A b u S y a m i l

Oleh : M. Ismail Yusanto

[ Opini Jawa Pos Selasa, 13 Oktober 2009 ]

Seiring dengan keberhasilan aparat keamanan menangkap sejumlah orang yang diyakini terlibat aksi terorisme di Indonesia, slogan isy kariman au mut syahidan ramai dibicarakan. Semestinya, tidak ada yang salah dengan slogan atau doktrin tersebut. Sebagaimana tidak ada yang salah dengan kewajiban jihad bahwa yang terbunuh di jalan jihad fi sabilillah disebut syahid.

Dalam Islam, kewajiban jihad dalam pengertian perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimatullah adalah perkara yang mulia. Para imam mazhab dan ulama pengikutnya sepakat tentang kewajiban jihad dalam pengertian perang di jalan Allah SWT.

Kalaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu bukanlah tentang kewajiban jihadnya. Namun, dalam perkara apakah hukum wajibnya, apakah fardu kifayah atau fardu ain. Atau, berhubungan dengan perkara teknis turunan dari kewajiban ini.

Imam Nawawiy menjelaskan, ”Mazhab kami berpendapat, hukum jihad sekarang ini adalah fardu kifayah, kecuali jika kaum kafir menyerang negeri kaum muslim, seluruh kaum muslim diwajibkan berjihad (fardu ain). Jika penduduk negeri itu tidak memiliki kemampuan (kifayah untuk mengusir mereka), seluruh kaum muslim wajib berjihad hingga kewajiban itu tersempurnakan (mengusir orang kafir) (Syarah Shahih Muslim, juz 8/63-64).”

Ulama juga sepakat bahwa pengertian syahid adalah yang terbunuh di jalan Allah SWT. Di dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah, Imam al-Raziy menyatakan bahwa al-syahiid bermakna al-qatiil fi sabilillah (orang yang gugur di jalan Allah). Termasuk, tidak ada perbedaan tentang kemuliaan orang-orang syahid.

Karena itu, slogan atau doktrin yang memuliakan seseorang yang syahid tentu bukanlah sebuah kesalahan. Slogan, doktrin, atau perkataan ulama selama tidak bertentangan dengan hukum syara’ tentu bisa digunakan. Slogan atau doktrin terkadang diperlukan untuk lebih menanamkan semangat atau pemahaman yang dimaksud dalam doktrin tersebut. Hal seperti itu biasa digunakan siapa pun, termasuk perusahaan, organisasi massa, dan militer.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, juga muncul slogan atau doktrin yang mirip dengan isy kariman au mut syahidan, yakni slogan merdeka atau mati. Slogan atau doktrin tersebut terbukti telah mendorong semangat perjuangan melawan negara penjajah saat itu.

Pilihan untuk syahid di jalan Allah dalam medan perperangan bukanlah sikap sia-sia, seakan cerminan orang yang berputus asa, frustrasi, atau bosan hidup. Pilihan syahid justru dilakukan untuk memuliakan hidup itu sendiri meski dia harus mengorbankan diri sendiri. Sebab, jihad dilakukan dalam rangka memerangi musuh yang hendak menguasai dan menjajah negeri-negeri Islam.

Sikap itulah yang dipilih umat Islam di Palestina, Iraq, dan Afghanistan sekarang. Mereka berjihad memerangi pasukan imperialis Amerika Serikat dan sekutunya yang membunuh rakyat sipil, menjajah, dan merampok kekayaan alam negerinya. Meski, mereka harus menempuh risiko mati di medan perperangan. Jelas itu bukanlah terorisme.

Hal yang sama diserukan KH Hasyim Asy’ari saat mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 untuk melawan penjajahan saat itu. Menurut cucu KH Hasyim, KH Salahuddin Wahid, fatwa itu telah mendorong puluhan ribu muslim untuk bertempur melawan Belanda yang berlindung di balik tentara Inggris. Tanpa resolusi itu, mungkin semangat jihad melawan Belanda dan sekutu tidak terlalu tinggi. Itulah salah satu jasa pesantren dalam membela negara Indonesia. Sayang sekali, dalam buku sejarah saat di SMP dan SMA, peristiwa itu tidak dicantumkan.

Adalah hal yang tidak relevan menggugat slogan, doktrin, atau kewajiban jihad dalam pengertian perang di jalan Allah hanya karena ada yang salah dalam mempraktikkan kewajiban jihad (seperti pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton). Atau, ada yang menyalahgunakan doktrin jihad untuk kepentingan lain. Sebagaimana para pembela demokrasi atau penegak HAM tidak akan setuju demokrasi atau HAM disalahkan hanya karena sikap AS di masa Bush yang memerangi negara lain dan membunuh rakyat sipil dengan mengatasnamakan penegakan HAM dan demokrasi.

Perang Ideologi

Mengaitkan konsep jihad dengan terorisme membuat kita masuk dalam jebakan perang pemikiran/ideologi yang dijalankan AS (American War) untuk kepentingan negara imperialis itu. Dalam pandangan Barat (American War), perang melawan terorisme tidak hanya merupakan perang fisik, tapi juga menyangkut perang pemikiran (war on idea). Pada 2002 Sekretaris Menteri Pertahanan AS saat itu Paul Wolfowitz mengatakan, ”Saat ini kita sedang bertempur dalam perang melawan teror -perang yang akan kita menangkan. Perang lebih besar yang kita hadapi adalah perang pemikiran -jelas suatu tantangan, tetapi se­suatu yang juga harus kita menangkan.”

Ideologisasi perang melawan terorisme itu tampak pada upaya mengaitkan terorisme dengan sikap anti imperialisme Amerika, penegakan syariah, atau khilafah. Stigmatisasi itu kemudian menjadi berbahaya karena digunakan sebagai alat generalisasi. Siapa pun kelompok Islam yang menentang penjajahan Amerika atau ingin mendirikan syariah dan khilafah kemudian dicap atau dikesankan sebagai teroris. Padahal, tidak semua kelompok Islam yang ingin mendirikan syariah dan khilafah setuju dengan jalan pengeboman atau angkat senjata terhadap rezim pemerintahan sekuler.

Karena itu, selain meluruskan pemahaman aplikasi jihad yang keliru, pemerintah dan ulama perlu berperan aktif untuk membela negeri-negeri Islam yang ditindas tersebut. Termasuk, berperan aktif me­minta agar Amerika, Inggris, dan negara-negara sekutunya menarik diri dari Iraq dan Afghanistan. Juga, menghentikan dukungan mereka terhadap rezim-rezim penindas di negeri Islam seperti Palestina. Sebab, faktor ketidakadilan global merupakan salah satu penyebab utama serangan terhadap target-target Barat.

Walhasil, meluruskan aplikasi jihad yang keliru tanpa menyinggung motif perlawanan kelompok-kelompok itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa-bisa pemerintah, termasuk para ulama, dicap sebagai pengkhianat karena telah melegalkan penjajahan negara-negara Barat.

Eep Saefulloh Fatah, pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, dalam kolom Analisis Politik Koran Kompas, ( 18/8) menulis tentang potensi kekeliruan pemerintah baru SBY ke depan. Menurutnya potensi kekeliruan dibentuk oleh sikap akomodatif Yudhoyono yang berlebihan. Mengakomodasi semua (23) partai peserta resmi koalisi penyokongnya ke dalam kabinet dan/atau pos-pos pemerintahan lainnya bisa mengabaikan kompetensi mereka. Termasuk berpotensi membatasi kemungkinan terbentuknya kabinet yang kompeten, profesional, dan punya integritas.

Potensi kekeliruan berikutnya dibentuk oleh cenderung lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Pertama, menjalankan politik balas budi secara berlebihan sebagaimana terlihat sejak 2004. Politik balas budi berlebihan telah terbukti meningkatkan kerepotan selama lima tahun terakhir. Kedua, tak bersikap tegas terhadap kasus-kasus konflik kepentingan dalam pemerintahannya sehingga membatasi efektivitas manajemen pemerintahan dan kebijakan. Contoh terbaik soal ini adalah berlarut-larutnya penyelesaian lumpur di Sidoarjo. Ketiga, mengelola pemerintahan yang terlampau hati-hati, lamban, dan konservatif. Jangan lupa, SBY-Boediono cenderung satu karakter, tidak saling komplementer sebagaimana SBY-Kalla. Keduanya berpotensi menjadi rem (bukan rem dan gas) dan memfasilitasi terbentuknya pemerintahan yang kurang sigap.

Analisis diatas cukup menarik. Namun yang sering dilupkan kalaupun potensi kekeliruan diatas bisa ditangani, pemerintah baru tetap akan berjalan atas dasar Sekuler-Kapitalisme . Justru inilah pangkal kekeliruan terbesar dari pemerintahan baru SBY. Ideologi Kapitalisme telah terbukti gagal selama ini untuk mensejahterakan rakyat dan membangun stabilitas politik yang mapan.

Kebijakan ekonomi Kapitalisme yang liberal yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan SBY atau yang sebelumnya justru semakin menambah penderitaan rakyat dan gagal menuntaskan kemiskinan. Meskipun jumlah kemiskinan diklaim menurun namun jumlahnya tetap puluhan juta , angka yang sangat besar . Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk miskin selama Maret 2009 turun 14,15 persen atau 2,43 juta jiwa, menjadi 32,53 juta jiwa.

Padahal didepan mata Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang seharusnya bisa digunakan untuk menuntaskan kemiskinan. Waktu lima tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mentuntaskan kemiskinan. Kapitalisme juga telah memberikan jalan bagi negara imperialis untuk mengobok-obok kekayaan alam Indonesia.

Ekonomi kapitalis terbukti lebih memihak kepada pemilik modal. Kasus bailout Bank Century memperkuat anggapan ini. Dengan alasan menyelamatkan Bank Century, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 6,7 triliun . Padahal, besaran injeksi dana yang diajukan ke DPR sebelumnya hanya Rp 1,3 triliun. Wapres Yusuf Kalla melah dengan tegas-tegas menyatakan ini adalah perampokan.

Tidak hanya itu menurut Drajat Wibowo pengamat ekonomi yang juga anggota DPR menduga pascapenyuntikan Century, LPS akan merugi.Dengan nilai ekuitas sekarang yang Rp 500 miliar, jika dijual dua tahun ke depan, Century hanya laku Rp 1,5-Rp 2 triliun. Setelah disuntik modal, harus ada divestasi setelah tiga tahun. Mungkin kerugiannya Rp 4-Rp 5 triliun. Bailout Century berpotensi menjadi BLBI jilid II ketika terjadi perampokan uang negara untuk kepentingan pemilik modal yang membebani rakyat hingga Rp 650 triliun.

Melanjutkan ideology capitalism bukan hanya pangkal kekeliruan tapi menjadi dosa besar pemerintah baru. Menerapkan ideology kapitalisme disamping merugikan rakyat, menghancurkan negara juga merupakan kemaksiatan yang terbesar karena berhukum pada hukum kufur. Padahal Allah SWT telah memerintahkan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh

(Farid Wajdi, LI HTI)

Demokrasi, demokrasi, demokrasi pasti mati…

Demokrasi, demokrasi, demokrasi pasti mati…

Khilafah, Khilafah, akan tegak kembali…

Khilafah, Khilafah janji Allah yang pasti…

Itulah salah satu yel-yel yang dinyanyikan lebih dari 5000 mahasiswa-mahasiswi Islam dari berbagai perguruan tinggi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Bali, Madura dan Jawa dalam Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII), Ahad (18/10) di depan Basket Hall, Senayan, Jakarta.

Dengan penuh semangat, dari pagi hingga matahari tepat di atas kepala, mereka berulang kali melompat-lompat menerikan yel tersebut di sela-sela orasi para cendikiawan Muslim diantaranya adalah Fahmi Amhar, Dwi Condro Triono dan Fahmi Luqman di samping orasi dari para perwakilan mahasiswa.

Meskipun tidak turut melompat-lompat, sekitar seribu mahasiswi yang berdiri di sebelah kanan yang terpisah secara tegas dengan barisan mahasiswa, tidak kalah semangatnya, sambil mengangkat tangan terkepal, seirama menerikan yel tersebut.

Itulah salah satu ciri yang membedakan mahasiswa Islam dengan mahasiswa sekuler. Sehingga bukan hanya di masjid, barisan laki-laki dan perempuan terpisah. Di lapangan terbuka pun hukum Islam terkait dengan interaksi pria-wanita tetap diamalkan. Sehingga campur baur yang biasa terjadi dikalangan mahasiswa sekuler, tidak akan ditemukan dalam kelompok mahasiswa yang menjunjung tinggi syariah Islam.

Tonggak Perubahan

Kongres yang diselenggarakan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) tersebut ialah sebagai koreksi atas pergerakan mahasiswa yang selama ini ada. Kongres menilai pergerakan mahasiswa yang ada selama ini lebih bersifat pragmatis dan demi kepentingan sesaat.

Fenomena itu bisa dilihat dari berbagai angkatan termasuk mahasiswa angkatan ’98 maupun ’66. Demi kepentingan perut semata mereka berebut kursi kekuasaan mengorbankan idealisme mereka sendiri ketika masih mahasiswa.

Bahkan lebih jauh dari itu, seperti yang dinyatakan Erwin Permana, Koordinator Badan Eksekutif Nasional BKLDK kepada Media Umat di sela-sela kongres, KMII ini merupakan koreksi total terhadap Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 lalu.

KMII ini merupakan momentum dan tonggak perubahan sejarah mahasiswa atau pemuda kelak. “Kita bisa mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda 1928, sumpah tersebut dapat membawa arus perubahan dalam pergerakan pemuda untuk lepas dari penjajahan yang ada saat itu,” ujar mahasiswa pasca sarjana UI tersebut.

Sumpah Pemuda mengubah persepsi para pemuda sehingga sadar dan bangkit bersama-sama mengusir penjajah. Namun sayangnya, mereka hanya berhasil mengusir penjajahan militer. Sedangkan penjajahan di bidang lain seperti penjajahan dalam bentuk politik, ekonomi, pergaulan, dan pendidikan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Itu bukan karena perjuangan mereka yang melanggar sumpah. Tetapi konteks sumpahnya itulah yang bermasalah sehingga mereka hanya berkutat pada perjuangan melawan penjajahan militer.

“Sehingga kalau kita lihat konteks Indonesia kekinian memang penjajahan secara fisik itu tidak ada, tetapi secara ekonomi, politik, budaya, kita dijajah. Mengapa penjajahan non fisik ini tetap ada? Karena memang intelektual kitalah yang dijajah,” ujarnya.

Oleh karenanya, Erwin menandaskan pemuda sekarang haruslah sadar dan bangkit secara intelektual. Terkait dengan itu, mahasiswa Islamlah yang sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi motor penggerak untuk menyatukan dan membangun visi intelektual menuju Indonesia yang lebih baik.

Terbebas dari penghambaan terhadap manusia sehingga hanya perintah dan larangan dari Allah SWT saja yang layak diikuti karena memang hanya Allah SWT yang layak disembah seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW.

Jadi pergerakan mahasiswa Islam ke depan bukanlah perjuangan revolusioner radikal yang memiliki cita-cita pendek dan dangkal yang akan menggantikan sistem yang satu dengan sistem buatan manusia lainnya. Bukan pula perjuangan yang hanya menggantikan penguasa tiran dengan penguasa tiran lainnya.

Akan tetapi pergerakan mahasiswa Islam ideologis. Berjuang dengan misi pembebasan umat manusia. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah, Tuhannya manusia. Membebaskan manusia dari sistem buatan manusia menuju sistem buatan Allah SWT, Tuhan semesta raya.

Sumpah Mahasiswa

Semua duduk, hening, khusyu’ saat dibacakan ayat-ayat suci Alquran bahkan menangis ketika dibacakan do’a. Namun sorak sorai kembali membahana ketika mereka meneriakkan, “Allahu Akbar…! Allahu Akbar…! Allahu Akbar…!”

Mendekati puncak acara, yakni pembacaan Sumpah Mahasiswa, matahari semakin terik membakar, mendidihkan jiwa muda mereka yang semakin muak dengan sistem kufur yang selama ini diterapkan di Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya.

Maka selain takbir dan yel Khilafah janji Allah yang pasti, dengan penuh semangat mereka pun meneriakan, “Demokrasi… hancurkan…! Kapitalisme… hancurkan…!”, “Sosialisme… hancurkan…! Komunisme… hancurkan…!”,

Mereka pun sangat rindu penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah menggantikan sistem buatan manusia yang selama terbukti secara telak sangat menyengsarakan manusia di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti seperti yang telah Allah SWT tegaskan dalam Alquran.

Maka dengan tubuh yang bermandikan peluh dengan lantang mereka meneriakan, “Syariah… tegakkan…!, Khilafah…Tegakkan…!”. Allahu Akbar… kemudian teriakan “khilafah, khilafah, khilafah…!” bergemuruh.

Tibalah acara puncak, semua peserta mengankat tangan kanannya dan mengacungkan jari telunjuk seraya bersumpah dengan sepenuh jiwa. Membaca serentak lima butir sumpah.

Mereka akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah Islam dalam naungan Negara Khilafah Islamiyah di Indonesia dan negeri Muslim lainnya secara intelektual dan tanpa kekerasan.

Mereka pun bersumpah dengan sepenuh jiwa bahwa perjuangan itu dilakukan bukan karena sebatas tuntutan sejarah. Namun lebih dari itu. Perjuangan yang mulia tersebut merupakan konsekuensi iman yang mendalam kepada Allah SWT. (mediaumat.com ,19/10/2009)

Ahlan Wa Sahlan! Selamat Datang! Sugeng Rawuh! Wilujeng Sumping!