuk mobil biasanya turun pada bulan April dan Mei, sedangkan pada bulan Juni minat publik berangsur-angsur berkurang. Pada bulan Januari dan Februari, ada sedikit dorongan untuk membeli. Namun, penjualan di bulan Januari tahun ini ditandai dengan keaktifan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Posisi pesanan untuk bulan November sebesar 21 persen. Meskipun kurva musiman menurun, diharapkan pada bulan Januari penjualan adalah 23 persen, lebih dari pada bulan Desember. Penjualan General Motors Corporation sampai bulan Mei 1931 20% lebih rendah daripada periode yang sama tahun 1930. Sebaliknya, biaya telah turun sedemikian rupa sehingga margin keuntungan praktis dipertahankan. Laba diperkirakan US $0,60 per saham pada kuartal pertama dibandingkan dengan US $0,98 pada kuartal pertama tahun 1930.

Depresi ekonomi mengakibatkan perusahaan NV General Motors Java bekerja sama dengan perusahaan Opel, Jerman untuk pabrik perakitan di Tanjung Priuk. Hasil dari kerjasama antara NV General Motors Java dan Opel melahirkan produk bernama “Opelette” yang merupakan sebuah mobil untuk angkutan umum (taksi) yang diharapkan untuk membawa penumpang ke jarak jauh, dan menaikkan citra General Motors di mata masyarakat. General Motor Corporation sendiri melakukan pembelian signifikan atas sahamnya sendiri di pasar terbuka menurut dewan. Memiliki saham biasa grup, yang berjumlah 82.928 lembar pada akhir bulan Maret 1931 dan meningkat menjadi 270.904 lembar selama dua belas bulan selanjutnya, naik sekitar 83 persen pada kuartal kedua tahun ini dan meningkat menjadi 496.701 unit. Pada saat yang sama, saham preferen sendiri juga meningkat dari 11.106 pada akhir bulan Maret 1931 menjadi 27.322 pada akhir bulan Maret 1932 dan menjadi 36.222 pada akhir Juni 1932. Dinyatakan oleh pengurus bahwa pembelian ini dilakukan untuk mendapatkan saham yang diperlukan sehubungan dengan sistem bonus dan rencana tabungan dan investasi untuk karyawan. Direktur NV General Motors Java pun dipulangkan ke Amerika Serikat untuk menyerahkan jabatan kepada Presiden General Motors Corporation setelah dinyatakan gagal dalam mengatasi keterpurukan penjualan General Motors di Jawa setelah tinggal selama 4 tahun di Hindia Belanda dan digantikan oleh George C. Seers, yang merupakan manajer periklanan di General Motors pusat.

Pada masa George C. Seers, ia merasa perusahaan NV General Motors Java kurang dalam unsur periklanan. Dia pun mempekerjakan orang-orang di bidang periklanan untuk membuat iklan semenarik mungkin. Dia pun memiliki ide untuk membuat sebuah mobil yang berkendara di jalan-jalan Jawa untuk lebih memperkenalkan produk General Motors kepada masyarakat dengan nama “mobil Servis”.

Perusahaan NV General Motors Java telah melengkapi sebuah “mobil servis” untuk pelanggan di Jawa dengan sebuah mobil model dilengkapi penggiling katup listrik, dan lainnya. “Mobil Servis” ini tidak hanya berkeliling untuk memamerkan keunggulan produk yang mereka punya, tetapi juga mengajari masyarakat-masyarakat umum tentang otomotif baik dari gigi, persneling, kopling, dan lainnya. “Mobil Servis ini pun terbukti sukses dengan meningkatnya penjualan produk General Motors dan kembalinya para pekerja-pekerja di Tanjung Priuk. Setelah dilaksanakannya sistem “mobil servis” penjualan produk General Motors naik sebesar 25%. “Mobil servis” General Motors meraih sukses besar di Semarang, dan Jogjakarta. Atas kesuksesan ini, NV General Motors Java akan memberikan Layanan Gratis kepada Pemilik Produk General Motors.

d. Pasca Depresi Ekonomi

Kebangkitan ekonomi mulai terjadi pada tahun 1934, PDB meningkat 2.5% pada tahun 1934. Pendapatan penduduk Hindia Belanda naik dari tahun 1934, dan pada tahun 1939 pendapatan penduduk mulai melebihi pendapatan dari tahun 1934. Peningkatan ekonomi pada tahun 1934 terjadi karena persediaan pangan di Jawa yang terjaga serta naiknya komoditi ekspor Hindia Belanda yang berasal dari petani kecil (Booth, 1998: 40–41). Menteri urusan tanah jajahan, De Graff, dan Dewan Direksi Bank Sentral Belanda, Nederlandsche Bank, melakukan konvensi tahun 1934 untuk mengubah jumlah pinjaman, terutama pinjaman Dollar berjangka panjang, menjadi pinjaman Gulden pada tingkat rendah yang dijamin oleh negara. Perluasan Departemen Pertanian dilakukan menjadi Departemen Urusan Ekonomi. Perluasan Departemen Pertanian ini merupakan hasil dari keberhasilan Departemen Pertanian yang mengurus urusan tani dalam depresi ekonomi sehingga harga pangan tidak jatuh (Lindblad, 1998: 244). Stok beras yang melimpah di Jawa dan adanya kekurangan stok beras di daerah luar Jawa setelah krisis malaise membuat Jawa tidak mengekspor beras pada tahun 1935, untuk pertama kalinya semenjak tahun 1870 dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mengalokasikan beras ke luar jawa (Booth, 1998: 11).

Pembelian bahan makanan mulai menaik semenjak tahun 1935 namun masyarakat lebih membeli singkong daripada beras untuk menjaga stok ketersediaan beras (Booth, 1998: 111). Pemerintah Hindia Belanda pun menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia dalam urusan pangan. Total ekspor dari Australia ke Hindia Belanda berjumlah £1,186.023 Poundsterling pada tahun 1934–35 dan menjadi £1.281.226 Poundsterling pada tahun 1935–36. Pada tahun 1934–35, Australia menjual 82.147 Ton tepung senilai £549.823 poundsterling ke Hindia Belanda. Impor Australia dari Hindia Belanda pada tahun 1934–1935 sebesar £4,390,327 Poundsterling. Walaupun ekonomi telah membaik, pendapatan ekspor pada tahun 1935 hanya 25% dibanding dengan tahun 1929 (Robison, 1986: 7). Kenaikan ekonomi ini juga ditandai dengan perusahaan-perusahaan besar yang mulai membuat pabrik baru. Perusahaan sepatu Bata mulai membuka pabrik sepatu kulit pada tahun 1935 dan dilanjutkan dengan membuka pabrik sepatu karet pada tahun 1939. Sementara Goodyear membuka pabrik manufaktur ban di Bogor (Allen, Donnithorne, 2003: 258). Semenjak diberlakukannya undang-undang Bedrijfsreglement Rings Ordonnantie, impor Jepang pun turun sebesar 25% di tahun 1936. Pusat industri di Batavia pun dibangun untuk pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan investor asing. Pemulihan ekonomi dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan cara menjaga standar emas hingga tahun 1936 (Lindblad, 2008: 25–26). Deflasi terjadi dikarenakan masih adanya stok emas pemerintah Hindia Belanda hingga tahun 1936. Walaupun perdagangan komoditi masih buruk di tahun 1936, pertumbuhan volume ekspor menyebabkan perekonomian pulih (Booth, 1998: 40–41). Pada tahun 1936–1940, ekspor bersih Jawa mencapai 94 Ribu Ton (Booth, 1998: 111).

Pemerintah Hindia Belanda pun mulai membentuk staf Militer untuk mempertahankan Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan Jepang sudah mulai memasuki wilayah Cina pada Perang Jepang-Cina Kedua. Pada bulan September 1936, sebuah “Komite Pasukan Pertahanan” dibentuk. Komite ini berusaha untuk mengamankan sebanyak mungkin penandatangan untuk petisi yang sedang disusun untuk dipresentasikan kepada Pemerintah Belanda untuk mendesak perlunya membawa Hindia Belanda menjadi negara pertahanan yang memadai. Pada bulan April 1936, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membentuk “Dewan Mobilisasi Negara” untuk menyediakan pertahanan Hindia Belanda. Pada tanggal 27 Januari 1937, Kapten Gottschal dari Staf Umum Belanda Timur Indies Array disinggung dalam sebuah siaran bicara tentang aktivitasnya. Ia mengatakan, dalam pidatonya, bahwa perang modern itu bukan lagi masalah tentara melawan tentara, tapi bangsa melawan bangsa. Industri harus bekerja sama dengan pasukan militer dalam damai serta dalam perang, misalnya, perlu untuk membangun pasokan yang cukup dari produk-produk asing yang sangat diperlukan dalam waktu perang dan yang kemudian tidak bisa impor.

Pada tahun 1937, Pemulihan ekonomi ditandai dengan naiknya ekspor sebesar 70%. Jumlah pabrik tenun mencapai 2 ribu pabrik pada tahun 1938 (Lindblad, 2008: 26–27). Peningkatan regulasi untuk menambah produksi industri mulai terjadi pada tahun 1937 (Lindblad, 2008: 157). Departemen Urusan Ekonomi mulai merumuskan strategi pembangunan jangka panjang pada tahun 1937 untuk memperbaiki sisa-sisa ekonomi pasca depresi (Chalmers, 1996:97). Walaupun pemulihan ekonomi terjadi, industri mekanis masih terbelakang. Pada tahun 1939, konsumsi listrik per orang hanya 6 KwH. Pemerintah pun memulai produksi listrik secara besar-besaran untuk meningkatkan produksi barang industri (Booth, 1998: 44). Terdapat 5.500 pabrik yang beroperasi pada tahun 1940 (3930 di jawa dan 1540 di luar jawa). Seluruh pabrik tersebut memiliki pekerja sebanyak 324 ribu, 3 kali lipat lebih banyak dari tahun 1934 (Allen, Donnithorne, 2003: 259). Pemerintah Hindia Belanda juga menjalin kerjasama ekonomi dengan Singapura. Hindia Belanda menjalin perdagangan dengan Singapura sebesar 14 persen dari total perdagangan luar negeri Hindia Belanda dengan total sebesar 230 juta poundsterling (Allen, Donnithorne, 2003: 233). Industrie-plan mulai diusulkan pada tahun 1937 yang berisi pabrik-pabrik industri untuk meningkatkan bahan baku industri agar pendistribusian bahan baku lebih cepat ke masyarakat. Tetapi, kebijakan untuk memajukan memajukan industrialisasi tidak pernah menjadi prioritas bagi pemerintah kolonial dan sebaliknya itu hanya merupakan reaksi atas tekanan-tekanan temporer (Palmer, 1972: 31–32).

Perusahaan NV General Motors Java pun mengalami kemajuan dari segi ekonomi. Setelah dilaksanakannya sistem “mobil servis” kenaikkan penjualan produk General Motors naik sebesar 25%. “Mobil servis” General Motors meraih sukses besar di Semarang, dan Jogjakarta. Atas kesuksesan ini, NV General Motors Java akan memberikan Layanan Gratis kepada Pemilik Produk General Motors. Setelah meraih kembalinya ekonomi pada perusahaan NV General Motors Java, G.C. Sheers yang menjabat sebagai Direktur N.V. General Motors Java pun mengundurkan diri untuk pulang ke Amerika Serikat dan digantikan oleh H. A. Quade. Quade telah menghabiskan 18 tahun terakhir di negara-negara timur. Sebagian besar waktu ini dalam pelayanan General Motors Export Corporation, dan sampai 2 tahun sebagai Manajer Penjualan General Motors di Osaka, Jepang. Pemogokan kerja masih terus terjadi, namun harga saham General Motors (GM) bertahan cukup baik dalam beberapa hari pertama, dividen US $0,25 pada 1937. Pada 1937, NV General Motors Java membangun 9 pabrik di luar Batavia untuk meningkatkan produksi. Pada tahun 1938, pabrik Tanjung Priuk memproduksi sekitar 37.500 mobil baru untuk diperdagangkan (Mrazek, 2006: 25). Setelah dekade 1930-an, GM mengeluarkan biaya sebesar US $346 juta untuk memulai awalan baru setelah krisis ekonomi. Net Income GM menjadi US $434 Juta pada tanggal 31 Desember 1939 (Sloan, 1964: 221). GM memproduksi 40% kendaraan di Amerika Serikat pada tahun 1939 yakni sebanyak 1.597.569 kendaraan (Pelfrey, 2006: 268). Produksi GM pada tahun 1941 sebesar 11,7 Juta kendaraan, dan membuat 107 model mobil baru (Sloan, 1964: 317).

Daftar Referensi

Arsip

Current Notes on International Affairs, Departemen of External Affairs Canberra, 1 April 1937

Koran Sejaman

Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië. Tanggal terbit: 13 Februari 1928, 12 Juli 1929, 11 April 1930, 6 Februari 1931, 9 Juni 1931

Bataviaasch Nieuwsblad. Tanggal terbit: 5 Juli 1928, 19 April 1930, 26 Mei 1931

Deli Courant. Tanggal terbit: 27 September 1932

De Indische Courant. Tanggal terbit: 17 April 1928, 13 Juli 1928, 15 November 1928, 27 Desember 1930, 12 November 1932

De Koerier. Tanggal terbit: 3 September 1929, 24 November 1932, 20 Desember 1935, 15 Februari 1937

De Locomotief. Tanggal terbit: 21 Februari 1927, 14 Juni 1927, 13 Mei 1929, 17 Maret 1930, 25 Agustus 1930, 29 September 1930, 18 Mei 1931, 18 November 1931

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië. Tanggal terbit: 24 Februari 1930

Soerabaijasch Handelsblad. Tanggal terbit: 30 Oktober 1929, 15 November 1930, 10 Februari 1931, 23 January 1936

Western Mail. Tanggal terbit: 18 Maret 1937

Buku

Allen, G.C dan Donnithorne, A.G. 2003. Western Enterprise in Indonesia and Malaya: a Study in Economic Development. London: Allen and Unwin

Chalmers, Ian. 1996. Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Keller, Maryan. 1989. Rude Awakening: The Rise Fall and Struggle for Recovery of General Motors. William Morrow & Co

Lindblad, J.Th. 2009. Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia. Singapore: NUS Press

Booth, Anne. 1998. The Indonesian Economy in the Nineteenth-Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities. New York: The Australian National University

Lindblad, J.Th. 1998. Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru. Jakarta : LP3ES

Robison, Richard. 1986. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia. New South Wales: Allen & Unwin Pty Ltd

Mrazek, Rudolf. 2006. Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sloan, Alfred P. 1964. My Years with General Motors. New York: Doubleday & Company Inc.

Freeland, Robert F. 2001. The Struggle for Control of the Modern Corporation: Organizational Change at General Motors, 1924–1970. Cambridge University Press

Pelfrey, William. 2006. Billy, Alfred, and General Motors: The Story of Two Unique Men, a Legendary Company, and a Remarkable Time in American History. New York: Amacom

Artikel Jurnal

Senter, Richard. 2013. General Motors’ Road to Recovery. Michigan Sociological Association. Vol 27. Pg 1–24

Van Eeghen, Geertrui. 1937. The Beginnings of Industrialization in Netherlands Indies. Institute of Pacific Relations. Vol 6. №12. Pg 129–133

Broek, Jan OM. 1940. The Economic Development of the Outer Provinces of the Netherlands Indies. Taylor & Francis, Ltd. Vol. 30, №2. Pg. 187–200