PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai ketentuan teknis.

Apakah PBG sama dengan IMB?

Tidak. IMB sudah tidak berlaku. Kini digantikan oleh PBG yang berbasis fungsi bangunan, kesesuaian dengan tata ruang, dan rencana teknis bangunan.

Siapa saja yang wajib mengurus PBG?

Semua pemilik bangunan baru, yang akan mengubah, memperluas, merawat, atau bahkan yang sudah membangun tapi belum berizin, wajib mengurus PBG.

Apakah rumah tinggal sederhana juga perlu PBG?

Ya. Semua jenis bangunan, termasuk rumah tinggal sederhana dan tidak sederhana, wajib memiliki PBG.

Apa persyarat permohonan PBG rumah tinggal?

Persyaratan PBG untuk rumah tinggal? 1. KKPR 2. Data Umum 3. Data Legalitas Tanah 4. Dokumen Rencana Teknis Bangunan 5. Perhitungan Teknis (untuk rumah non sederhana) 5. Data Penyedia Jasa Perencana

Bagaimana langkah untuk permohonan dan PBG rumah tinggal?

Langkah permohonan PBG rumah tinggal : 1. Mengajukan konfirmasi KKPR non usaha di Dinas PUPR Kota Batu 2. Registrasi akun SIMBG di https://simbg.pu.go.id 3. Aktivasi akun SIMBG di email yang didaftarkan 4. Login kembali di akun SIMBG 5. Isi data permohonan dan unggah dokumen teknis bangunan 6. Pantau dan ikuti Verifikasi dan Penilaian dokumen di email atau portal SIMBG 7. Bayar retribusi 8. Dokumen PBG diterbitkan dan siap diunduh

Kapan saya harus mengajukan PBG?

Sebelum memulai pembangunan baru, renovasi yang mengubah struktur, atau menambah luas/tinggi bangunan.

SLF adalah sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan sudah selesai dibangun dan telah memenuhi syarat laik fungsi secara teknis dan administratif.

Setelah proses pembangunan selesai 100%, sebelum bangunan digunakan secara resmi.

Apakah ada biaya dalam mengurus PBG dan SLF?

Ya, dikenakan retribusi sesuai Perda. Besaran biaya dapat dilihat pada simulasi biaya di SIMBG.

Bagaimana cara menghitung estimasi biaya retribusi?

SIMBG menyediakan fitur simulasi biaya retribusi berdasarkan: 1. Luas bangunan 2. Fungsi bangunan (rumah tinggal, usaha, dsb.) 3. Jumlah lantai 4. Lokasi bangunan Silakan akses simulasi di: https://simbg.pu.go.id

Apakah biaya dibayar langsung saat mendaftar?

Tidak. Biaya dibayarkan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan dilakukan validasi teknis.

KKPR adalah persetujuan pemerintah terhadap rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon, memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagaimana untuk KKPR rumah tinggal non-usaha?

KKPR cukup dikonfirmasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Apa persyaratan permohonan konfirmasi KKPR non berusaha?

1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Mengisi Surat Pernyataan Pembangunan bermaterai; 3. Fotokopi Identitas Pengguna Ruang (KTP/SIM); 4. Informasi Penguasaan Tanah (Fotokopi SHN, Sewa, Surat Perjanjian atau informasi status tanah legal lainnya); 5. Rencana Pemanfaatan Lahan a. Informasi Jenis Penggunaan Lahan b. Kebutuhan Luas Lahan c. Rencana jumlah Lantai Bangunan d. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan (pilih salah satu); 6. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa (jika dikuasakan); 7. Berkas rangkap 2 (dua); 8. Map plastik kancing merah rangkap 2 (dua).

Bagaimana cara mengetahui zonasi lahan di lahan yang saya miliki?

Cara mengetahuinya aadalah : 1. Klik menu "Cek RDTR" atau kunjungi https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/ 2. Pilih Provinsi : Jawa Timur 3. Pilih Kota / Kabupaten : Kota Batu 4. Untuk Pilihan RDTR tidak perlu dirubah 5. Tekan tombol "Terapkan Layer" 6. Setelah layer tata guna lahan terbentuk di Kota Batu 7. Tentukan titik lahan yang akan dicari informasinya 8. Klik kanan dan akan muncul poin titik yang menginformasikan tata guna lahan tersebut