Oleh: Rayhan Riza
Kurang dari lima bulan, hiruk pikuk politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah terdengar kencang. Pertarungan politik pada pemilihan presiden Februari lalu meruncing di pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November tahun ini. Bagi seorang presiden (baru), perlu menempatkan kepala daerah sebagai “pion” politiknya supaya tidak menghadapi banyak kendala politis untuk implementasi kebijakannya di tingkat daerah. Tak heran kita kerap mendengar bahwa pertempuran politik sebenarnya terletak pada pilkada.
Aura pilkada kali ini juga diprediksi akan semakin panas dan ramai karena semua kepala baik Gubernur maupun Walikota dipilih secara bersamaan dan serentak di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadwalnya pun bertepatan dengan tahun politik nasional, dimana pemilihan presiden terjadi 10 bulan sebelumnya. Ini adalah pertama kali dalam era reformasi pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara keseluruhan, setelah penundaan pemilu empat tahun terakhir akibat pandemi.
Terlepas dari partai politik, maupun koalisi yang terbentuk di dalam legislatif daerah, perbedaan mencolok antar kandidat terletak pada sejauh mana Istana mendukungnya. Persaingan “Calon Istana vs Lawan Istana” ternyata lebih cocok daripada “Calon Kanan vs Calon Kiri” atau “Calon Agamis vs Calon Nasionalis” di pilkada kali ini. Tak heran, partai politik di Indonesia memang tidak terlalu berbeda satu sama lainnya: Bukan warna atau identitas yang mempersatukan mereka, melainkan kepentingan pragmatis. Ideologi pada partai politik di Asia Tenggara umumnya memang tidak begitu mencolok, Indonesia tidak termasuk dalam pengecualian.
Jika dalam asumsi arahan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik selalu searah, maka partai politik yang paling memungkinkan untuk mengusung kandidat non-Istana adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal secara ideologi, kedua partai tersebut memiliki identitas yang sangat kontradiksi seperti air dan minyak, meski keduanya mengusung calon presiden yang berbeda sebelumnya. Sebuah bukti nyata ideologi dasar tidak mempengaruhi partai untuk mengambil keputusan dalam berkoalisi.
Karena raihan suara Prabowo Subianto yang cukup tebal, kandidat yang mendapat tiket atau “restu” dari Istana cenderung ada pada posisi yang diuntungkan, mengingat persebaran suara capres dukungan Istana tersebut yang cukup terdistribusi secara merata. Namun tidak semua daerah selalu menguntungkan kandidat Istana. Beberapa wilayah tertentu seperti kota-kota besar menunjukkan pola elektoral yang cenderung resisten terhadap Establishment yang ada, sehingga kandidat lawan Istana lebih diuntungkan. Contohnya Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang.
Anies Baswedan yang sebelumnya merupakan calon presiden paling berseberangan dengan agenda keberlanjutan Presiden Jokowi ternyata masih mendapatkan tempat untuk menjamin karier politiknya kedepan: Kursi Gubernur DKI Jakarta. Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP, dan baru-baru ini PKS yang menduetkan dia dengan mantan presiden partai, Sohibul Iman. Partai politik lainnya masih ambigu dalam perihal mengusung Anies untuk DKI 1, namun satu hal yang pasti adalah tidak ada sosok partai lain yang cukup kuat untuk mengguncang elektabilitasnya di Jakarta, sehingga jika mereka semua terpaksa melebur, lawan Anies pada November kemungkinan hanya kotak kosong.
Namun hal itu sepertinya hampir mustahil, karena tidak mungkin bagi Istana untuk melepaskan Jakarta begitu saja, mengingat pemerintahan masih berkedudukan di Jakarta. Anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep yang sebelumnya diuntungkan oleh putusan Mahkamah Agung untuk dapat tiket maju di pilkada adalah satu sosok yang memungkinkan untuk melawan, atau bahkan berpasangan dengan Anies. Calon Istana lainnya seperti Ridwan Kamil juga berpotensi, meski kelihatannya Istana lebih diuntungkan jika beliau berada di Jawa Barat alih-alih DKI.
Selain Jakarta, Istana juga menempatkan calonnya di beberapa provinsi kunci dengan persaingan krusial seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Utara, menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution menjadi kandidat yang paling diunggulkan. Jawa Timur mengalami situasi yang kurang lebih mirip dengan Jakarta, dimana Khofifah-Emil Dardak hampir menjadi calon tunggal sampai PDIP berubah pikiran untuk memunculkan kandidat penantang. Pertarungan di Jawa Tengah diprediksi lebih sengit, karena di tengah Hendrar Prihadi (PDIP), Sudaryono (Gerindra), dan Irjen Pol Ahmad Luthfi yang cukup populer, elektabilitas masih berpihak pada mantan Wakil Gubernur, Taj Yasin untuk menggantikan posisi mantan Gubernur Ganjar Pranowo (CNN Indonesia).
Dinamika pilkada tahun ini mampu mempengaruhi dinamika selama lima tahun kedepan, dan sangat berpengaruh pada politik nasional. Contohnya, Pilgub DKI pada tahun 2017 dengan polarisasi yang terbentuk kemudian meruncing pada Pilpres 2019. Posisi Jakarta tahun itu menentukan keseimbangan posisi Presiden sampai ke pemilihan ulang dua tahun kemudian. Atau Pilgub DKI tahun 2012 yang mengantarkan Joko Widodo ke kursi kepresidenan tepat dua tahun kemudian. Pola serupa bisa terulang kembali pada pilkada tahun ini.
Bagaimanapun hasil peta koalisi tiap daerah yang terbentuk nanti, dan siapapun kandidat yang nantinya maju berkontestasi, kita cukup perlu mengidentifikasi premis dari pilkada tahun ini yaitu kandidat Istana vs lawan Istana, supaya tidak mudah terpengaruhi politik praktis. Karena permainan catur politik mereka tidak relevan dengan kepentingan utama rakyat. Sudah sepantasnya kita menyikapi fenomena politik ini dengan bijak dan juga objektif. Sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran, kita harus memanfaatkan hal yang kita miliki yaitu pengaruh untuk memutar arah pilkada ini dari ruang sempit politik pragmatis para elit menjadi panggung pesta demokrasi yang inklusif dan meluas serta menjangkau aspirasi masyarakat, terlepas dari bendera partai yang ditawarkan kepada kita.
