Mengawal Aspirasi "Sang Bumi Ruwa Jurai": Peran Strategis DPD RI Provinsi Lampung dalam Akselerasi Pembangunan Nasional

Provinsi Lampung memegang posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat krusial di Republik Indonesia. Berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Lampung adalah pintu gerbang utama yang menghubungkan denyut nadi perekonomian antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai*, yang bermakna satu bumi yang didiami oleh dua pepadun/kelompok masyarakat (masyarakat adat pepadun dan saibatin, serta masyarakat pendatang), mencerminkan kekayaan budaya, heterogenitas, dan toleransi yang menjadi fondasi kuat provinsi ini.

Di tengah pesatnya dinamika pembangunan nasional, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Lampung menjadi sangat esensial. Empat orang Senator yang terpilih dari daerah pemilihan Lampung memikul amanah besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di Jakarta—baik itu terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), regulasi agraria, hingga kebijakan infrastruktur—benar-benar selaras dengan kebutuhan, realitas, dan kepentingan jutaan warga Lampung.

1. Optimalisasi Infrastruktur: Dari Bakauheni hingga Tol Trans Sumatera

Pembangunan infrastruktur adalah kunci pembuka keterisolasian dan pemerataan ekonomi. Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang telah membawa perubahan fundamental bagi wajah logistik Lampung. Waktu tempuh yang sebelumnya memakan belasan jam kini dapat dipangkas secara drastis, menurunkan biaya logistik, dan mempermudah distribusi hasil bumi dari sentra-sentra produksi di Lampung Tengah, Tulang Bawang, hingga Mesuji menuju pelabuhan atau ke Pulau Jawa.

Namun, peran DPD RI Provinsi Lampung tidak berhenti pada apresiasi semata. DPD terus melakukan fungsi pengawasan (oversight) secara ketat. Para Senator Lampung memperjuangkan agar kehadiran jalan tol juga diimbangi dengan perbaikan kualitas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang merupakan urat nadi penghubung desa ke gerbang tol. Kerusakan jalan daerah, yang sempat menjadi sorotan nasional beberapa waktu lalu, menjadi bukti bahwa sinergi pendanaan antara pusat dan daerah belum maksimal. DPD secara konsisten mendesak Kementerian PUPR untuk mengalokasikan Dana Inpres Jalan Daerah yang lebih proporsional bagi Lampung, serta mengawal mega-proyek *Bakauheni Harbour City* (BHC) agar memberikan dampak ekonomi (multiplier effect) yang nyata bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi kawasan eksklusif.

2. Menjaga Marwah Lumbung Pangan dan Ketahanan Pertanian

Secara historis dan faktual, Lampung adalah tulang punggung ketahanan pangan dan agribisnis Indonesia. Provinsi ini merupakan salah satu penghasil padi, singkong (ubi kayu), tebu, nanas, jagung, lada hitam, dan tentunya kopi robusta terbesar di Tanah Air. Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Way Kanan telah lama diakui dunia sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Pabrik-pabrik pengolahan nanas dan singkong skala internasional juga beroperasi di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Ironisnya, di balik besarnya volume produksi tersebut, tingkat kesejahteraan petani mandiri (petani gurem) seringkali masih berada di bawah garis ideal. Permasalahan klasik seperti kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk bersubsidi, jatuhnya harga singkong saat panen raya, serta minimnya akses permodalan masih menjadi keluhan sehari-hari. Menindaklanjuti hal ini, DPD RI Provinsi Lampung menjadikan isu tata niaga pertanian sebagai agenda prioritas. Para Senator aktif melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Kementerian Pertanian, Bulog, dan asosiasi petani untuk mendesak lahirnya regulasi perlindungan harga dasar komoditas. Selain itu, DPD juga mendorong program hilirisasi pertanian di tingkat desa—seperti pembangunan pabrik pengolahan mini—agar petani tidak lagi menjual bahan mentah, melainkan produk setengah jadi yang memiliki nilai tambah (added value).

3. Menuntaskan Isu Agraria dan Mewujudkan Keadilan Ruang

Konflik agraria adalah salah satu isu struktural yang paling kompleks di Lampung. Sejarah panjang program transmigrasi sejak era kolonial Belanda (kolonisasi) hingga Orde Baru, ditambah dengan maraknya ekspansi perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), kerap bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat adat maupun masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Kasus-kasus sengketa lahan di wilayah seperti Register 45 Mesuji hanyalah fenomena puncak gunung es dari permasalahan tata ruang di provinsi ini.

Dalam kapasitasnya sebagai wakil daerah, DPD RI Lampung mengambil peran sebagai fasilitator dan mediator yang independen. DPD mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Perhutanan Sosial. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah puluhan tahun menggarap lahan, mencegah kriminalisasi terhadap petani, serta mendesak evaluasi dan pencabutan izin HGU perusahaan-perusahaan yang terbukti menelantarkan lahan atau merusak lingkungan.

4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Membawa Pesona Lampung ke Pentas Dunia

Potensi pariwisata Lampung sangat komplit, mulai dari wisata pantai, bawah laut, pegunungan, hingga wisata taman nasional. Pesisir Barat (Krui) telah diakui dunia internasional sebagai surga tersembunyi bagi para peselancar (surfer) profesional, dengan ombak yang disandingkan dengan Hawaii atau Bali. Pulau Pahawang di Pesawaran menjadi destinasi favorit wisata snorkeling, sementara Taman Nasional Way Kambas tetap menjadi ikon pelestarian mamalia besar eksotis seperti Gajah Sumatera dan Badak bercula dua.

DPD RI melihat pariwisata sebagai mesin pertumbuhan baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, para Senator mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan status bandara, memperbaiki infrastruktur jalan menuju kantong-kantong wisata, dan memberikan stimulus promosi pariwisata melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bersamaan dengan majunya pariwisata, DPD juga berkomitmen mengangkat kearifan lokal ekonomi kreatif, khususnya kain tenun Tapis khas Lampung. Anggota DPD aktif mempromosikan UMKM perajin Tapis agar mendapat akses pendanaan dari perbankan dan pelatihan pemasaran digital, sehingga Tapis tidak hanya menjadi pakaian adat, tetapi juga produk fashion bernilai tinggi di pasar ekspor.

5. Membangun SDM Berkualitas: Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan

Beralih ke sektor pembangunan manusia, Provinsi Lampung masih dihadapkan pada tantangan pemerataan kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, terutama di pulau-pulau kecil atau daerah pelosok yang sulit dijangkau. Selain itu, angka prevalensi *stunting* (tengkes) pada anak-anak akibat gizi buruk di beberapa kabupaten masih memerlukan perhatian ekstra dan intervensi lintas sektoral.

Sebagai wujud kepedulian, DPD RI Provinsi Lampung tak henti menyuarakan penambahan kuota beasiswa bagi putra-putri daerah, mendorong revitalisasi fasilitas puskesmas pembantu (pustu), serta mendesak pemerataan distribusi tenaga medis (dokter dan perawat) ke seluruh pelosok Lampung. Para wakil daerah ini memantau secara langsung efektivitas penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan jaring pengaman sosial di daerah pemilihannya, memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Lampung yang tertinggal dalam mengakses hak dasar mereka (no one left behind).

Kesimpulan: Bersinergi Membangun Lampung Berjaya

Tugas dan wewenang DPD RI memang berbeda dengan DPR RI yang memiliki kewenangan penuh dalam legislasi (membuat Undang-Undang). Namun, posisi DPD justru memiliki kekuatan moral dan kedekatan emosional yang jauh lebih kuat dengan akar rumput di daerah. Para Senator dari Lampung hadir bukan mewakili warna bendera partai politik, melainkan murni mewakili suara masyarakat Lampung secara keseluruhan.

Melalui situs web interaktif *dpdlampung.id* ini, kami membuka pintu ruang publik selebar-lebarnya. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, buruh, hingga kaum milenial—untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi, pengaduan, kritik, dan gagasan inovatif. Keberhasilan pembangunan Lampung membutuhkan sinergi kolosal antara pemerintah daerah, perwakilan di pusat, dan partisipasi aktif masyarakat.

Mari kita bergandengan tangan, satukan visi, dan bekerja keras demi mengawal marwah *Sang Bumi Ruwa Jurai*. Bersama DPD RI, kita wujudkan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berjaya di kancah nasional maupun global.