Edukasi Legalitas Judi Online: Hukum, Regulasi & Peran Lisensi PAGCOR

by Kitchen in the Desert

Perkembangan internet telah mengubah banyak aktivitas masyarakat, termasuk cara orang memperoleh hiburan dan mengakses berbagai layanan digital. Salah satu topik yang sering muncul dalam pencarian internet adalah judi online, terutama ketika pembahasannya dikaitkan dengan legalitas, keamanan platform, dan lisensi dari regulator internasional.

Salah satu nama regulator yang cukup sering disebut adalah PAGCOR, atau Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nama tersebut banyak muncul dalam berbagai artikel, situs, serta materi promosi yang menggunakan istilah seperti “PAGCOR licensed”, “resmi”, “berlisensi”, atau “legal”.

Namun, memahami legalitas judi online tidak cukup hanya dengan melihat logo regulator atau nomor sertifikat yang tercantum pada sebuah situs. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari negara penerbit izin, jenis lisensi, status operator, masa berlaku izin, yurisdiksi, hingga hukum negara tempat pengguna berada.

Artikel ini membahas edukasi legalitas judi online secara lebih objektif, termasuk pengertian perjudian digital, hukum yang berlaku di Indonesia, fungsi PAGCOR, sistem lisensi, perubahan regulasi offshore gaming, serta cara memeriksa klaim legalitas sebuah situs.

Pembahasan berikut bersifat informatif dan edukatif, bukan ajakan untuk berjudi ataupun rekomendasi terhadap operator tertentu.

Apa Itu Judi Online?

Judi online adalah aktivitas perjudian yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan jaringan internet. Jika perjudian tradisional berlangsung di lokasi fisik, versi digital memungkinkan pengguna mengakses permainan melalui komputer, tablet, atau telepon pintar.

Bentuk perjudian online dapat bermacam-macam. Ada platform yang menawarkan permainan kasino digital, taruhan olahraga, permainan kartu, permainan berbasis angka, bingo, maupun jenis permainan lain yang menggunakan sistem taruhan.

Dari perspektif teknologi, sebuah platform judi online biasanya melibatkan beberapa komponen, seperti sistem akun, perangkat lunak permainan, server, mekanisme transaksi, verifikasi pengguna, serta sistem keamanan.

Namun, keberadaan teknologi tidak menentukan legalitas.

Sebuah aktivitas yang tersedia secara online tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada negara dan yurisdiksi yang berkaitan dengannya.

Inilah alasan mengapa masyarakat perlu memahami perbedaan antara akses secara teknis dan legalitas secara hukum.

Sebuah situs dapat diakses melalui internet bukan berarti aktivitas yang ditawarkan otomatis diperbolehkan oleh hukum negara pengguna.

Mengapa Edukasi Legalitas Judi Online Penting?

Istilah legalitas sering digunakan dalam berbagai materi internet tanpa penjelasan yang memadai.

Sebuah situs mungkin mencantumkan tulisan “licensed”, “regulated”, atau “internationally certified”. Bagi pembaca yang tidak mengetahui cara kerja regulator, informasi tersebut dapat terlihat sebagai bukti bahwa situs tersebut legal di semua negara.

Padahal, sebuah lisensi mempunyai ruang lingkup tertentu.

Ada perbedaan antara:

  • memiliki izin dari regulator;
  • memiliki izin untuk jenis permainan tertentu;
  • memiliki izin di negara tertentu;
  • memenuhi persyaratan regulator;
  • dan diperbolehkan menawarkan layanan kepada masyarakat di negara lain.

Perbedaan tersebut sangat penting.

Karena itu, edukasi mengenai legalitas judi online sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan “apakah situs ini berlisensi?”, tetapi juga membahas siapa yang memberikan lisensi, kepada siapa lisensi diberikan, untuk aktivitas apa, dan di wilayah mana izin tersebut berlaku.

Mengenal PAGCOR

PAGCOR adalah singkatan dari Philippine Amusement and Gaming Corporation. Lembaga ini merupakan badan pemerintah Filipina yang mempunyai peran dalam industri gaming di Filipina.

PAGCOR memiliki fungsi regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan gaming yang berada dalam kewenangannya. Karena itu, nama PAGCOR dikenal dalam industri gaming Filipina dan sering dikaitkan dengan sistem perizinan.

Namun, fakta bahwa PAGCOR merupakan regulator Filipina perlu selalu diletakkan dalam konteks yurisdiksi.

PAGCOR bukan regulator perjudian Indonesia.

Artinya, lisensi atau otorisasi yang berasal dari PAGCOR tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai izin yang berlaku di Indonesia.

Prinsip ini sebenarnya sederhana: sebuah regulator mempunyai kewenangan berdasarkan hukum dan wilayah yurisdiksinya.

Apa Fungsi Lisensi dalam Industri Gaming?

Lisensi pada dasarnya merupakan bentuk otorisasi yang diberikan regulator kepada pihak tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam industri gaming, proses tersebut dapat mencakup pemeriksaan identitas perusahaan, struktur bisnis, sistem permainan, kondisi keuangan, kepatuhan, serta berbagai persyaratan operasional.

Dokumen regulasi PAGCOR yang lama mengenai Offshore Gaming License, misalnya, menjelaskan sejumlah persyaratan seperti pemeriksaan terhadap identitas dan integritas pihak terkait, evaluasi rencana bisnis, pemeriksaan dokumentasi, serta pengujian sistem gaming melalui laboratorium yang diakreditasi PAGCOR.

Hal tersebut menunjukkan bahwa lisensi bukan sekadar gambar sertifikat.

Ada proses administratif dan kepatuhan yang melatarbelakanginya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dokumen tersebut merupakan bagian dari kerangka offshore gaming lama, sehingga tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa sistem tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Lisensi Bukan Jaminan Legalitas Global

Salah satu kesalahpahaman terbesar mengenai lisensi internasional adalah anggapan bahwa izin dari satu negara berlaku di seluruh dunia.

Pada kenyataannya, lisensi mempunyai batas yurisdiksi.

Misalnya, regulator Filipina dapat memberikan otorisasi berdasarkan hukum Filipina. Hal tersebut tidak secara otomatis mengubah hukum Indonesia.

Karena itu, istilah seperti:

“PAGCOR licensed = legal di Indonesia”

merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Legalitas harus diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku di negara terkait.

Jika pengguna berada di Indonesia, maka aspek hukum Indonesia tetap relevan meskipun suatu platform menyebut mempunyai hubungan dengan regulator asing.

Hukum Indonesia Mengenai Muatan Perjudian

Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik.

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur Pasal 27 ayat (2), yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 45 ayat (3).

Dalam ketentuan tersebut, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perjudian dalam ruang digital menjadi bagian dari perhatian hukum Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan izin dari regulator asing tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti hukum nasional.

Apa yang Dimaksud dengan “Membuat Dapat Diakses”?

Dalam UU ITE, istilah yang digunakan bukan hanya distribusi atau transmisi.

Pasal 27 ayat (2) juga mencakup tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa membuat dapat diakses mencakup perbuatan lain yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup regulasi digital cukup luas.

Karena itu, pembahasan legalitas judi online tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sebuah permainan.

Penyebaran informasi dan akses terhadap konten perjudian dalam sistem elektronik juga dapat menjadi persoalan hukum.

Peran Pemerintah dalam Membatasi Konten Perjudian

UU ITE juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.

Dokumen resmi Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, termasuk perjudian.

Hal ini menjelaskan mengapa sebuah domain dapat mengalami pemblokiran atau pemutusan akses.

Perubahan alamat situs juga tidak otomatis mengubah status hukum aktivitas yang ditawarkan.

Perubahan Besar pada Offshore Gaming PAGCOR

Pembahasan mengenai lisensi PAGCOR harus memperhatikan perkembangan regulasi terbaru.

PAGCOR secara resmi menyatakan bahwa setelah diterbitkannya Executive Order No. 74, yang mengamanatkan larangan Philippine offshore gaming operations di Filipina, seluruh Internet Gaming Licensees dan Authorized Providers dalam kategori tersebut dibatalkan efektif 15 Desember 2024.

Informasi tersebut sangat penting karena masih banyak informasi lama di internet yang membahas lisensi offshore PAGCOR seolah-olah masih aktif.

PAGCOR juga memberikan peringatan bahwa perusahaan atau situs gaming yang masih mengklaim memiliki lisensi offshore gaming/internet gaming PAGCOR yang valid merupakan pihak yang tidak sah.

Dengan demikian, artikel atau halaman web yang menggunakan “PAGCOR offshore license” sebagai bukti legalitas perlu diperiksa secara hati-hati.

Berakhirnya POGO dan Offshore Gaming

Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan administratif kecil.

PAGCOR juga mengumumkan bahwa operasi offshore gaming di Island Cove, Cavite, telah dihentikan pada Desember 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan penghentian operasi POGO di Filipina.

PAGCOR kemudian kembali memberikan peringatan pada Juni 2025 mengenai situs offshore gaming ilegal yang masih menggunakan logo PAGCOR dan sertifikat lisensi palsu.

Dalam pernyataan tersebut, PAGCOR menegaskan bahwa seluruh POGO di Filipina telah dilarang dan operator offshore lama yang masih menjalankan kegiatan tersebut dianggap ilegal.

Fakta ini penting untuk pembaca yang menemukan klaim lisensi PAGCOR di internet saat ini.

Waspada terhadap Sertifikat PAGCOR Palsu

Logo regulator dapat memberikan kesan profesional.

Namun, logo bukan bukti legalitas.

PAGCOR pada 2025 secara khusus memperingatkan masyarakat mengenai situs offshore gaming yang menggunakan logo PAGCOR dan menampilkan sertifikat lisensi yang dibuat-buat. Regulator tersebut menganjurkan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum berinteraksi dengan sebuah platform gaming.

Ini menjadi pelajaran penting dalam literasi digital.

Sebuah gambar sertifikat yang terlihat resmi dapat dengan mudah disalin dan diedit menggunakan perangkat lunak.

Karena itu, verifikasi sebaiknya dilakukan melalui sumber regulator, bukan hanya melalui dokumen yang diberikan oleh situs yang bersangkutan.

Cara Memeriksa Klaim Lisensi PAGCOR

Bagi masyarakat yang menemukan klaim lisensi PAGCOR, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

Periksa Nama Operator

Pertama, cari tahu perusahaan yang disebut sebagai pemegang izin.

Jangan hanya melihat nama merek atau domain.

Nama perusahaan harus dapat diverifikasi secara independen.

Periksa Jenis Lisensi

Tulisan “PAGCOR licensed” belum menjelaskan jenis izin.

Pembaca perlu mengetahui kategori lisensi yang dimaksud dan aktivitas apa yang diperbolehkan.

Periksa Status Terbaru

Status sebuah izin dapat berubah.

Lisensi dapat berakhir, dicabut, atau tidak lagi relevan karena perubahan kebijakan.

Karena itu, informasi lama harus dibandingkan dengan pengumuman regulator terbaru.

Gunakan Situs Resmi

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan melalui situs resmi PAGCOR.

Jangan menjadikan situs afiliasi, blog promosi, forum, atau screenshot sertifikat sebagai bukti utama.

Perhatikan Yurisdiksi

Setelah mengetahui status izin, pertanyaan berikutnya adalah apakah izin tersebut mempunyai relevansi terhadap negara pengguna.

Ini merupakan langkah yang sering dilewatkan.

Perbedaan Legalitas dan Lisensi

Untuk menghindari kesalahpahaman, tiga istilah berikut perlu dipisahkan.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh regulator.

Regulasi adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana suatu aktivitas dijalankan dan diawasi.

Legalitas adalah status kesesuaian aktivitas tersebut dengan hukum yang berlaku.

Sebuah perusahaan dapat memiliki lisensi berdasarkan suatu yurisdiksi tertentu.

Namun, hal tersebut tidak otomatis berarti semua kegiatannya legal di setiap negara.

Itulah alasan mengapa klaim “berlisensi internasional” tidak cukup untuk menentukan legalitas sebuah platform di Indonesia.

Apakah Situs Berlisensi Asing Bisa Disebut Legal Indonesia?

Tidak secara otomatis.

Jika sebuah situs mempunyai izin dari regulator luar negeri, informasi tersebut hanya menunjukkan adanya hubungan dengan regulator berdasarkan kerangka hukum negara tersebut.

Untuk menentukan legalitas di Indonesia, hukum Indonesia harus menjadi pertimbangan.

UU ITE secara eksplisit mengatur mengenai konten perjudian dalam sistem elektronik.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan istilah “legal Indonesia” hanya karena menemukan nomor lisensi asing pada sebuah situs.

Mengapa Informasi Tahun Lama Harus Diperiksa?

Regulasi dapat berubah.

Informasi yang benar pada tahun tertentu tidak selalu benar beberapa tahun kemudian.

Dalam konteks PAGCOR, dokumen lama memang pernah mengatur Offshore Gaming License. Dokumen regulasi tersebut menjelaskan bahwa OGL merupakan otorisasi untuk melakukan offshore gaming dalam yurisdiksi PAGCOR dan memiliki persyaratan tertentu.

Namun, setelah kebijakan pelarangan offshore gaming diberlakukan, PAGCOR menyatakan seluruh Internet Gaming Licensees dan Authorized Providers dalam kategori tersebut dibatalkan efektif 15 Desember 2024.

Karena itu, pembaca harus membedakan antara:

“pernah diatur”

dan

“masih berlaku sekarang.”

Perbedaan tersebut sangat penting dalam edukasi hukum.

Jangan Menganggap “Terpercaya” Sama dengan “Legal”

Kata “terpercaya” sering digunakan dalam promosi digital.

Namun, reputasi dan legalitas bukanlah hal yang sama.

Sebuah situs dapat mempunyai banyak pengguna atau ulasan positif tanpa hal tersebut menjadi bukti bahwa aktivitasnya legal di Indonesia.

Sebaliknya, status legalitas juga harus dilihat berdasarkan peraturan dan regulator yang berwenang.

Karena itu, ketika menemukan istilah “situs terpercaya”, pembaca tetap perlu bertanya:

Terpercaya berdasarkan apa?

Jika jawabannya hanya karena banyak pengguna, logo regulator, atau testimoni, informasi tersebut belum cukup untuk membuktikan status hukum.

Risiko Mengandalkan Screenshot Lisensi

Screenshot dapat menjadi bahan informasi awal, tetapi tidak seharusnya menjadi bukti final.

Sebuah gambar dapat:

  • diedit;
  • dipotong;
  • diubah tanggalnya;
  • mengganti nama perusahaan;
  • menggunakan logo lama;
  • atau mengambil sertifikat milik pihak lain.

PAGCOR sendiri telah memperingatkan masyarakat mengenai sertifikat palsu yang digunakan untuk memberikan kesan bahwa suatu situs mempunyai hubungan resmi dengan regulator.

Karena itu, validasi harus dilakukan melalui sumber regulator.

Keamanan Data dalam Judi Online

Legalitas bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan.

Keamanan data juga penting.

Platform online dapat meminta data pribadi untuk pendaftaran atau verifikasi.

Sebelum memberikan informasi, pengguna sebaiknya memahami siapa pengelola platform dan bagaimana data tersebut digunakan.

Risiko semakin besar apabila identitas operator tidak jelas.

Sebuah situs yang menggunakan nama regulator terkenal belum tentu benar-benar memiliki hubungan resmi dengan regulator tersebut.

Karena itu, keamanan informasi harus menjadi bagian dari literasi digital.

Responsible Gaming sebagai Bagian dari Regulasi

Regulasi gaming modern tidak hanya berbicara mengenai lisensi.

Konsep responsible gaming juga menjadi bagian penting dalam pengawasan industri gaming.

Prinsipnya adalah membantu mengurangi dampak negatif yang dapat muncul akibat perjudian berlebihan.

Dalam praktiknya, seseorang perlu memahami bahwa hasil perjudian tidak dapat dijadikan sumber pendapatan yang pasti.

Menggunakan uang kebutuhan pokok, meminjam uang untuk berjudi, atau mengejar kerugian dengan taruhan tambahan dapat meningkatkan risiko finansial.

Karena itu, edukasi mengenai perjudian seharusnya tidak hanya berisi informasi mengenai platform dan permainan, tetapi juga mengenai risiko perilaku.

Judi Online Bukan Instrumen Investasi

Perjudian terkadang dipasarkan dengan bahasa yang menyerupai investasi.

Istilah seperti “profit”, “return”, atau “penghasilan tambahan” dapat membuat perjudian terlihat seperti aktivitas finansial.

Padahal, keduanya mempunyai karakteristik berbeda.

Investasi berkaitan dengan instrumen atau aset yang memiliki mekanisme penilaian tertentu.

Perjudian melibatkan taruhan terhadap hasil yang mengandung unsur peluang.

Karena itu, tidak tepat menganggap perjudian sebagai metode pendapatan yang pasti.

Tidak ada lisensi regulator yang dapat mengubah karakteristik risiko tersebut.

Pentingnya Literasi Hukum Digital

Internet membuat informasi dapat menyebar dengan cepat.

Di satu sisi, hal ini memudahkan masyarakat mendapatkan pengetahuan.

Di sisi lain, informasi yang salah juga dapat tersebar dalam waktu singkat.

Literasi hukum digital membantu masyarakat memahami bagaimana memeriksa sebuah klaim.

Ketika melihat tulisan “legal”, pembaca dapat bertanya:

  • Legal berdasarkan hukum negara mana?
  • Siapa regulatornya?
  • Apa jenis lisensinya?
  • Siapa pemegang izin?
  • Apakah lisensinya masih aktif?
  • Apakah sumbernya resmi?
  • Apakah aktivitas tersebut diperbolehkan di negara pengguna?

Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko tertipu oleh klaim yang tidak dapat diverifikasi.

Kesalahan Umum dalam Menilai Legalitas

Ada beberapa kesalahan yang cukup sering dilakukan ketika seseorang memeriksa sebuah situs.

Pertama, menganggap logo regulator sebagai bukti.

Kedua, menganggap nomor lisensi pasti masih aktif.

Ketiga, mengandalkan artikel lama.

Keempat, tidak memeriksa nama perusahaan.

Kelima, mengabaikan yurisdiksi.

Keenam, menyamakan lisensi asing dengan legalitas Indonesia.

Ketujuh, mempercayai screenshot tanpa melakukan verifikasi.

Kedelapan, menganggap banyaknya pengguna sebagai bukti legalitas.

Menghindari kesalahan tersebut merupakan bagian penting dari edukasi hukum judi online.

FAQ Legalitas Judi Online dan PAGCOR

Apa itu PAGCOR?

PAGCOR adalah Philippine Amusement and Gaming Corporation, badan pemerintah Filipina yang mempunyai fungsi terkait regulasi dan pengawasan gaming di Filipina.

Apakah lisensi PAGCOR berlaku di Indonesia?

Tidak otomatis. Lisensi PAGCOR berada dalam konteks yurisdiksi Filipina dan tidak dengan sendirinya menjadi izin berdasarkan hukum Indonesia.

Apakah lisensi offshore PAGCOR masih berlaku?

PAGCOR menyatakan bahwa seluruh Internet Gaming Licensees dan Authorized Providers dalam kategori offshore gaming dibatalkan efektif 15 Desember 2024.

Apakah situs yang masih mengklaim memiliki lisensi offshore PAGCOR perlu diperiksa?

Ya. PAGCOR secara resmi memperingatkan masyarakat mengenai pihak yang masih mengklaim mempunyai lisensi offshore gaming/internet gaming yang valid.

Apakah sertifikat PAGCOR dapat dipalsukan?

Ya. PAGCOR telah memperingatkan mengenai situs yang menggunakan logo dan sertifikat palsu untuk mengaku sebagai operator berlisensi.

Apa aturan Indonesia mengenai konten perjudian online?

UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Apa ancaman pidananya?

Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar untuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Kesimpulan

Edukasi legalitas judi online membutuhkan pemahaman yang lebih luas daripada sekadar mencari situs yang mengklaim “legal” atau “berlisensi”.

PAGCOR merupakan regulator gaming di Filipina dan memiliki sejarah sistem perizinan untuk berbagai aktivitas gaming. Namun, lisensi dari regulator asing tidak otomatis membuat sebuah aktivitas perjudian menjadi legal di Indonesia.

Indonesia memiliki kerangka hukum sendiri. UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara khusus mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat (2) melarang tindakan tertentu berupa distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian, sedangkan Pasal 45 ayat (3) mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Di sisi lain, status regulasi PAGCOR juga mengalami perubahan besar. PAGCOR menyatakan bahwa seluruh Internet Gaming Licensees dan Authorized Providers dalam kategori offshore gaming dibatalkan efektif 15 Desember 2024.

PAGCOR kemudian memperingatkan masyarakat pada 2025 mengenai situs offshore gaming ilegal yang menggunakan logo dan sertifikat lisensi palsu.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa logo, sertifikat, atau klaim “PAGCOR licensed” tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti legalitas.

Cara yang lebih tepat adalah melakukan verifikasi terhadap nama operator, jenis izin, status terbaru, sumber regulator, dan yurisdiksi hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, tujuan utama edukasi hukum bukan untuk mengarahkan masyarakat kepada operator tertentu, melainkan membantu pembaca memahami bagaimana sebuah klaim legalitas harus diperiksa. Dengan membedakan antara lisensi, regulasi, yurisdiksi, dan legalitas, masyarakat dapat menjadi pengguna internet yang lebih kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.